Penyampaian LKPj APBD 2020, Pemprov Kaltara harapkan kerja sama yang baik

Tanjung Selor (BERANDATIMUR) – Eksekutif menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah (LKPj APBD) 2020 di hadapan anggota DPRD Kaltara melalui rapat paripurna ke-22.

Gubernur Kaltara diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Suriansyah menyampaikan LKPj 2020.

Wakil Ketua DPRD Andi Hamzah mengimbau seluruh komponen dan jajaran Pemerintah Provinsi (pemprov) Kaltara khususnya satuan kerja pemerintah daerah agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan penilaian hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, memberikan gambaran kemajuan yang cukup signifikan. Walaupun masih perlu adanya peningkatan dan pemantapan di beberapa bidang program kegiatan maka dewan mengingatkan jajaran aparat pelaksana program kegiatan untuk mengikuti instruksi yang telah diberikan.

Baca Juga:  Pemprov Kaltara menggelar pelatihan dakwah berbasis digital

“Mari kita laksanakan instruksi yang diamanatkan BPK RI dengan tetap berpegang teguh pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Andi Hamzah pada Senin, 5 Juli 2021.

Sekda Provinsi Kaltara, Suriansyah menyampaikan arahan Gubernur dalam rapat tersebut, bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kaltara tahun anggaran 2020 ini merupakan wujud pertanggungjawaban Pemprov Kaltara atas pelaksanaan APBD Pemprov Kaltara kepada DPRD Kaltara.

“Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pemprov Kaltara tahun anggaran 2020 yang disampaikan kepada DPRD pada rapat paripurna ini telah dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan dimulai dengan pemeriksaan pendahuluan, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan terinci,” jelasnya.

Baca Juga:  Jadikan perpustakaan tempat favorit warga

Dipaparkan oleh Suriansyah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 meliputi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Ia berharap DPRD dapat menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tersebut untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah.

Disamping itu juga, ia menyampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik antara pemprov Kaltara dengan DPRD.

“Harapannya kerjasama tersebut dapat ditingkatkan di masa mendatang untuk mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang berubah, maju, dan sejahtera,” Harapnya.

Andi Hamzah juga berharap dengan penyampaian nota rancangan peraturan daerah ini, dapat mengawali upaya seluruh jajaran dalam menata dan merubah pola pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kaltara.

Baca Juga:  Pesta Budaya Sungai Kayan, kembalikan gairah kearifan lokal Kaltara

“Semoga penyampaian nota rancangan peraturan daerah ini bisa menjadi titik awal dalam upaya menata dan merubah pola pelaksanaan kegiatan pembangunan di bumi Benuanta yang kita cintai ini,” ungkapnya. (gg/dkispkaltara)”

Editor: M Rusman

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here