Press conference Bagian Humas dan Protokol Pemkab Nunukan dengan awak media , Selasa (23/7).

Nunukan (BERANDATIMUR.COM) – Adanya sekelompok warga yang mempersoalkan pendidikan doktoral (strata tiga) Bupati Nunukan Kalimantan Utara, Asmin Laura Hafid dinilai tendensius karena tidak memahami prosedurnya.

Pendidikan yang baru diselesaikannya itu merupakan undangan Universitas Utara Malaysia (UUM) berdasarkan surat perguruan tinggi yang berada di Kedah bernomor: UUM/COLGIS/GSGS/K14 tertanggal 14 Oktober 2018 dengan perkuliahan sistym by reserch (sistim penelitian penuh) atau full reserch.

Sorotan melalui media sosial yang dilakukan sekelompok warga terkesan tidak memahami prosedur sehingga Bagian Humas dan Protokol Pemkab Nunukan menanggapinya melalui press conference yang digelar pada Selasa, 23 Juli 2019.

Kabag Humas dan Protokol Pemkab Nunukan Hasan Basri di Nunukan menjelaskan, sorotan warga atas jenjang pendidikan doktoral tersebut Bupati Nunukan tidak pernah merasa terganggu sedikitpun.

Sebab apa yang dilakukannya telah sesuai dengan prosedur selaku pejabat negara dimana mekanismenya harus mendapatkan izin dari Menteri Dalam Negeri melalui rekomendasi Gubernur Kaltara.

Hasan menyatakan, press conference yang dilakukannya atas inisiatif Bagian Humas dan Protokol selaku juru bicara Pemkab Nunukan yang berkewajiban menjawab hal-hal yang berkaitan dengan pemerintahan di daerahnya.

Ia mengaku sengaja membeberkan seluruh prosedur yang telah ditempuh Bupati Nunukan sebelum memutuskan melanjutkan pendidikan ke jenjang doktoral di Malaysia agar masyarakat paham atas segala mekanismenya.

Setelah mendapatkan undangan dari UUM, kata Hasan, Bupati Nunukan (Asmin Laura Hafid) mengajukan permohonan rekomendasi izin kuliah kepada Gubernur Kaltara pada Nopember 2018 bernomor: 175.a/894-PUM/XI/2018.

Baca Juga:  Dorong Produktivitas Pegawai, Mes BPK Perwakilan Kaltara Dibangun

Atas permohonan itu, Gubernur Kaltara menerbitkan rekomendasi yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri dengan nomor: 800/1625/B.PUM/GUB tanggal 20 Desember 2018.

Dari rekomendasi itulah, Menteri Dalam Negeri menerbitkan surat izin nomor: 857/118/SJ tentang Izin ke Luar Negeri dengan Alasan Penting.

Surat Menteri Dalam Negeri tentunya berlandaskan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri.

Bukan hanya itu, surat izin tersebut telah mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2003 tentang Pemberian Izin ke Luar Negeri dengan alasan penting bagi pejabat negara dan DPRD dilingkungan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Maksud dari “alasan penting” yakni mengikuti perkuliahan dan penelitian penuh untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas kepemimpinan serta manajerial di UUM dalam jangka waktu 18-23 Januari 2019, sebut Hasan didampingi Kasubag Humas, Redemptus DT.

Begitu pula surat permohonan rekomendasi Bupati Nunukan kepada Gubernur Kaltara nomor: 850/084/PEM. Melalui surat permohonan itu, Gubernur Kaltara menerbitkan surat rekomendasi dan permohonan izin kepada Menteri Dalam Negeri Cq Kepala Pusat Fasilitasi Kerja Sama dengan nomor: 856/645.3/B.PUM/GUB tanggal 17 Juni 2019.

Atas dasar surat rekomendasi Gubernur Kaltara itu pula, maka Menteri Dalam Negeri memberikan surat izin bernomor: 857/118/SJ tentang Izin ke Luar Negeri dengan Alasan Penting berdasarkan Permendagri Nomor 34 Tahun 2015 dan Keputusan Mendagri Nomor: 116 Tahun 2003.

Baca Juga:  Upacara Harlah Pancasila Terpusat di Jakarta, Ini Imbauan Bupati Nunukan

Hasan menguraikan, berdasarkan pada surat rekomendasi Gubernur Kaltara dan surat izin Mendagri kepada Bupati Nunukan Asmin Laura Hafid untuk izin keluar negeri dengan alasan penting ke Negeri Sabah Malaysia pada 24-30 Juni 2019.

Surat izin ini, kata Kabag Humas dan Protokol Pemkab Nunukan ini bahwa, usai menyelesaikan urusan keluarga Asmin Laura Hafid melanjutkan dengan melakukan perkuliahan dengan rentang waktu yang tertera dalam surat izin Mendagri.

Mengacu pada kedua surat izin dari Mendagri itu disebutkan, selama Bupati Nunukan meninggalkan tugas maka kewenangan diberikan kepada Wakil Bupati Nunukan menjalankan roda pemerintahan dengan tetap berkoordinasi dengan Bupati Nunukan.

Hasan Basri menambahkan, perkuliahan doktoral Asmin Laura Hafid dengan sistim penelitian penuh tidak dilakukan dengan tatap muka dalam kelas sebagaimana perkuliahan pada umumnya.

“Sistim perkuliahan penelitian penuh bukan dengan tatap muka di kelas tapi mahasiswa hanya diberikan waktu dominan melakukan riset di lapangan yakni di Kabupaten Nunukan saja,” ungkap Hasan.

Alasan memilih sistim perkuliahan dengan penelitian penuh agar Asmin Laura Hafid tidak banyak meninggalkan tugas dan tanggungjawabnya selaku kepala pemerintahan di Kabupaten Nunukan.

Menyangkut biaya perkuliahan dan perjalanan ke luar negeri tujuan, tidak menggunakan uang negara atau perjalanan dinas tapi menjadi tanggungjawab pribadi (biaya sendiri) sesuai kedua surat izin dari Mendagri yang dikantonginya.

Baca Juga:  Bupati Nunukan Usai Ujian Doktoral (PhD) di Universitas Utara Malaysia

“Jadi masyarakat perlu memahami aturan yang berlaku sebelum menyoroti setiap masalah. Masalah perkuliahan dan perjalanan dinas ke luar negeri yang dilakukan ibu Bupati (Nunukan) murni menggunakan uang pribadi dan bukan uang negara,” kata dia menanggapi komentar warga yang dihembuskan melalui medsos itu.

Mengenai pemberian izin perkuliahan di luar negeri bagi kepala daerah memang tidak dijelaskan secara detail dalam peraturan saat sehingga menggunakan Kepmendagri Nomor 116 Tahun 2003.

“Memang dalam aturan yang berlaku perkuliahan ke luar negeri hanya dapat diberikan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN). Makanya soal bupati selaku jabatan politik diatur dalam Kepmendagri 116 Tahun 2003,” sebut Hasan.

Anehnya, warga menyoroti pendidikan lanjutan Bupati Nunukan sedangkan Mendagri sendiri sangat mengapresiasinya demi peningkatan kapasitas meningkatkan kualifikasi kepemimpinan serta manajerial pemerintahan dengan biaya pribadi. (***)

Editor: M Rusman

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here