Acara pembukaan rakor PTSP se Kaltara di Kantor Bupati Nunukan, Selasa (5/3). Foto: Diskominfotik Nunukan

NUNUKAN (berandatimur.com) – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menggelar rapat koordinasi pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) melibatkan kabupaten/kota di Kabupaten Nunukan pada Selasa (5/3).

Rakor ini bertujuan menyatukan persepsi dan memahami pelaksanaan perizinan yang berintegritas secara elektronik di Provinsi Kaltara.

Kegiatan ini mengusung tema “Implementasi Sistem Perizinan Berusaha Terintergrasi Secara Elektronik (OSS) di Kalimantan Utara”.

Ketua panitia rakor, Faisal mengutarakan, kegiatan ini diselenggarakan selama dua hari hingga Rabu (6/3). Hari pertama di Lantai V Kantor Bupati Nunukan dan selanjutnya di Hotel News Fortune.

Baca Juga:  Menyambut Peringatan Hari Otda, Pemprov Kaltara Matangkan Persiapan

“Kegiatan ini bertujuan menyamakan persepsi dalam menjalankan pelayanan perizinan di Kaltara agar dapat berjalan optimal,” ungkap Faisal.

Sambutan Bupati Nunukan, Asmin Laura Hafid yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah, Serfianus menyampaikan, beberapa tahun terakhir penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha menjadi perhatian serius pemerintah.

Untuk mengupayakan implementasi penyelenggaraan perizinan terintegritas secara eletronik di Kabupaten Nunukan.

Bahkan Bupati Nunukan mengatakan telah menginstruksikan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Nunukan untuk mengambil langkah strategis sebagai upaya persiapan percepatan, baik penguatan secara internal dan lintas perangkat daerah teknis, maupun menginisiasi masyarakat dan pelaku usaha melalui sosialisasi dan pendampingan penggunaan sistem Online Single Submission (OSS).

Baca Juga:  Launching Reading Corner, Perpaduan Taman Baca dan Kawasan Kuliner

“Semoga materi yang diberikan akan memberi dampak positif dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat kita,” harap dia.

Sementara itu, Gubernur Kaltara, Irianto Lambrie dalam sambutannya, mengungkapkan bahwa pemerintah mengadakan OSS agar pelayanan perizinan bisa dilaksanakan dengan cepat, murah, tepat, dan tentunya bertanggung jawab.

Pemerintah Provinsi Kaltara mengambil satu kebijakan terkait pelayanan perizinan berintegritas secara elektronik yaitu bekerja sama dengan Provinsi Jawa Barat.

“Provinsi Kaltara ini provinsi baru, masih tertinggal. Maka dari itu harus cepat yaitu dengan kerja sama seperti ini,” ujarnya sebelum membuka Rakor PTSP Kabupaten/Kota se-Kaltara ini. (***)

Baca Juga:  Kaltara Usulkan Puluhan Program Skala Nasional Pada Musrenbangnas

Editor : M Rusman
Sumber : Diskominfotik Nunukan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here