NUNUKAN (berandatimur.com) – Pencapaian pemasukan retribusi pajak Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2018 berhasil melampaui target dari Rp338,5 miliar menjadi Rp376,46 miliar.

Keberhasilan ini tidak terlepas dari pemasukan retribusi pajak dari lima sumber yakni pajak kendaraan bermotor (PKB), pajak biaya balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok.

Melalui akun facebooknya, Minggu (30/12), Gubernur Kaltara, Iroanto Lambrie menyatakan, realisasi pajak daerah di Provinsi Kaltara tahun 2018 menunjukkan angka yang menggembirakan.

Berdasarkan data Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Provinsi Kaltara, hingga 26 Desember 2018 realisasi penerimaan pajak daerah telah mencapai Rp 376,46 miliar atau 111,22 persen dari target sebelumnya sebesar Rp 338,5 miliar (lebih besar Rp 37,96 miliar dari target).

Baca Juga:  Kadin-Pemda Nunukan Harapkan Otorita Perdagangan Perbatasan dengan Sabah

Meskipun target pendapatan pajak melampaui target namun dua sumber pajak masih di bawah target yaitu pajak air permukaan dan pajak rokok.

Untuk PAP dia akui, belum maksimal, disebabkan adanya Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 60 tahun 2018, tentang perubahan Pergub 52 tahun 2017, tentang petunjuk perhitungan Pajak Air Permukaan baru disahkan di penghujung tahun 2018.

Sedangkan untuk pajak rokok, berdasarkan Pasal 10 Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor 128/PMK.07/2018, tentang Tata Cara Pemotongan PR sebagai Kontribusi Program Jaminan Kesehatan atau BPJS Kesehatan.

Baca Juga:  Menyambut Idul Fitri, Warga Nunukan Mengeluh Tepung Terigu Menghilang Dipasaran

Pada triwulan III tahun anggatan 2018 dilakukan pemotongan sebesar 37,5 persen dari realisasi penyetoran pajak rokok (PR). Oleh karena itu, dalam realisasinya PR masih dibawah target yang telah ditentukan.

“Sementara itu, untuk pajak BBNKB, PKB dan PBBKB, semua realisasinya di atas 100 persen,” sebut Irianto Lambrie.

Gubernur Kaltara optimis realisasi pendapatan daerah, baik pajak maupun retribusi untuk Kaltara bisa lebih besar lagi pada tahun berikutnya.

Dengan catatan seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), utamanya yang memiliki potensi menarik retribusi dan pajak, mau berinovasi atau melakukan terobosan-terobosan sehingga bisa memaksimalkan pendapatan daerah, kata dia.

Baca Juga:  Menteri Sosial datang, Gubernur Kaltara: Kabar baik untuk kegiatan sosial

“Yang terpenting tetap berpatokan pada aturan dan perundang-undangan yang ada,” harap Irianto Lambrie. (***)

Editor: M Rusman

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here