Kepala BPBD Kaltara, Muhammad Pandi

Tanjung Selor (BERANDATIMUR.COM) – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara membentuk Desa Tangguh Bencana (Destana) sebagai antisipasi dini bencana di daerahnya.

Sampai saat ini, Provinsi Kaltara melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) telah membentuk tujuh destana yaitu di Desa Long Peso, Desa Long Bia, dan Desa Waropiniang di Kabupaten Bulungan.

Lalu, Desa Belayan dan Desa Salap di Kabupaten Malinau. Kelurahan Juwata Laut dan Kelurahan Sebengkok di Kota Tarakan.

“Destana ini dibentuk, guna mengantisipasi dini dan respon cepat dalam penanggulangan bencana di daerah,” kata Mohammad Pandi, Kepala Pelaksana BPBD Kaltara di ruang kerjanya, pekan lalu.

Ia menambahkan, Destana yang telah dibentuk melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018 berdasarkan usulan dari BPBD kabupaten/kota.

Baca Juga:  4 Pasien Corona Ajukan Isolasi Mandiri, Satu Diantaranya Ditolak

“Desa yang diusulkan, akan kita survei. Tentu dengan melihat skala potensi rawanbencananya. Jika rawan bencana maka kita bentuk Destana disitu,” kata Muhammad Pandi.

Khusus dua lokasi destana yakni  Kelurahan Juwata Laut dan Sebengkok merupakan penunjukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menggunakan APBN 2018.

“Dua Destana di Tarakan, dipilih langsung oleh BNPB,” ujar Pandi.

Pada 2019, program Destana dari BNPB kembali dilanjutkan dengan prioritas desa yang potensi kerawanan bencananya tinggi.

Diantaranya, Desa Mansalong, Sembakung Atulai dan Tulin Onsoi di Kabupaten Nunukan yang sering terjadi bencana alam seperti banjir.

“Hadirnya Destana di Kaltara merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk membentuk masyarakat yang tangguh dalam menanggulangi terjadinya bencana, sehingga masyarakat bisa meminimalkan ancaman dan resiko bencana,” kata Pandi.

Baca Juga:  82 TKI Dipulangkan Malaysia ke Nunukan, Dua Orang Terdeteksi Reaktif 

Secara teknis, dalam membentuk Destana ada beberapa tahapan dalam pelaksanaannya. BPBD Provinsi Kaltara sendiri telah melakukan legalitas dengan membentuk forum pengurangan resiko bencana dan relawan yang sudah berdasarkan Surat Keputusan (SK) untuk setiap desa.

“Tahun ini lima Destana yang dibentuk akan kita follow up untuk membentuk kelompok kerja (Pokja) nya. Baik Pokja maupun relawan Destana nanti, itu terdiri dari masyarakat setempat. Bisa kalangan guru, pemuda, tokoh agama termasuk instansi yang berada disana,” jelas dia.

Sebagai informasi, BPBD Provinsi Kaltara selaku fasilitator akan bertugas memfasilitasi pembentukan Destana.

Baca Juga:  Ekonomi Kaltara Diprediksi Tumbuh 4,3 Persen Pada 2019

Dalam artian, masyarakat akan diberi pengetahuan mengenai cara membuat kajian resiko bencana seperti membuat peta rawan bencana dan jalur evakuasi.

Fasilitator juga bertugas melakukan pendampingan kepada masyarakat desa dalam menyusun dokumen penanggulangan bencana.

“Dokumen ini yang menjadi acuan masyarakat desa untuk bisa mengajukan bantuan dana desa nantinya,” pungkas Pandi. (***)

Editor    : M Rusman
Sumber : Humas Pemprov Kaltara

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here