Kementerian Kominfo ancam blokir WhatsApp dan Google

Jakarta – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengancam memblokir akses para Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) lingkup privat di Indonesia baik domestik maupun asing seperti Google, WhatsApp dan lainnya jika tidak mendaftar hingga tenggat waktu yang ditentukan.

Hal ini disampaikan Juru Bicara Kemenkominfo Dedy Permadi pada Rabu, 22 Juni 2022 bahwa sesuai dengan Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3/2022, batas waktu pendaftaran melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik berbasis risiko atau disebut online single submission risk based approach (OSS RBA) akan berakhir pada 20 Juli 2022.

“PSE lingkup privat domestik maupun asing yang tidak melakukan pendaftaran hingga tanggal 20 Juli 2022 akan dilakukan pemutusan akses oleh Kementerian Kominfo,” kata dia.

Baca Juga:  Cara renovasi rumah 2 lantai tanpa bongkar bangunan lama dan hemat biaya

Sejauh ini, Dedy menyebut baru TikTok dan Linktree sebagai PSE lingkup privat asing yang cukup dikenal masyarakat luas yang telah mendaftarkan platformnya ke sistem.

Sedangkan PSE domestik, seperti Bukalapak, Tokopedia (sebelum merger dengan Gojek), GoTo, Traveloka, J&T, dan Ovo sudah mendaftarkan diri.

“Perlu diingat yang saya sebutkan tadi adalah PSE yang dikenal luas oleh publik. Yang lain tentu bisa dicek melalui laman pse.kominfo.go.id,” terang Dedy.

Dedy menegaskan, PSE lingkup privat domestik maupun asing yang tidak mendaftar hingga tenggat waktu yang ditentukan, akan dilakukan pemutusan akses oleh Kemenkominfo.

Untuk pemutusan akses yang dimaksud, dia menyebut akan dilakukan setelah menerima permintaan atau berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga yang berwenang sesuai bidang usahanya.

Baca Juga:  Nunukan Dapat Bantuan 166 Menara Telekomunikasi Dari Kementerian Kominfo

“Setelah kita cek, kita kemudian akan mengkomunikasikan dengan PSE tersebut untuk bisa memberikan penjelasan mengapa belum mendaftar. Jika tidak ada penjelasan yang bisa diterima maka sesuai PM No.5/2020 dan revisinya, maka kita akan langsung melakukan pemutusan akses,” tegas Dedy.

Meski begitu, dirinya optimistis platform-platform yang masuk kategori wajib mendaftar ini tengah mempersiapkan semua persyaratan yang dibutuhkan.

Sebagai tambahan, bagi PSE lingkup privat yang telah memiliki tanda daftar PSE sebelum diundangkannya PM 5/2020, wajib untuk melakukan perubahan terhadap informasi pendaftaran dengan cara melakukan pendaftaran melalui OSS RBA.

Baca Juga:  Mau bisnisnya berkembang dan dilirik investor? Ini tipsnya

Sepanjang dari 2015 hingga 22 Juni 2022 terdapat 4.540 PSE yang terdiri dari 4.472 PSE domestik dan 68 PSE asing lingkup privat yang telah melakukan pendaftaran.

Kemudian, Kemenkominfo mengidentifikasi masih ada 2.569 PSE domestik yang harus melakukan pendaftaran ulang sebelum 20 Juli 2022. (*)

Sumber: Bisnis.Com
Editor: M Rusman

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here