Kementerian Sosial cabut izin ACT, dilarang menyalurkan dana terkumpul dalam upaya audit

Dana Rp34 M Bantuan Korban Pesawat Lion Air, ACT Pakai Biayai Koperasi Syariah 2012
Logo ACT

Jakarta –  Kementerian Sosial mencabut izin operasional lembaga filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT) dan dilarang menyalurkan dana yang sudah dikumpulkan dalam audit.

Pasca pencabutan izin tersebut petinggi ACT ingin bertemu Kementerian Sosial (Kemensos) RI untuk membatalkan pencabutan izin namun bakal tidak ditanggapi.

Pencabutan izin sesuai Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 133/HUK/2022 tanggal 5 Juli 2022 tentang Pencabutan Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan Kepada Yayasan Aksi Cepat Tanggap di Jakarta Selatan dan ditandatangani oleh Menteri Sosial Ad Interim Muhadjir Effendy, Selasa 5 Juli 2022.

Alasan pencabutan izin ini, salah satunya melanggar ketentuan pemotongan biaya operasional sebesar 13,7 persen dari total dana yang dikumpulkannya.

Kementerian Sosial pun menegaskan pencabutan izin Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) ACT sudah bersifat final.

Sebelumnya, Presiden ACT Ibnu Khajar pernah menyampaikan akan mengirimkan surat ke Kemensos RI. Agar bisa beraudiensi untuk membatalkan pencabutan izin PUB ACT.

Baca Juga:  Waspadai penceramah radikal, ini ciri-ciri materinya versi BNPT

Kepastian itu disampaikan Direktur Potensi dan Sumber Daya Sosial Kementerian Sosial (Kemensos) Raden Rasman kepada wartawan, di Jakarta, Kamis 7 Juli 2022.

Rasman mengatakan, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang telah menegaskan pemberian izin untuk tingkat nasional merupakan kewenangan Kemensos RI.

“Permohanan izin PUB dapat ditolak oleh pemberi izin, dan itu kewenangan oleh menteri merupakan keputusan terakhir dan tidak bisa dimintakan pertimbangan kembali,” tegas Rasman.

Namun, Rasman tidak melarang ACT untuk berkirim surat kepada Kemensos. Hal itu menjadi hak lembaga yang didirikan Ahyudin itu dan tidak bisa dilarang.

“Boleh saja menjawab bahwa memang ada ketentuan, ada pelanggaran yang dilakukan oleh ACT,” jelasnya.

Baca Juga:  Dugaan penyelewengan dana masyarakat oleh petinggi ACT, ini tanggapan PP Muhammadiyah

Rasman lantas kembali menyinggung pelanggaran yang dilakukan ACT terkait pengumpulan donasi dari masyarakat.

Yakni adanya fakta bahwa ACT melakukan pemotongan sebesar 13,7 persen untuk biaya operasional.

Padahal ketentuan dalam perundangan, pemotongan donasi untuk operasional lembaga paling besar adalah 10 persen.

“Itu sudah disampaikan ketika pemanggilan oleh Kemensos, ACT menyampaikan bahwa penggunaan untuk biaya rata-rata 13,7 persen,” tekan Rasman.

Selain itu, Kemensos RI juga meminta ACT untuk menghentikan semua penyaluran donasi yang sudah dikumpulkan dari masyarakat agar memudahkan proses audit.

“Untuk memudahkan audit sebetulnya ACT hentikan dulu. Karena nanti masih mencairkan, itu auditnya susah,” ujar Rasman.

Selain itu, Kemensos juga meminta ACT terbuka kepada masyarakat terkait pengelolaan dana umat yang selama ini dikumpulkan.

Tidak hanya itu, ACT juga harus mau memperbaiki diri dan manajerial di internal lembaga filantropi tersebut.

Baca Juga:  Pemerintah Buka Lowongan 1 Juta Guru PPPK Pada 2021

Dalam hal pengumpulan dana sumbangan dari masyarakat, ACT juga harus mengikuti dan mentaati aturan dan perundangan yang berlaku.

Setelah proses audit sudah rampung dilakukan, Kemensos juga akan kementerian terkait.

Itu dilakukan untuk membahas dan memutuskan permasalahan di Aksi Cepat Tanggap (ACT).

“Nanti ketika sudah keluar rekomendasinya seperti apa dan Kemensos akan mengundang kementerian terkait untuk memutuskan,” tandas Rasman. (***)

Sumber: PojokSatu
Editor: M Rusman

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here