Bupati Nunukan Asmin Laura Hafid (tengah) didampingi Asisten Ekonomi Pembanguman Robby Nahak Serang berbincang dengan Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Ri, Budi Ptasetyo di Jakarta, Senin (22/7)

Nunukan (BERANDATIMUR.COM) – Bupati Nunukan Asmin Laura Hafid mendatangi Kantor Kementerian Perhubungan RI di Jakarta guna menyampaikan tiga hal penting berkaitan dengan kebutuhan daerahnya.

Alhasil, ada kesepakatan lisan yang bakal ditindaklanjuti secara tertulis pada masa yang akan datang sebagaimana pertemuannya dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub RI.

Kesepakatan itu meliputi, Bupati Nunukan akan menyerahkan kembali pengelolaan Pelabuhan Feri Sei Jepun dan seluruh perangkatnya kepada pemerintah pusat. Alasannya, selama ini sangat membebani keuangan pemerintah daerah.

Besarnya biaya operasional pelabuhan angkutan sungai, danau dan penyeberangan (ASDP) ini yang membebani keuangan daerah menjadi alasan utama, Bupati Nunukan ingin menyerahkan kembali dengan seluruh elemen di dalamnya.

Mengenai kondisi pelabuhan ini yang sudah rusak turut menjadi pembahasan Bupati Nunukan dengan Kemenhub RI. Oleh karena itu, Kemenhub berjanji segera memperbaikinya secara bertahap mulai 2019.

Baca Juga:  Pemkab Nunukan Wacanakan Bangun Embung di Sei Limau

Namun Kemenhub RI akan menurunkan tim survei terlebih dahulu ke Sei Jepun untuk mengkalkulasi besaran anggaran yang dibutuhkan dan bentuk kerusakannya.

 

Kedua, Laura meminta penambahan frekwensi pelayaran feri rute Pelabuhan Sei Jepun ke Liang Bunyu Pulau Sebatik dan sebaliknya. Harapan ini disampaikan, mengingat volume penumpang barang berupa kendaraan dan orang mulai meningkat.

Tanpa penambahan pelayaran temtunya akan menghambat roda perekonomian di daerah itu khususnya pada kedua pulau itu.

Hanya saja permintaan tersebut tidak langsung diterima dengan pertimbangan masih perlu dipelajari oleh kementerian dan lembaga negara terkait.

Ketiga adalah meminta bantuan bus angkutan anak sekolah. Hasilnya, Kemenhub RI bersedia membantu dua unit mobil bus dari awalnya hanya satu unit saja.

Baca Juga:  Cegah stunting, Pemkab Nunukan sosialisasikan pendidikan keluarga bagi ibu-ibu PKK

Berkat paparan dengan alasan yang kuat bahwa satu unit mobil bus tidak cukup karena rumah atau tempat tinggal anak-anak perbatasan dengan sekolahnya berjauhan.

“Karena ini menyangkut nasib anak-anak bangsa di perbatasan, maka tambah satu lagilah biar lebih terasa,” kata Budi Setiyadi, Dirjen Perhuhungan Darat Kemenhub RI kepada Laura didampingi Asisten Ekomomi Pembangunan Robby Nahak Serang.

Respon baik yang ditunjukkan Kemenhub RI membuat Laura sangat senang dengan berandai, kalau semua kementerian punya perhatian di wilayah perbatasan seperti ini maka tidak terlalu repot membangun daerah.

“Kalau semua kementerian perhatiannya seperti ini kepada wilayah perbatasan, kita (Pemerintah Kabupaten) tidak terlalu repot membangun. Tidak banyak bertele-tele langsung ada keputusan,” ucap Laura.

Baca Juga:  Lomba Tujuh Belasan Rangkaian HUT RI di Sei Bilal

Sebenarnya, kedatangannya Bupati Nunukan di Kemenhub RI hanya sekadar mampir. Sebab agenda utamanya mengunjungi ibukota negara adalah membahas permasalahan perdagangan perbatasan pasca terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2019 di Kementerian Perdagangan Ri.

Agenda penting lainnya, Bupati Nunukan dan rombongan akan melakukan presentase di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) soal planning pembangunan di Kabupaten Nunukan. (***)

Editor: M Rusman

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here