Gubernur Kaltara, Irianto Lambrie
TANJUNG SELOR – Pemerintah Kalimantan Utara memberikan perhatian khusus terhadap pelayanan kesehatan di daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan terluar (DTPK) melalui pembangunan layanan kesehatan untuk Rumah Sakit Pratama melalui dana alokasi khusus (DAK) pada APBN.
Gubernur Kaltara Irianto Lambrie pada pesan tertulisnya, Senin, 1 April 2019 mengungkapkan, pembangunan rumah sakit pratama di daerahnya dimulai sejak 2013, bahkan perencanaannya sudah dilakukan sejak kabupaten/kota saat masih bergabung dengan Provinsi Kaltim.
Keempat RS Pratama yang dibangun tersebut masing-masing tiga di Kabupaten Nunukan yakni di Kecamatan Krayan, Sebuku dan Sebatik. Satu RS Pratama lagi di Long Ampung Kabupaten Malinau.
“Pembangunan RS Pratama ini atas dukungan penuh pemerintah pusat, termasuk ada yang bersumber dana dari Bantuan Keuangan (Bankeu) Provinsi Kaltim,” kata Irianto. Ia menambahkan, dari empat RS pratama tersebut belum dioperasikan semua secara maksimal akibat kekurangan alat kesehatan (alkes).
Selain itu, RS Pratama belum dioperasikan dengan maksimal karena terkendala sumber daya manusia (SDM) tenaga kesehatan. Menyikapi hal itu, Pemprov Kaltara telah memfasilitasi dengan mengusulkan pengadaan alkes dan tenaga kesehatannya.
Irianto menyebutkan, Pemprov Kaltara mengusulkan untuk pengadaan Alkes ke pemerintah pusat dengan total anggaran Rp65 miliar pada 2019 ini. “Usulan disampaikan ke pusat melalui kementerian terkait,” ujar dia.
Kementerian terkait adalah Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Dalam Negeri
(Kemedagri), Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional (Bappenas).
Sesuai laporan dari Dinkes Kaltara, usulan tersebut untuk memenuhi fasilitas Alkes
pada tiga RS pratama yaitu RS Pratama Krayan, Sebuku dan Long Ampung. Sedangkan
RS pratama yang berada di Sebatik sisa menunggu pengoperasiannya karena telah memiliki alkes.
Untuk mem-follow-up usulan tersebut, Gubernur Kaltara meminta kepada dinas terkait untuk terus melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat. Agar rencana usulan alkes ini mendapatkan persetujuan dari kementerian terkait.
“Kita usulkan Alkes ini karena memang dua RS pratama yang ada di Krayan dan Sebuku sampai sekarang belum bisa beroperasi, karena tidak memiliki alkes-nya. Padahal kita tahu, bahwa kedua RS pratama ini merupakan pusat rujukan untuk Puskesmas di sekitar,” lanjut dia.
RS Pratama Krayan misalnya, menjadi pusat rujukan puskesmas yang berada di daerah Krayan. Oleh karena itu, masyarakat tidak perlu lagi ke RSUD Tarakan atau Nunukan. Sedangkan RS Pratama Sebuku dapat menjadi rumah sakit rujukan di wilayah Mansalong, Sembakung dan sekitarnya.
Ia sangat mengharapkan, usulan ini bisa terakomodir oleh pemerintah pusat agar
rumah sakit tersebut segera melayani masyarakat. “Jika cepat beroperasi, masyarakat yang
berada di daerah perbatasan tidak perlu lagi jauh-jauh dari rumah sakit. Sehingga
lebih hemat biaya,” papar Irianto.
Sebagai informasi, RS Pratama Long Ampung dibangun pada 2013 melalui Bantuan
Keuangan (Bankeu) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) sebesar Rp30 miliar.
RS Pratama Sebatik menggunakan Dana Anggaran Khusus (DAK)
dari APBN sebesar Rp24, 6 milar melalui penugasan langsung dari Kemenkes RI.
Secara terpisah, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltara, Usman menambahkan,
usulan pengadaan alkes untuk empat RS Pratama di daerahnya telah disampaikan ke pemerintah pusat melalui kementerian terkait.
Saat ini, pihaknya sisa menunggu beberapa persyaratan yang diminta oleh Kementerian
Kesehatan diantaranya menunggu izin operasional RS dari Pemerintah
Kabupaten (Pemkab) Nunukan bagi RS Pratama Sebuku dan Krayan.
Jadi terkait alkes dan SDM, hingga operasionalnya menjadi tanggung jawab Pemkab Nunukan. Hanya saja, Pemprov Kaltara tetap memfasilitasinya untuk pengusulan pengadaan alkes.
“Kalau izin operasionalnya sudah ada, kemudian sudah beroperasi atau sudah berfungsi, baru usulan itu dapat masuk dalam perencanaannya, lalu diusulkan ke pusat untuk bisa mendapatkan DAK (Dana Alokasi Khusus),“ jelas Usman.
Ia meminta RS Pratama Sebuku dan Krayan segera difungsikan terlebih dahulu untuk penerbitan izin operasionalnya dari Pemkab Nunukan sebagai salah satu syarat pengajuan usulan anggaran kepada pemerintah pusat.
“Kami juga sudah menerima surat usulan dari Pemkab Nunukan terkait pengadaan
alkes untuk RS pratama di Sebuku dan Krayan. Usulan itu nanti akan kita teruskan
bersama izin operasi RS,” kata Usman lagi.
“Sesuai arahan dari Kemenkes, RS ini harus difungsikan dulu, sehingga dapat diketahui kebutuhan seperti apa. Kami sudah ke Kemenkes, makanya kami butuh proposal usulan itu dari Kabupaten Nunukan. Karena usulan itu rencananya menjadi daerah yang prioritas,” beber Kadis Kesehatan Kaltara ini.
Berbeda dengan dua rumah sakit ini, RS Pratama yang berada di Sebatik tinggal
menunggu diresmikan saja. Sebab tenaga kesehatan dan alkesnya telah tersedia. Pembangunan RS Pratama Sebatik dilakukan satu paket dengan
Alkesnya.  Sedangkan RS Pratama Long Ampung sudah berjalan, tandas Usman.
Editor: M Rusman
Sumber : Humas Pemprov Kaltara 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here