Para pedagang lintas batas saat berada di Kantor Bea Cukai Nunukan
Nunukan (BERANDATIMUR.COM) РPedagang Lintas Batas yang tergabung dalam Himpunan Pedagang Lintas Batas (HPLB) Indonesia-Malaysia Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara mendesak pemerintah daerah setempat membangun atau menunjuk salah satu pelabuhan bongkar muat barang.
Hal ini sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2019 tentang Perdagangan Perbatasan pasal 14 dan pasal 16.
Pada pasal 14 ayat (1) disebutkan, pemerintah pusat, pemerintah daerah dan/atau pelaku usaha secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dapat membangun dan/atau mengembangkan sarana perdagangan dan sarana prasarana lainnya yang diperlukan ditempat tertentu dan/atau wilayah tertentu yang telah ditetapkan sebagai tempat dan wilayah perdagangan perbatasan.
Sedangkan pasal 16 ayat (1) disebutkan, pengawasan terhadap kegiatan perdagangan perbatasan ditempat yang ditentukan dan/atau wilayah tertentu yang telah ditetapkan sebagai tempat dan wilayah perdagangan perbatasan dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
Sehubungan dengan PP ini, Ketua Harian HPLB Nunukan, Amrin ST menyatakan, perlunya perlunya perhatian dan kepedulian Pemkab Nunukan kepada pedagang lintas batas dengan menyediakan sarana prasarana salah satunya pelabuhan bongkar muat barang.
Ia menyatakan, akibat terbitnya PP Nomor 34 Tahun 2019 ini Bea Cukai setempat tidak memberikan izin kepada pengusaha lintas batas untuk melakukan aktivitas. Akibatnya, hampir sebulan ini tidak aktivitas yang dilakukan oleh seluruh pedagang lintas batas sehingga sangat merugikan mereka.
Amrin menilai, ketiadaan sarana prasarana pelabuhan khusus bongkar barang dari luar negeri menjadi kekhawatiran Bea Cukai memberikan izin dan dokumen lainnya.
Oleh karena itu, atas nama Pengusaha Lintas Batas mengharapkan Pemkab Nunukan mempertimbangkan membangun atau menunjuk salah satu pelabuhan yang telah ada saat ini sebagi pelabuhan khusus bongkar muat.
Atau sebelum ada pelabuhan tersebut berkoordinasi dengan Bea Cukai untuk mencari solusinya untuk dijadikan acuan sementara waktu agar diberikan kelonggaran melakukan aktivitas pengangkutan produk Malaysia ke Kabupaten Nunukan.
Amrin mengatakan, jika Pemkab Nunukan telah membangun atau menunjuk salah satu pelabuhan maka perlu pula membuat payung hukum berupa peraturan daerah (perda) guna meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
“Kami siap berkontribusi kepada pembangunan daerah dengan membayar pajak atau retribusi apabila ada pelabuhan khusus bongkar muat,” ujar Amrin.
Apabila tidak ada kebijakan Pemkab Nunukan yang sesuai dengan ketentuan dalam PP Nomor 34 Tahun 2019 ini maka Bea Cukai tidak bersedia memberikan perizinan dan dokumen lainnya.
“Jadi kuncinya dari Pemda Nunukan saja karena Bea Cukai mengacu pada kebijakan pemda terkait dengan pelabuhan khusus bongkar muat itu,” kata dia.
Ia juga mengkhawatirkan apabila penghentian pengangkutan barang-barang dari Malaysia berkepanjangan maka diprediksi harga kebutuhan pokok sehari-hari akan melonjak..
Sebagaimana diketahui bersama, masyarakat perbatasan di Kabupaten Nunukan masih tergantung dari produk Malaysia seperti minyak goreng, daging, gula pasir dan lain-lainnya.
Pada kesempatan itu, Kabag Ekonomi Kabupaten Nunukan, Muhtar berpendapat, keresahan pedagang lintaa batas patut direspon cepat agar tidak menimbulkan gejolak sosial.
Masalahnya, sudah hampir satu bulan tidak melalukan aktifitas sehingga tentunya berdampak pada kondisi perekonomian masyarakat.
Oleh karena itu, dia akan bertemu dengan Bea Cukai guna membicarakan masalah ini agar ada solusi terbaik yang menguntungkan kedua belah pihak.
Tentunya dengan melibatkan Dinas Perdagangan selaku OPD teknis yang lebih berperan menangani masalah semacam ini.
Muhtar juga mengajak pedagang lintas batas membenahi segala perizinan dan kelengkapan sarana angkutannya (kapal) sesuai dengan ketentuan Pemerintah Indonesia dan Malaysia.
Kemudian, kata dia, pedagang-pedagang tersebut juga mulai memasok produk dalam negeri sebagai antisipasi kelak Pemerintah Malaysia benar-benar melarang produknya dipasarkan ke Kabupaten Nunukan. (***)
Editor: M Rusman

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here