Pengurusan SKBN
Kepala BNNK Nunukan, Kompol La Muati (tengah)

Nunukan (BERANDATIMUR.COM) – Selama ini, Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara membebani biaya pemeriksaan urine bagi masyarakat yang hendak mendapatkan surat keterangan bebas narkotika (SKBN). Namun, kali ini hanya orang tergolong mampu yang dibebani biaya sedangkan warga kurang mampu digratiskan.

Ketentuannya, warga yang mengaku kurang mampu harus memenuhi tiga syarat yakni mengisi formulir, fotocopi KTP dan surat keterangan penerima bantuan warga miskin dari kelurahan atau desa.

Kepala BNNK Nunukan, Kompol La Muati mengungkapkan hal ini pada acara “coffee morning” dengan puluhan awak media di kantornya. Ia mengawali dengan memberitahukan, biaya pemeriksaan yang harus ditanggung bagi warga tergolong mampu yang ingin mendapatkan SKBN sebesar Rp290.000.

Sedangkan warga kurang mampu yang memenuhi syarat yang ditentukan, La Muati menegaskan, tidak dibebani biaya sedikitpun karena semua peralatan yang dibutuhkan menjadi tanggungjawab BNNK Nunukan.

Baca Juga:  12 Calon Pengantin Positif Narkoba, Ada yang Takut Mendaftar di KUA Terpaksa Nikah Siri

“Jadi sekarang ini kami dari BNNK Nunukan menggratiskan SKBN bagi warga tidak mampu dengan membawa syarat-syarat yang dibutuhkan bahwa memang yang bersangkutan tidak mampu,” ujar dia kepada awak media, Rabu, 2 September 2020.

La Muati menambahkan, tersedianya peralatan pemeriksaan bagi warga yang hendak mendapatkan SKBN ini maka secara tidak langsung meringankan beban masyarakat.

Ia akui, sebelumnya membebani masyarakat dengan menyediakan sendiri peralatan yang dbutuhkan apabila hendak mendapatkan SKBN di Kantor BNNK Nunukan. Hal itu terpaksa dilakukan karena keterbatasan anggaran bagi BNNK Nunukan. Namun berbagai upaya yang dilakukan dan sejumlah program kerja yang telah berhasil dilakukan sehingga mendapatkan suntikan anggaran dari pusat.

– Media Kawal Kesinambungan Desa Bersinar

Pembentukan Desa Bersih Narkoba (Bersinar) di Kabupaten Nunukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) menjadi tanggungjawab bersama untuk mengawal implementasi dan kesinambungan komitmennya pemerintah dan masyarakat di desa itu termasuk oleh awak media.

Baca Juga:  Kasihan! TKI deportasi ini gangguan jiwa sempat dipenjara 4 tahun di Malaysia

“Saya harapkan teman-teman dari media ini berperan aktif mengawal kesinambungan pembentukan Desa Bersinar dalam rangka menjaga kesinambungan program kerjanya,” ujar La Muati yang akan pindah tugas ke Kabupaten Karang Asem Provinsi Bali.

Ia menerangkan, pembentukan Desa Bersinar ini menjaid salah satu bagian dari upaya Pemerintah memberantas penyalahgunaan narkotika di tengah-tengah masyarakat yang dimulai dari desa bersangktan.

BNNK Nunukan telah membentuk dua Desa Bersinar yakni Desa Maspul Kecamatan Sebatik Tengah dan Desa Binusan Kecamatan Nunukan. Menurut La Muati, pembentukan Desa Bersinar ini tidak terlepas dari komitmen bersama dalam menekan peredaran narkotika di Kabupaten Nunukan.

Namun, dalam mempertahankan program ini dibutuhkan peran aktif semua elemen termasuk media atau wartawan. Tanpa peran media, segala sesuatu yang dicanangkan tidak mungkin terwujud.

Baca Juga:  Oh nasib!!! Jalan masuk kampus Politeknik Negeri Nunukan mirip kubangan ternak

La Muati yang akan pindah tugas pada pekan ini menyatakan, selama empat tahun bertugas di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia telah banyak memberikan perubahan warna dalam hal pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika.

Hanya saja, berbagai perubahan yang dilakukannya termasuk pembentukan Desa Bersinar ini tidak bisa dipisahkan dari peran serta media massa dalam membantu setiap kegiatannya.

“Meskipun saya tidak bertugas lagi di Nunukan ini, saya minta kepada teman-teman wartawan agar tetap menjaga dan mengawal Desa Bersinar yang sudah dibentuk,” harap dia. (***)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here