Pertemuan orangtua siswa membahas kisruh penerimaan siswa baru SMA/SMKN di Kabupaten Nunukan, Minggu (29/6)
Nunukan (BERANDATIMUR.COM) – Penerimaan siswa baru di Sekolah Menengah Lanjutan kembali kisruh di Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara akibat ratusan lulusan sekolah menengah pertama yang tidak tertampung pada tahun ajaran 2019-2020.
Amros selaku orangtua calon siswa di Kabupaten Nunukan menilai, pemerintah kabupaten dalam hal ini dinas pendidikan tidak boleh lepas tangan dalam permasalahan ini.
Alasannya, kata dia, bagaimanapun anak-anak yang tidak tertampung di SMA dan SMK sesuai pilihannya menjadi tanggungjawab dinas pendidikan untuk mencarikan solusinya.
Meskipun diketahui peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan soal zonasi membatasi kewenangannya terhadap pendidikan tingkat SMA dan SMK, kata Ambros.
“Sangat salah kalau Dinas Pendidikan Nunukan lepas tangan. Masyarakat Nunukan ini adalah tanggungjawab pemerintah kabupaten,” ujar dia.
Ia mengakui, sistim zonasi penerimaan siswa baru sangat baik demi menjaga kualitas dan keadilan bagi seluruh masyarakat.
Menurut dia, sistim zonasi ini berkaitan dengan pemberdayaan sekolah swasta dimana sebelumnya siswa dengan nilai yang baik lebih condong mendaftar di sekolah berkualitas juga.
Pulau Nunukan dijadikan satu zona dengan empat sekolah negeri yakni SMAN 1, SMAN 2, SMAN Nusa dan SMKN Sei Fatimah menyebabkan ratusan lulusan SMP sederajat yang tidak tertampung akibat pemberlakuan zonasi tersebut.
Zonasi ini dianggap keliru karena melihat dari jarak rumah dengan sekolah mengunakan radius.
Sehubungan dengan kisruh ini, orangtua siswa mengancam akan turun ke jalan melakukan aksi damai. Harapannya, Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara yang memiliki kewenangan agar turun tangan menyelesaikan permasalahan ini.
Hal ini diutarakan oleh Mansur Rincing sekaitan dengan langkah yang ditempuh pada tahun ajaran 2018-2019. Namun sistim yang diberlakukan saat ini dengan tahun sebelumnya agak berbeda.
Pada tahun ajaran 2018-2019 benar-benar diberlakukan sistim zonasi murni sedangkan 2019-2020 sistimnya sama tetapi mengedepankan jarak rumah dengan sekolah (radius).
Sebelum menggelar aksi ini, dia akan mengumpulkan data-data jumlah siswa baru yang diterima setiap SMAN dan SMKN. Sebagai rujukan pada saat melakukan aksinya yang rencananya  dilanjutkan “hearing” di DPRD Nunukan.
Ia juga meminta pemberlakuan sistim zonasi ini belum tepat dijalankan di Kabupaten Nunukan karena masih masuk daerah 3T.
“Bukan menolak menyekolahkan anak-anak kami sekolah di SMA swasta. Tapi samakan dengan sistim pembelajaran di Sekolah negeri termasuk biayanya disamakan dengan sekolah negeri,” tegas Mansur Rincing.
Seharusnya, sekaitan dengan pemberlakuan sistim zonasi oleh pemerintah pusat yang sudah berjalan tiga tahun ajaran maka Pemerintah Provinsi Kaltara harus membangun sekolah-sekolah atau penambahan ruang belajar.
“Jangan diam saja. Mesti paham geografis daerahnya dengan memperbanyak bangun sekolah atau ruang belajar,” kata dia.
Begitu juga bagi Dewan Pendidikan Provinsi Kaltara tidak boleh diam saja tapi harus “berteriak” atas permasalahan penerimaan siswa baru yang kisruh pada tahun ajaran 2019-2020 ini.
“Jangan kami masyarakat dibiarkan begini. Anak-anak tidak bisa melanjutkan pendidikan akibat tidak cukupnya daya tampung setiap sekolah,” ketus Mansyur Rincing.
Berkaitan dengan kisruh ini, nilai hasil akhir belajar anak-anak tidak ada manfaatnya lagi sehubungan dengan penerapan sistim radius ini.
“Siapa yang dekat dari sekolah maka pasti diterima karena sistim radius ini walaupun nilainya rendah,” ucap dia.
Permasalahan ini terjadi karena pemberlakuan satu zona untuk Pulau Nunukan. Sementara jumlah ruang belajar dan sekolah yang terbatas. (***)

Editor: M Rusman

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here