Asisten Ekonomi Pembangunan Pemkab Nunukan Robby Nahak Serang (kiri) bertemu Dirjen Pengembangan Wilayah dan Kawasan Bappenas, Sumedi Andono Mulyo terkait dengan kisruh terbitnya PP Nomor 34 tahun 2019 tentang perdagangan perbatasan, Selasa (2/7)
Nunukan (BERANDATIMUR.COM) – Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2019 tentang Perdagangan Perbatasan, dan Peraturan Menteri Keuangan No 80/PMK.04 Tahun 2019 Tentang Impor dan Ekspor Barang, Pemberian bea masuk pelintas batas menimbulkan polemik di Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara.
Sehuhungan dengan itu, Bupati Nunukan Hj Asmin Laura Hafid langsung merespon dengan menugaskan Asisten Ekonomi Pembangunan Robby Nahak Serang berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait di Kementerian PPN/Bappenas.
Di ruangan Direktur Pengembangan Wilayah dan Kawasan Bappenas, Sumedi Andoni Mulyo,  Robby menggelar asistensi pada Selasa, 2 Juli 2019.
Pada pertemuan tersebut, Robby menerima advis serta pandangan terkait penyelesaian masalah terhadap terbitnya peraturan pemerintah yang dimaksud.
Menurut Sumedi Andono, peraturan tersebut sangat berdampak terhadap perekonomian di wilayah perbatasan. Namun, tentu harus menjadi perhatian pemerintah daerah Kabupaten Nunukan maupun Provinsi Kalimantan Utara untuk menindaklanjutinya ke Presiden maupun ke kementerian terkait. Mengingat peraturan tersebut telah dikumandangkan.
Direktur Pengembangan Wilayah dan Kawasan Bappenas ini menganjurkan, Pemerintah Daerah perlu menyiapkan bahan untuk melakukan presentasi di Kementerian.
Seperti identifikasi masalah yang terjadi dalam pelaksanaan peraturan tersebut baik berupa data transaksi pembelian masyarakat di perbatasan dan jenis barang yang menjadi kebutuhan masyarakat di perbatasan.
“Lakukan identifikasi masalah yang terjadi saat penerapan peraturan maupun sebelum penerapan peraturan, setelah itu tentu perlu ditindaklanjuti ke Kementerian Perdagangan dan Kementerian Keuangan untuk rekomendasi yang ditawarkan,” ungkap Sumedi Andono.
Bentuk rekomendasi yang dilakukan, lanjut dia, berupa revisi maupun peninjauan pelaksanaan peraturan yang dapat dilaksanakan dengan tenggang waktu tertentu untuk penerapan peraturan.
Pada kesempatan itu, Sumedi berjanji siap memfasilitasi Pemerintah Kabupaten Nunukan untuk membahas persoalan ini dengan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Keuangan maupun Sekretariat Kepresidenan.
“Nanti Bappenas yang memfasilitasi dengan mengundang kementerian maupun lembaga yang terkait untuk merumuskan masalah yang terjadi di Nunukan,” ujar dia.
Untuk menindaklanjuti rencana ini, Bupati Nunukan akan memimpin langsung pertemuan dengan  pedagang lintas batas serta para pemangku kepentingan di wilayah perbatasan untuk mengetahui permasalahan yang terjadi.
Termasuk dengan follow up rencana kajian potensi impor di wilayah perbatasan Nunukan. (*)

 

Baca Juga:  Satgas COVID-19 Tegaskan Masyarakat Harus Disiplin Jalankan Protokol Kesehatan

Penulis: Taufik
Editor: M Rusman

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here