KPU Mamasa Rakor Sambil Lantik 2 Anggota PPK di Bawah Tenda

NUNUKAN (berandatimur.com) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mamasa Sulawesi Barat menggelar rapat koordinasi dengan dihadiri seluruh anggota PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) di bawah tenda berbentuk terowongan.

Rakor ini dirangkaikan dengan pelantikan dua anggota PPK yang belum sempat dilantik pada 2 Januari 2019 lalu.

Ketua KPU Mamasa, Marthen Butupasau di Mamasa, Selasa (8/1) mengutarakan, pelantikan dua anggota PPK ini masing-masing Atas nama Gunardi Kecamatan Tabungan dan Mardianto dari Kecamatan Tandukkalua.

Pelantikan kedua anggota PPK tersebut dilaksanakan di bawah tenda terowongan yang menjadi lokasi rakor berkaitan dengan daftar pemilih pilpres dan pileg.

Baca Juga:  Bawaslu Nunukan Akan Melaporkan ASN Tak Netral ke KASN

Pada kesempatan itu, Marthen menekankan, pada masalah DPK (daftar pemilih khusus) dan DPTb 2 (daftar pemilih tambahan kedua). Pelaksanaannya dimulai 6 Januari 2019 hingga 15 Maret 2019.

KOMISONER KPU Mamasa saat rakor dengan anggota PPK se Kabupaten Mamasa. Foto: Harun Al Rasyid

Rakor yang dihadiri komisioner KPU Mamasa lainnya yakni Limbonglele, Sumarlin dan Harun Al Rasyid, dikatakan, perlunya mengantisipasi adanya warga yang belum terdaftar sebagai pemilih atau belum terdata dalam DPT.

Berdasarkan PKPU 37 Tahun 2018 pasal 36 ayat (2), DPTb yg dimaksd terdiri atas pemilih yg telah terdaftar di DPT disuatu TPS yg karena keadaan tertentu atau kondisi tertentu tdk dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat bersangkutan terdaftar dengan memberikan hak suaranya di TPS lain.

Baca Juga:  Koalisi Prabowo-Sandi Diberi Nama Koalisi Indonesia Adil Makmur

Pemilih yang dimaksudkan adalah sedang menjalankan tugas pada saat pemungutan suara, menjalani rawat inap dirumah sakit dan keluarga yg mendampingi.

Kemudian, penyandang disabilitas yg menjalani perawatan di panti sosial, menjalani rehabilitas narkoba, tahanan lapas, tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi, pindah domisili, tertimpa bencana alam dan atau bekerja diluar domisilinya.

Marthen mengharapkan, peran PPK sangat diperlukan dalam memberikan pendataan secara maksimal terhadap warga yang belum terdata sebagai pemilih pada pilpres dan pileg pada 17 April 2019.

“Supaya diantisipasi masih adanya warga yang punya hak suara tapi tidak terdaftar sebagai pemilih,” harap dia. (*)

Baca Juga:  Disdikbud Polman Sosialisasi Program DAK 2019

Penulis: Harun

Editor: M Rusman

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here