Nunukan Target Pertahankan Opini WTP pada 2019

NUNUKAN (berandatimur.com) – Pemerintah Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara menargetkan mampu mempertahankan raihan opini Wajat Tanpa Pngecualian (WTP) dari Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) RI pada 2019 terkait pengelolaan keuangan daerah.

Bupati Nunukan, Asmin Laura Hafid pada arahannya kepada jajarannya pada acara entry meeting bersama BPK Perwakilan Kalrara di Nunukan, pekan lau menyatakan, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Berdasarkan hal ini, Pemkab Nunukan di bawah kepemimpinan Asmin Laura Hafid-Faridil Murad selalu mendorong dan mempertegas agar jajarannya senantiasa berupaya melakukan perbaikan berkelanjutan secara sistimatis dan konsisten perihal tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

Baca Juga:  Bupati Nunukan serahkan 346 paket sembako kepada petugas kebersihan

Kabupaten Nunukan berhasil meraih opini WTP sebagai penilaian tertinggi BPK RI atas pengelolaan keuangan daerah selama tiga tahun berturut yakni 2016, 2017 dan 2018. Oleh karena itu, Bupati Nunukan masih menargetkan meraih WTP pada tahun 2019 ini.

Bupati Nunukan, Asmin Laura Hafid menyerahkan laporan keuangan kepada Kepala BPK Perwakilan Kaltara, Karyadi (kanan).

“Alhamdulilla berkat kerja sama dan kerja keras seluruh OPD kita mampu meraih opini WTP selama tiga tahun berturut-turut. MUdah-mudahan pada tahun 2019 ini kita mampu meraihnya kembali,” harap Laura sapaan sehari-hari Asmin Laura Hafid.

Ia mengisntruksikan kepada seluruh pimpinan perangkat daerah termasuk PA, KPA, PPK, PPTK dan bendahara membantu memberikan data dan informasi valid yang dibutuhkan tim pemeriksa.

“Persoalan ini saya anggap sangat penting, jika ada arahan atau ada sesuatu yang belum diketahui segera ditanyakan. Jangan biarkan atau didiamkan hingga jadi masalah akibat gagal paham sehingga mempengaruhi seluruh laporan keuangan,” imbuh dia.

Baca Juga:  TMMD Wiltas Ke-111 Dibuka, Bupati minta dukungan dari semua pihak

Laura tidak menginginkan adanya permasalahan keuangan disebabkan oleh persoalan sepele. Apabila ada jajarannya yang tidak patuh dan taat pada perintahnya maka tentunya bersedia diberikan sangsi.

“Bukan karena persoalan temuan atau tidak temuan, tetapi kita harus paham. Bukan persoalan tugas atau bukan tugas tapi ini terkait tentang keuangan dimana semua berbahaya,” kata dia.

Laura mengajak semua pihak harus lebih pro aktif dan melaporkan pertanggungjawaban keuangan yang telah dikelolanya kepada BPK RI.

Pada kesempatan itu, Kepala BPK RI perakilan Kaltara, Karyadi menyatakan, kegiatan pemeriksaan keuangan di daerah salah satu amanat undang-undang. BPK diberikan kewenangan memeriksa laporan keuangan kabupaten/kota tiga bulan sebelum berakhirnya berakhirnya tahun anggaran.

Baca Juga:  Sebelum TKI Deportasi Datang, Bupati Nunukan Tinjau Pelabuhan Tunon Taka

“Saya bekepentingan atau BPK tetap mendorong terus, terjaminnya sistim atau pelaksanaan tata kelola keuangan yang akuntabel di Kabupaten Nunukan,” kata dia. (***)

 

Editor    : M Rusman
Sumber : Humas Pemkab Nunukan

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here