Akses jalan KIPI Tanah Kuning-Mangkupadi di Kabupaten Bulungan yang sedang dikerjakan.

Tanjung Selor (BERANDATIMUR.COM) – Pemerintah Kalimantan Utara optimis delineasi Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning-Mangkupadi di Kabupaten Bulungan rampung pada April 2019.

Menanggapi hal ini, Gubernur Kaltara, Irianto Lambrie mengungkapkan, beberapa item pekerjaan yang nampak nyata maka target perampungan delineasi bisa rampung sesuai target waktu.

Delineasi KIPI tersebut telah sesuai dengan rekomendasi Direktorat Jenderal
(Ditjen) Tata Ruang melalui surat nomor 116/SRT-200/II/2019 yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan antara Pemprov Kaltara dan Pemkab Bulungan.
“Berdasarkan laporan dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang
Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPR-Perkim) Kaltara, usulan beberapa
waktu lalu terkait delineasi KIPI telah disepakati,” ujar dia.
Ia menambahkan, telah mengutus Kadis PU Kaltara untuk menghadiri pertemuan di Kemendagri untuk membahas
progress kesiapan lahan KIPI tersebut.
Sebagai informasi, usulan delineasi telah disampaikan Gubernur Kaltara, pada rapat koordinasi bersama jajaran Kementerian Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), beberapa waktu lalu.
Alasan dilakukannya perubahan delineasi pada kawasan industri tersebut, untuk mengurangi persentase lahan perusahaan yang telah memiliki Hak Guna Usaha (HGU).
“Tujuannya memudahkan pemerintah dalam melakukan pembebasan lahan, serta menjadi pertimbangan pengembang apabila investor akan membangun pelabuhan,” kata Irianto Lambrie.
Lahan areal KIPI seluas 25.311,14 hektare, luas areal HGU yang terdampak pada kawasan itu seluas 17.256,09 hektare.
Namun, setelah usulan itu disampaikan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) melalui sejumlah pejabatnya langsung mengirimkan tim ke Provinsi Kaltara untuk menindaklanjutinya.
Dengan disepakatinya delineasi KIPI, Pemprov Kaltara segera menginisiasi pembentukan Badan Pengelola Kawasan Industri Tanah Kuning dengan mendukung badan usaha yang telah memperoleh Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin) non-efektif.
Artinya, lanjut Gubernur Kaltara, badan usaha yang telah memiliki IUKI dari Kemenperin dapat menjadi Badan Pengelola KIPI yang mengkoordinir badan usaha yang belum memiliki IUKI.
“Karena untuk pengelolaan HGU menjadi HPL, badan usaha terkait harus memiliki IUKI terlebih dahulu,” jelas dia.
Saat ini badan usaha yang telah memiliki IUKI di Kaltara ialah PT Kayan Patria Propertindo (KPP) Group.
Selain itu, Pemprov Kaltara juga mengusulkan rencana aksi (Renaksi) daerah. Renaksi itu disepakati akan disepakati pada minggu ketiga April 2019.
Hal ini berkaitan dengan upaya
realisasi KIPI di Tanah Kuning-Mangkupadi dapat segera terwujud dan menjadi
salah satu Renaksi Nasional.
“Rencana aksi daerah ini kita usulkan sebagai upaya kita agar KIPI dapat terwujud. Bahkan harus menjadi Renaksi Nasional,” urai Irianto Lambrie.
Bukan hanya itu, Pemprov Kaltara juga berupaya agar KIPI Tanah Kuning dapat
dipertimbangkan untuk tetap masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).
Mengingat, pendukung aspek fisik dan non fisik telah dilakukan oleh Pemprov Kaltara
dan Pemkab Bulungan.
Seperti pembangunan akses jalan, jaringan listrik, Feasibility Studies (FS) kawasan,
Masterplan KIPI dan Rekomendasi kesesuaian tata ruang.
“Kita berharap ini tetap
dapat dipertimbangkan untuk tetap masuk ke dalam PSN,” harap Gubernur Kaltara pertama ini. (*)
Editor  : M Rusman
Sumber : Humas Pemprov Kaltara

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here