Malaysia tunduk pada keinginan Indonesia soal sistim perekrutan TKI, upaya pemberantasan calo

TKI yang Direkrut Melalui Calo, TIdak Melalui Pemerintah Indonesia
Ratusan TKI dideportasi Malaysia ke Kabupaten Nunukan karena direkrut melalui calon tanpa sepengetahuan Pemerintah Indonesia. Banyak TKI yang tereksploitasi, sakit dan meninggal dunia dalam penjara Malaysia karena tidak mendapatkan perlindungan Pemerintah Indonesia

Jakarta – Pengiriman TKI atau pekerja migran Indonesia (PMI) ke Malaysia sempat dihentikan oleh Pemerintah Indonesia, akhirnya kedua negara ini menemukan kesepakatan. Langkah Indonesia ini sebagai upaya maraknya perekrutan TKI secara ilegal menggunakan jasa calo.

Setelah sempat terjadi “perdebatan” antar kedua negara, bahkan Malaysia memberikan pernyataan akan merekrut pekerja migran dari 15 negara di luar Indonesia. Akhirnya, Malaysia menyerah dan menyetujui merekrut TKI menggunakan sistim yang diinginkan Indonesia.

Bahkan, Malaysia meminta kepada Indonesia segera membuka pengiriman TKI atau PMI ke negaranya.

Melalui akun twitter resmi Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan Dita Indah Sari mengatakan, persetujuan kedua negara tentang pengiriman TKI melalui rapat pada Rabu, 27 Juli 2022.

Pemerintah Malaysia setuju dan berkomitmen mematuhi nota kesepahaman (MoU) penempatan PMI yang ditandatangani pada 1 April 2022 2022 lalu, terutama poin yang menyangkut perekrutan PMI hanya menggunakan Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) yang terintegrasi antara pemerintah kedua negara.

Baca Juga:  Mbak Tutut: Perbedaan Memperkaya Indonesia Kita

“Akhirnya beres. MoU dipatuhi. Malaysia meminta agar per 1 Agustus (2022) pengiriman TKI dibuka lagi,” kata Dita Indah Sari lewat akun twitter-nya.

Dita menjelaskan pembukaan kembali pengiriman PMI ke negeri jiran pada 1 Agustus 2022 itu baru sebatas keinginan Pemerintah Malaysia sedangkan Pemerintah Indonesia belum membuat keputusan.

Namun, kata dia, Pemerintah Indonesia akan mempertimbangkan permintaan Malaysia tersebut karena sudah menunjukkan “good will” untuk menjalankan MoU.

Indonesia akan membuat keputusan usai hasil rapat bilateral ditandatangani dan disaksikan Menteri Ketenagakerjaan Indonesia dan Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia di Jakarta pada Kamis 28 Juli 2022.

Baca Juga:  Ada Lagi Penculikan TKI di Sabah

Strategi diplomasi yang dimainkan sehingga Pemerintah Malaysia tunduk pada keinginan Indonesia berkat komunikasi intens melalui dialog dan diskusi informal. Sebab, faktanya Malaysia membutuhkan TKI.

“Mereka sangat butuh PMI, terutama untuk sektor perkebunan sawit, konstruksi, domestik,” kata Dita.

Pemerintah Indonesia menghentikan pengiriman TKI baru ke Malaysia sejak 13 Juli 2022 aibat dari Malaysia tidak menjalankan kesepakatan yang telah ditandatangani sebelumnya pada 1 April 2022.

Poin yang dilanggar Malaysia mengenai sistim perekrutan menggunakan sistem penempatan satu kanal saat merekrut PMI. Pelanggaran tersebut ditemukan KBRI di Kuala Lumpur, dimana Malaysia menggunakan system maid online (SMO) yang dikelola Kemendagri Malaysia.

Baca Juga:  Kejamnya majikan, belasan TKI dari Sabah dipulangkan tanpa dibayar upah

System maid online ini, ternyata digunakan Malaysia merekrut TKI selama ini tanpa melalui perantara Pemerintah Indonesia atau agency penempatan seperti TKI ilegal melalui Kabupaten Nunukan.

Perekrutan TKI oleh Malaysia menggunakan SMO tersebut menyebabkan banyak yang tereksploitasi di Malaysia karena menggunakan paspor turis tanpa perjanjian kontrak kerja resmi. (***)

Sumber: Republika
Editor: M Rusman

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here