Nunukan (berandatimur.com) – Sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) TKI, pengelolaannya di bawah kendali Pemerintah Nunukan, Kaltara.

Namun selama ini dianggap tak bertanggungjawab karena tidak pernah mengucurkan dana operasional.

Informasi yang dihimpun dari BP3TKI Kabupaten Nunukan, Pemkab Nunukan terkesan lepas tangan atas pengelolaan LTSP TKI yang mulai beroperasi sejak 2016 ini.

Padahal UU telah menegaskan soal tata kelolanya bahwa LTSP berada di bawah naungan Pemkab Nunukan namun biaya operasionalnya masih ditalangi oleh BP3TKI setempat.

“Seharusnya LTSP TKI tanggungjawab Pemkab Nunukan tapi selama ini tidak pernah mengucurkan dana buat pembayaran listrik ataupun lain-lainnya,” ujar sumber yang minta namanya dirahasiakan, pekan lalu.

Baca Juga:  PSSI Sulbar Laksanakan Kursus Wasit C-2. Asprov Sebut Anak Muda Kurang Minat Kursus Wasit

Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nunukan, Abdul Munir di Nunukan, Senin (20/8) mengakui keberadaan undang-undang yang dimaksudkan.

Namun UU Nomor 18/2017 tersebut belum berlaku efektif karena masih banyak peraturan lain yang mengikutinya seperti peraturan menteri masih dalam tahap pembuatan.

Memang benar, Pemkab Nunukan belum pernah mengucurkan anggaran disebabkan belum ada dana dari lembaga yang menangani masalah LTSP di pusat.

Abdul Munir pun menilai, dana transfer dari pusat belum ada ke kas daerah Kabupaten Nunukan berhubungan regulasi turunannya belum siap.

“Kita belum tau kementerisn apa dan lembaga apa yang menangani LTSP ini di pusat. Jadi wajar jika anggaran LTSP ini belum ada,” jelas dia.

Baca Juga:  Kepala UPT Puskesmas Waiklibang: Atasi Kekurangan Dengan Senyuman

Ia juga menyinggung soal regulasi belum rampung sehubungan adanya perubahan nama BNP2TKI yang berwewenang masalah TKI.

“Saya dengar juga BNP2TKI akan berubah nama juga. TKI berubah menjadi pekerja migran,” beber Abdul Munir.

Kemungkinan adanya rencana perubahan nama BNP2TKI ini juga yang menghambat belum jelasnya dana pengelolaan LTSP ini.

Lalu, sambung dia, pengalihan aset LTSP kepada Pemkab Nunukan juga belum ada dari BP3TKI Nunukan.

Sesuai prosedurnya, apabila pengelolaan dialihkan maka seluruh aset yang dimiliki harus diserahkan juga. Nah, sampai sekarang belum ada penyerahan aset itu.

Ia mengajak semua instansi yang terlibat dalam LTSP TKI ini tetap bekerja sesuai fungsinya demi kelancaran pelayanan bagi TKI.

Baca Juga:  Diyakini Mampu Jaga Kamtibmas di Perbatasan, Warga Sinjai di Sebatik Bersatu Dukung Zainal-Yansen

Tidak perlu memperdebatkan soal siapa pengelolanya karena TKI yang dilayani bukan hanya warga Kabupaten Nunukan tetapi berasal dari berbagai daerah di Indonesia.

“Tidak perlu diperdebatkan terus soal siapa pengelolanya. Walaupun ada undang-undangnya. Undang-undang itu juga belum berlaku efektif,” kata dia. (***)

Editor: M Rusman

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here