NUNUKAN (berandatimur.com) – Maraknya kampanye penolakan calon anggota legislatif non putera daerah di Kabupaten Nunukan, Kaltara melalui media sosial ternyata dibuktikan di lapangan.
    Dimana penolakan terhadap caleg non putera daerah mengsosialisaiskan diri di daerah pemilihannya oleh masyarakat sehingga Kesatuan Bangsa dam Politik Kabupaten Nunukan turun tangan bersama instansi terkait seperti kepolisian dan penyelenggara pemilu (KPU dan Panwaslu.
    Penolakan tersebut dikategorikan kampanye negatif ditanggapi Sekretaris Kesbangpol Kabupaten Nunukan, Hasmuni di Nunukan Senin (3/12) bahwa, tidak ada dasar hukum bagi masyarakat melakukan hal itu.
    Sebab penempatan caleg sebagai kader partai politik di mana saja telah diatur oleh peraturan perundang-undangan tentang pemilu.
    Oleh karena itu, parpol berhak menugaskan kadernya menjadi caleg pada pemilu serentak legislatif dan presidem dan wakil presiden pada April 2019.
     Ia membenarkan, adanya tindakan masyarakat yang berkampanye atau tidak menghadiri sosialisasi caleg yang dianggap tidak berdomisili di daerah pemilihan tersebut.
     Bahkan tidak tanggung-tanggung melakukan kampanye penolakan melalui media sosial sebagaimana pantauannya akhir-akhir ini.
    Untuk meminimalisir meluasnya kampanye negatif tersebut, Kesbangpol Nunukan bersama penyelenggara pemilu dan aparat kepolisian mulai turun ke lapangan mengsosialisasikan undang-undang yang membenarkan caleg berasal dari luar dapil tersebut.
    Hasmuni mengaku, telah mendapatkan informasi adanya sekelompok masyarakat yang menolak caleg non putera daerah untuk mengsosialisasikan diri.
     Apabila hal ini terus berlangsung maka dapat menimbulkan konflik sosial sehingga perlu diantisipasi secara dini oleh instansi terkait terutama penyelenggara pemilu yakni KPU dan Panwaslu.
     Tindakan masyarakat semacam ini, dia nilai wajar juga karena kemungkinan tidak puas dengan kinerja anggota DPRD terpilih selama ini yang tidak pernah menyalurkan aspirasinya.
     Informasi penolakan masyarakat terhadap caleg non putera daerah berlangsung di dapil II Pulau Sebatik dan sebagian dapil III.
     Mengingat urgennya meminimalisir tindakan semacam ini, Hasmuni mengajak semua elemen masyarakat sadar akan aturan pemilu yang berlaku.
     Bahkan dia mengimbau kepada penyelenggara pemilu dan aparat kepolisian melakukan tindakan atas upaya penolakan masyarakat tersebut.
     Demi terselenggaranya pemilu legislatif yang diselenggarakan serentak dengan pemilihan presiden dan wakil presiden.
     Upaya penolakan terhadap non putera daerah ini pada umumnya bagi caleg kabupaten/kota dan DPR RI.
Kesbangpol Nunukan mensinyalir, penolakan tersebut berkaitan pula dengan keinginan masyarakat untuk pemekaran wilayah yang belum terealisasi sampai sekarang.
      Dimana caleg terpilih pemilu legislatif 2014 dianggap tidak mampu memperjuangkan aspirasinya untuk pemekaran wilayah, tutup Hasmuni. (***)

Editor: M Rusman

Baca Juga:  PKS Sulsel mulai pasang kuda-kuda, menyambut pemilu 2024

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here