TANJUNG SELOR (berandatimur.com) – Menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2019, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara fokus pada penyiapan lahan PLBN (Pos Lintas Batas Negara) yang belum rampung.

Kaltara yang mendapatkan kucuran dana APBN 2019 untuk membangun empat PLBN sebagian lahannya belum rampung sehingga perlu difokuskan penyelesaiannya.

Informasi dari Biro Pengelola Perbatasan Negara (PNN) Sekretariat Provinsi (Setprov) Kaltara, lahan untuk pembangunan PLBN Long Midang, di Kecamatan Krayan telah siap 13 hektar dari total yang dibutuhkan seluas 18,01 hektare.

Lahan tersebut adalah hibah dari masyarakat setempat.

Untuk PLBN yang Long Nawang Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Malinau luas lahan yang dibutuhkan tiga hektare telah terpenuhi. Semua hibah dari masyarakat juga.

Baca Juga:  Sebatik Timur Juara Umum MTQ Ke-XV Nunukan

Kemudian dua lokasi PLBN terpadu lainnya yakni Labang Kecamatan Lumbis Ogong dan Sei Pancang Pulau Sebatik juga sudah hampir rampung pengadaan lahannya.

PLBN Labang membutuhkan lahan seluas 4,5 hektare dan telah siap karena hibah dari masyarakat.

Sementara PLBN yang berada di Sei Pancang Kecamatan Sebatik Utara total kebutuhan lahan seluas 3 hektare dan baru 1,1 hektar yang tersedia milik Pemkab Nunukan.

Sisanya masih dalam proses pembebasan, Samuel ST Padan, Kepala Biro PPN Setprov Kaltara.

Ia menambahkan, terkait dengan kesiapan lahan untuk PLBN Sei Pancang  Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie telah memerintahkan Biro Perbatasan Provinsi  Kaltara agar menyiapkan surat ke Kementerian Dalam Negeri selaku kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).

Baca Juga:  Upacara Harlah Pancasila Terpusat di Jakarta, Ini Imbauan Bupati Nunukan

Guna memfasilitasi sebuah rapat koordinasi di pusat terkait percepatan pembebasan lahan PLBN Terpadu Sei Nyamuk, yang berada di Kabupaten Nunukan tersebut.

“Untuk lahan yang ada di PLBN tersebut, sudah kita bebaskan lahan seluas 1,1 hektare milik pemda, dan perlu dibebaskan lagi seluas 1,9 hektare milik masyarakat,” jelas Samuel.

Ia berharap, terbitnya Inpres sekaligus dengan kesiapan lahan yang sudah ada, semakin mempercepat terwujudnya pembangunan PLBN Terpadu di Kaltara.

Samuel mengatakan, keberadaan PLBN telah lama didambakan masyarakat diperbatasan. Tak hanya dari sisi keamanan dan kedaulatan negara tapi juga akan menumbuhkan ekonomi di perbatasan. (***)

Baca Juga:  Bupati Nunukan usulkan 26 kegiatan pada Musrenbang Provinsi, ini poin-poinnya

Editor: M Rusman

Sumber: Humas Pemprov Kaltara

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here