Tarakan (BERANDATIMUR.COM)Konflik  lahan yang terletak di Pantai Amal Kota Tarakan Kalimantan Utara antara masyarakat dengan TNI AL terus berlanjut. HMI minta BPN jangan tinggal diam.

Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Kaltim Kaltara bahwa konflik yang berujung pada aksi-aksi unjuk rasa warga adalah luapan kekecewaan.

Melalui Ketua Bidang (Kabid) Agraria dan Kemaritiman Badko HMI Kaltimtara, Asriadi mengatakan, pemerintah belum memberikan solusi kongkrit atas kasus ini.

Sedangkan kedua belah pihak selalu bersikeras dan mengedepankan ego sehingga kehadiran pemerintah pada kasus ini sangat diperlukan.

Berkenaan dengan hal tersebut, pemuda yang biasa disapa Paccik ini mengatakan perlu dilakukan penyelesaian atas konflik lahan ini dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan yang dimaksudkan adalah Peraturan Menteri (Permen) Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Baca Juga:  Satu Warga Nunukan Terpapar COVID-19 di Tarakan

Dia akui, dalam Permen tersebut telah mengatur secara gamblang mengenai mekanisme penyelesaian kasus sengketa maupun konflik lahan yang bisa menjadi bahan referensi bagi pihak yang bersengketa.

“Pemkot Tarakan yang dalam hal ini bisa berperan sebagai mediator,” harap Pakcik pada Selasa, 3 September 2019.

Ia mencontohkan pada Pasal 4 dari Permen Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN disebutkan bahwa penyelesaian sengketa dan konflik lahan dilakukan berdasarkan inisiatif dari pihak kementrian dan pengaduan masyarakat.

 

Pada Pasal 5 dikatakan Kementerian terkait melaksanakan pemantauan untuk mengetahui sengketa dan konflik yang terjadi dalam suatu wilayah tertentu.

Dilakukan secara rutin oleh Kepala Kantor Pertanahan, Kepala Kantor Wilayah BPN atau Dirjen terhadap pengaduan atau pemberitaan pada surat kabar terkait sengketa dan konflik lahan.

Baca Juga:  Motivasi Zainal A Paliwang Maju di Pilgub 2020, Hasil Survei: 70 Persen Masyarakat Kaltara Mau Perubahan

“Kalau kita lihat pasal di atas tentunya BPN jangan hanya tinggal diam akan kasus ini,” imbuh Pakcik.

Sementara untuk pengaduan masyarakat sesuai Pasal 6 menegaskan Kementerian menerima pengaduan terkait sengketa dan konflik dari masyarakat.

Dalam artian masyarakat juga harus terlebih dahulu melakukan pelaporan Kepala Kantor Pertanahan secara tertulis sesuai prosedur.

Melalui loket pengaduan, kotak surat  atau website Kementerian yang kemudian dibuktikan dengan bukti-bukti otentik sebagai bentuk penguatan dalam menjalani kasus sengketa maupun konflik lahan.

Ia menegaskan jika pada kasus ini HMI tidak akan memihak kepada siapapun. Mengingat kasus ini merupakan kasus yang telah berlangsung cukup lama.

HMI pada dasarnya, tidak menginginkan konflik  ini berlarut-larut dan tidak mendapatkan kepastian hukum. Hanya karena instansi terkait berdiam diri.

“Harapannya kan cepat ditangani, mengingat ini menyangkut kepentingan orang banyak. Disatu sisi Lantamal XIII Tarakan merupakan apratur negara yang bertugas menjaga kenyamanan dan keamanan,” tegas dia.

Baca Juga:  Presiden Jokowi Serahkan Sertifikat Tanah Kaltara

Pria yang juga alumni Fakultas Hukum, Univeristas Borneo Tarakan ini memberikan apresiasi kepada Pemkot Tarakan dalam hal ini Wali Kota Tarakan Khairul yang bersiap pasang badan dan memberikan jaminan kepada masyarakat Pantai Amal tidak akan ada penggusuran terhadap pemukiman.

Tentunya itu merupakan sebuah solusi hanya saja masih bersifat kontenporer atau jangka pendek. Oleh karena itu, perlu adanya solusi yang bersifat jangka panjang. (*)

Penulis: Asriadi
Editor: M Rusman

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here