Pansus kasus sengketa BHP mulai kumpulkan data

Pansus BHP DPRD Nunukan
Ketua Pansus Kasus BHP DPRD Nunukan Lewi

Nunukan (BERANDATIMUR) Panitia khusus (pansus) DPRD Nunukan, Kaltara terkait sengketa lahan antara PT Bulungan Hijau Perkasa (BHP) dengan masyarakat adat di Kecamatan Lumbis mulai mengumpulkan data.

Data ini akan dijadikan rujukan pada saat melakukan monitoring di lokasi sengketa, kata Ketua Pansus Lewi di Gedung DPRD Nunukan, Selasa, 6 Juli 2021.

Ia mengakui pansus telah menyurati organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dengan permasalahan ini guna mendapatkan data-data yang dibutuhkan.

“Kami dari pansus sementara mengumpulkan data-data dengan menyurati OPD terkait,” ucap dia didampingi anggota pansus Amrin Sitanggang.

Baca Juga:  Bea Cukai hibahkan 733 lembar karpet sitaan ke Pemda Nunukan

Hanya saja, Lewi dan Amrin Sitanggang tidak memberikan dead line kepada OPD maupun sumber dat lainnya akibat pandemi COVID-19,

“Masalah kita juga adalah kasus COVID-19 ini sehingga kita belum bisa menargetkan kapan batas waktu bagi OPD untuk menyetorkan data-data yang dibutuhkan,” ujar Lewi.

Namun kata dia, Pansus DPRD Nunukan yang sudah terbentuk ini akan bekerja maksimal guna menemukan solusi dari sengketa lahan ini.

Tuntutan masyarakat adat Kelompok Patal yang terdiri dari enam desa ini telah disampaikan melalui rapat dengar pendapat (RDP) beberapa waktu lalu. (***)

Baca Juga:  Warga Sebatik Barat Resah, Pencuri Beraksi Saat Listrik Padam

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here