Suasana rapat dengar pendapat di DPRD Nunukan dengan pedagang lintas batas terkait PP Nomor 34 tahun 2019 berlangsung alot, Senin (1/7)
Nunukan (BERANDATIMUR.COM) РTak mendapatkan kepastian dari Bea Cukai Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara, salah seorang pedagang lintas batas mengamuk mengungkit pembayaran bea masuk selama ini kepada instansi tersebut.
Pedagang lintas batas yang mengamuk itu mengemukakan, kenapa Bea Cukai baru tegas soal aturan yang berlaku sementara sejak puluhan tahun tetap menarik biaya masuk barang-barang dari Malaysia.
Jika mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2019 tentang Perdagangan Perbatasan menjadi acuan Bea Cukai Nunukan menolak memberikan dispensasi maka biaya yang ditarik selama ini dikemanakan.
Sebab, kata Gufron, pedagang lintas batas asal Pulau Sebatik ini, penarikan bea masuk berupa pendapatan negara bukan pajak (PNBP) tersebut katanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sah.
Secara spontanitas pendagang lintas batas ini meminta Bea Cukai mengembalikan seluruh biaya yang telah dikeluarkan selama puluhan tahun ini jika memang bersikeras pada aturan yang berlaku.
Pedagang ini juga mempertanyakan komitmen Bea Cukai bahwa sejak dahulu aturan semacam ini telah ada dengan menarik biaya bea masuk. Kenapa sekarang menolak dengan alasan PP Nomor 34 tahun 2019 dimana tidak dibenarkan lagi menarik bea masuk.
Penarikan bea masuk ini telah berlangsung puluhan tahun. Jika memang mau menegakkan aturan kenapa selama ini membijaksanai aturan itu. Sekarang ini kenapa Bea Cukai tidak mau bijaksana.
“Kalau memang begitu kembalikan uang yang kami bayar selama ini,” ujar salah seorang menggunakan mic pada rapat dengar pendapat (RDP) di Gedung DPRD Nunukan pada Senin, 1 Juli 2019.
Amukan salah seorang pedagang lintas batas dengan kata-kata kasar ini, petugas Bea Cukai yang menghadiri RDP ini hanya tertunduk dan tersenyum malu.
Awalnya kekisruhan itu, setelah RDP telah disimpulkan tiba-tiba Ketua HPLB Nunukan, Petrus Kanisius meminta dispensasi kepada Bea Cukai agar memberikan izin untuk beraktivitas sambil menunggu hasil pertemuan dengan kementerian terkait masakah PP Nomor 34 Tahun 2019.
RDP yang sempat dihentikan beberapa menit untuk menunggu kepastian dari Kepala Bea Cukai Nunukan, M Solahudin yang sedang berada di Balikapapan Kaltim melalui sambungan telepon.
Setelah Solahudin menegaskan dengan tetap menolak memberikan dispensasi kepada pedagang lintas batas dengan alasan berpegang pada PP itu. Sebagian pedagang lintas batas mulai emosi dan melontarkan kata-kata yang menjurus kasar yang ditujukan kepada petugas Bea Cukai.
RDP yang dipimpin langsung Ketua DPRD Nunukan, Haji Dannj Iskandar, Wakil Ketua I Hj Nursan dan Wakil Ketua II Hj Rahma Leppa. Dihadiri Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, pemda dan ratusan pedagang lintaa batas.
Tanpa keputusan sesuai keinginan pedagang lintas batas, sidang ditutup sekira pukul 16.48 wita.
Editor: M Rusman

1 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here