Pilkada 2020 Nunukan
Sekdakab Nunukan, Serfianus

Nunukan¬†(BERANDATIMUR.COM)¬†–¬†Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) RAPBD 2020 yang dikembalikan oleh DPRD Nunukan Kalimantan Utara beberapa hari yang lalu, akan diserahkan kembali untuk dibahas bersama tim anggaran.

“Memang KUA PPAS untuk batang tubuh APBD 2020 dikembalikan kepada kita untuk direvisi. Tapi informasi dari tim anggaran kita sudah dilakukan revisi sesuai permintaan dewan dan akan diserahkan kembali pekan depan,” ungkap Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan, Serfianus di Nunukan, Selasa, 22 Oktober 2019.

Ia optimis hasil revisi telah sesuai dengan keinginan legislatif dimana sejumlah pos anggaran yang diminta untuk diperbaiki.

Baca Juga:  Syawal, Kafilah Penghafal Asmaul Husna Dapat Uang Tunai Dari Ketua DPRD Nunukan

Menyinggung soal penekanan DPRD Nunukan agar memprioritaskan utang-utang masa lalu yang terbayar, Serfianus menyatakan, telah diakomodir berdasarkan kebutuhan dan program kerja satu tahun ke depan.

Bagaimana pun juga, program kerja Pemkab Nunukan tentunya diselaraskan dengan program kerja pemerintah pusat berdasarkan nilai anggarannya.

Ia menyebutkan nilai utang Pemkab Nunukan yang belum dibayarkan sampai sekarang sebesar Rp50 miliar yang berkaitan dengan pekerjaan infrastruktur masa lalu.

Namun Serfianus optimis KUA PPAS hasil revisi ini telah sesuai dengan keinginan bersama antara legislatif dan eksekutif. Apapun hasilnya tentunya tetap mengacu pada kondisi keuangan dan transferan dari pusat.

Baca Juga:  Jejaring Organisasi Terlarang HTI Meluas di Nunukan?

Serfianus menilai, ada beberapa pos anggaran yang memang tidak bisa diutak atik lagi yang dibiayai menggunakan dana alokasi khusus (DAK) dan dana desa (DD).

Pembiayaan pembangunan melalui DAK ini berkaitan dengan bidang kesehatan dan pendidikan yang tergolong DAK afirmasi. Dimana sektor pembiayaannya telah dipatok dari pusat.

Ia menyebutkan DAK 2020 untuk Kabupaten Nunukan mengalami peningkatan dibandingkan 2019. Saat ini nominal DAK Kabupaten Nunukan mencapai Rp200 miliar lebih.

Anggaran dana desa juga mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sekira Rp6 miliar.

“DAK ini di luar anggaran dana desa,” sebut Serfianus. (***)

Baca Juga:  Pemerintah Pusat Kirim 1.200 Guru dan Tenaga Pendidik Keluar Negeri, Harcuncung Asal Sebatik Wakili Kaltara

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here