Pemilik Speedboat Praperadilankan TNI AL Nunukan. PH Nilai Penahanan Jupri Cs Melanggar UU Hukum Acara Pidana

NUNUKAN (berandatimur.com) – Pemilik Speedboat SB Dwi Putra mempraperadilankan Pangkalan TNI AL Nunukan Kalimantan Utara karena dianggap melanggar Undang-undang Hukum Pidana terhadap penahanan Jupri Cs sejak 9 Februari 2019.

Penasehat Hukum pemilik speedboat selaku pemohon, Muhammad Iskandar, Senin (18/2) menegaskan, gugatan praperadilan tersebut telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Nunukan bernomor: 2/Pid.Pra/2019/PN.Nnk tertanggal 18 Februari 2019.

Kepada awak media di Kantor PN Nunukan, Muhammad Iskandar menjelaskan, landasan hukum gugatan praperadilan yang dilakukannya atas permintaan Muhammad Yusuf selaku pemilik speedboat SB Dwi Putra 05 yang diamankan TNI AL Pangkalan Nunukan karena mengangkut daging alana dari Malaysia pada 9 Februari 2019.

Praperadilan tersebut ditempuh karena menilai TNI AL Nunukan menahan Jupri Cs tidak sesuai landasan hukum yang berlaku pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Baca Juga:  Pemilik "Speedboat" Pengangkut Daging Alana Permasalahkan Pengubahan Warna Cat Kapalnya
Muhammad Yusuf asal Kota Tarakan selaku pemilik SB Dwi Putra 05 yang menggugat praperadikan Lanal Nunukan di Kantor PN Nunukan, Senin (18/2).

“Lanal Nunukan telah melanggar aturan hukum acara pidana terkait penahanan Jupri Cs selaku nakhoda dan ABK SB Dwi Putra 05 yang tidak sesuai mekanisme hukum yang berlaku di Indonesia,” tutur dia.

Seharusnya, kata dia, Lanal Nunukan yang diberikan kewenangan melakukan penyidikan segera melakukan pemeriksaan melalui berita acara pemeriksaan (BAP) terhadap nakhoda speedboat sebelum ditahan.

Sementara nakhoda Jupri Cs telah ditahan sejak 10 hari lalu tanpa ada BAP dan pemberitahuan kepada pihak keluarganya, kata PH dari Law Office Partner & Parnert yang berkantor di Kompleks Kalideres Permai Blok E-1 Nomor 13C Jakarta Barat ini.

Baca Juga:  Baru Dilaporkan, Warga Tarakan Ini Hilang Tiga Hari Lalu

“Gugatan praperadilan ini berkaitan dengan penahanan ketiga kru dan penyitaan barang bukti speedboat yang tidak sesuai prosedur hukum,” ujar Muhammad Iskandar.

Kemudian pelanggaran lain yang dilakukan Lanal Nunukan adalah tidak mampu memperlihatkan bukti tertulis surat penyitaan barang bukti dari PN Nunukan.

Muhammad Iskandar juga mempermasalahkan tidak adanya surat penahanan terhadap ketiga kru SB Dwi Putra 05 sampai sekarang.

Speedboat milik Muhammad Yusuf yang disita TNI AL Pangkalan Nunukan karena diduga memuat daging alana dari Malaysia pada 9 Februari 2019.

Secara terpisah, Muhammad Yusuf selaku pemohon dan pemilik speedboat yang disita mengemukakan, tidak tahu menahu soal daging alana yang dimuat saat itu.

Sebab, speedboat miliknya disewa oleh pria bernama Mulyadi sebesar Rp30 juta per bulan tanpa memberitahu akan mengangkut daging alana yang dilarang masuk Indonesia itu.

Baca Juga:  Investor Asing Siap Kerja Sama Ekspor Hasil Laut Polman ke Amerika

Muhammad Yusuf menggugat Lanal Nunukan karena merasa dirugikan dimana speedboat menggunakan dua unit mesin masing-masing 200 PK itu total harga Rp500 juta lebih.

Oleh karena itu, gugatan praperadilan ini ditempuh dengan harapan pihak Lanal Nunukan mengembalikan barang bukti speedboat dan kedua unit mesin miliknya karena tidak pernah diberitahu soal penyitaan melalui surat tertulis dari PN Nunukan. (***)

Editor: M Rusman

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here