Klaim Temukan Penyalahgunaan Surat Suara, Saksi Partai Demokrat Ancam PSU

Nunukan (BERANDATIMUR.COM) –¬†Hari ketiga rapat pleno terbuka perolehan suara pemilu 2019 berlangsung ribut akibat saksi menemukan ketidaksinkronan antara pengguna hak pilih daftar pemilih tambahan (DPTb) dengan surat suara yang digunakan.

Husnudin dan Rendy, saksi Partai Demokrat di Nunukan, Sabtu menyatakan, menemukan banyak tempat pemungutan suara (TPS) yang menyalahgunakan surat suara dimana pemilih DPTb diberikan lima surat suara.

Akibatnya, terjadi kesalahan penggunaan surat suara antara DPR RI dengan DPRD karena ketidaktahuan petugas KPPS yang tidak memahami aturan soal penggunaan surat suara pada pemilu 2019.

“Sesuai aturan pemilih DPTb ataupun DPK tidak bisa menggunakan lima surat suara. Sementara banyak TPS tetap memberikan kelima surat suara kepada pemilih diluar DPT,” ujar Husnudin.

Nah, terjadilah kesamaan jumlah surat suara perolehan DPR RI dengan DPRD. Menunjukkan ada pelanggaran yang dilakukan oleh petugas KPPS di TPS akibay ketidaktahuan aturan yang sebenarnya.

Baca Juga:  RDP Telah Disimpulkan, Pedagang Lintas Batas Tolak Bubar

Saksi Partai Demokrat ini mengancam bisa saja dilakukan pemilihan suara ulang (PSU) pada TPS yang melakukan kesalahan karena perolehan suara pada DPRD kabupaten sama dengan DPR RI.

Bahkan saksi Partai Demokrat menemukan sejumlah kasus yang sama pada sejumlah kecamatan. Pertanyaannya adalah kenapa penggunaan surat suara DPR RI dengan DPRD sama padahal pemilih DPtb tidak bisa menggunakan surat suara DPR RI.

Sehubungan dengan permasalahan ini, Ketua KPU Nunukan, Rahman menanggapi, permasalahan di TPS sebaiknya tidak dipersoalkan lagi pada tingkat KPU karena masing-masing punya saksi.

Khusus pada tingkat penghitungan suara di tingkat kecamatan (PPK) seharusnya telah dikoreksi jika memang menemukan adanya “penggelembungan” surat suara pada DPRD akibat kelalaian petugas KPPS terhadap pemilih DPTb.

Namun saksi Partai Demokrat beranggapan baru menemukan permasalahan tersebut sehingga berpotensi dilakukan PSU karena dikategorikan pelanggaran pemilu sesuai aturan yang ada.

Baca Juga:  Tanpa Koordinasi, WNA Rawan Ikut Dideportasi ke Nunukan

Rahman menegaskan, jika saksi parpol menginginkan semua kotak suara dibuka para TPS yang ditemukan melakukan pelanggaran tersebut kayaknya sangat sulit.

Ia menginginkan, temuan penggunaan surat suara yang tidak sesuai dengan peruntukannya agar dimasukkan saja dalam catatan DP2 dari hasil rapat pleno rekapitulasi perolehan suara ini.

Namun saksi Partai Demokrat belum bersedia menerima permintaan KPU Nunukan tersebut sehingga perdebatan kembali berlangsung.

Oleh karena itu Rahman meminta saran dari Bawaslu setempat terkait dengan permasalahan ini. “Bagaimana pendapat bawaslu terkait permasalahan ini,” pinta dia.

Ketua Bawaslu Nunukan, Muh Yusran menyatakan, permintaa untuk PSU oleh saksi tidak mungkin lagi dilakukan karena undang-undang membatasi hanya sampai H+10 setelah pemungutan suara.

Namun PSU dapat dilakukan di luar waktu yang ditentukan apabila ada keputusab Mahkamah Konstitusi (MK). “Bisa saja terjadi dilakukan PSU apabila ada keputusan MK,” ujar dia.

Baca Juga:  KPU Pleno Ulang, DPT Pemilu 2019 Berkurang 773 Pemilih

Untuk itu Yusran mengajak seluruh saksi dan KPU berpikir proporsional agar tidak menghambat proses rekapitulasi suara kecamatan lainnya.

Ia mengharapkan, permasalahan ini tidak perlu terjadi di rapat pleno di tingkat KPU karena semua saksinya tidak keberatan pada penghitungan di panitia pemilihan kecamatan (PPK).

Untuk itu Yusran menyarankan, rekapitulasi suara di kecamatan lain dilanjutkan saja. Sedangkan permasalahan yang ditemukan oleh saksi agar dibahas pada momen lain.

Usulan Bawaslu Nunukan ini disambut baik oleh sejumlah saksi partai politik lain dengan alasan tidak menghambat rapat pleno ini. (***)

Editor : M Rusman

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here