Malaysia akan pulangkan 7.299 TKI, Pemda tujuan siapkan tempat karantina

Pemulangan TKI Dari Malaysia
Foto: Doc

Jakarta (BERANDATIMUR) – Pemberlakuan “lockdown” total di Malaysia berdampak pada rencana pemulangan 7.299 WNI yang bekerja (TKI) di negaranya . Namun Pemerintah Indonesia meminta kepada Malaysia agar dilakukan secara bertahap.

Sebagaimana disampaikan Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19, Prof Wiku Adisasmito pada Jumat, 4 Juni 2021 bahwa Pemerintah Indonesia menilai pemulangan ini dirasa dapat berpotensi terjadinya importasi kasus dari Malaysia.

Ia mengakui perwakilan RI di Malaysia sudah menyiapkan rencana kontingensi demi memastikan rencana pemulangan seluruh WNI dan PMI dari Malaysia tersebut.

“Khusus para deportan, pemerintah Indonesia telah melakukan diplomasi dengan pemerintah Malaysia untuk melakukan pemulangan secara bertahap sesuai dengan besarnya risiko kesehatan,” jelas dia dikutip dari AYOSEMARANG pada Minggu, 6 Juni 2021.

Selama ini, mekanisme skrining melalui testing dan karantina masuk dan keluar Indonesia dilakukan demi mencegah adanya importasi kasus yang dibawa pelaku perjalanan internasional.

Pemerintah Indonesia berencana menetapkan perpanjangan karantina bagi yang akan masuk ke Indonesia dan datang dari negara-negara krisis COVID-19.

Saat ini, karantina diterapkan selama 5X24 jam dan akan diperpanjang menjadi 14X24 jam terhadap pelaku perjalanan yang datang dari negara krisis COVID-19.

– Pemda diminta siapkan tempat karantina

Menanggapi rencana Malaysia akan memulangkan ribuan TKI, anggota Komisi I DPR RI Kurniasih Mufidayati angkat bicara dengan meminta agar kesiapan pemerintah daerah (pemda) dalam menerima Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari Malaysia perlu dipastikan.

Kesiapan yang diinginkan meliputi tempat untuk melakukan karantina, peralatan medis, APD bagi petugas, administrasi, hingga kepulangan PMI ke kampung halaman masing-masing.

“Pemda perlu bersiap diri dan mendapat dukungan dari pemerintah pusat. Jangan sampai ada pemda yang beralasan belum siap menerima PMI karena back up dari pusat tidak memadai,” ujar dia di Jakarta, Jumat 4 Juni 2021.

Mufida menegaskan harus menjadi catatan bagi pemerintah pusat maupun daerah yang menjadi tujuan kedatangan PMI dari Malaysia.

“Kami minta Menko PMK yang menjadi leading sektor termasuk ke pemerintah daerah dan Satgas COVID-19 nasional maupun daerah bisa menjalankan fungsi ini dengan baik, tidak ada ego lembaga dalam hal ini, satu komando,” harap Mufida.

Dia juga mengatakan setelah PMI kembali ke kampung halaman masing-masing, perlu ada program dari Kementerian Ketenagakerjaan agar mereka mendapatkan program bagi purna PMI.

“Kepulangan teman-teman PMI harus diikuti solusi setelahnya dengan berbagai program bagi purna PMI seperti optimalisasi BLK, penyerapan tenaga kerja di proyek padat karya dan program jaminan soal ketenagakerjaan sejenis,” pungkasnya. (***)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here