Oleh: M Rusman

Pertarungan hidup mati antara produk Malaysia dan produk Indonesia di Kabupaten Nunukan, Kaltara terus menggeliat.

Masuknya produk Malaysia ke daerah ini sejak dahulu kala. Mungkin sebelum Indonesia merdeka 100 persen dari para penjajah silam. Dimana regulasi atau peraturan berkaitan dengan perdagangan antar negara yang tergolong mekanisme ekspor impor khususnya di wilayah perbatasan Indonesia dengan Malaysia belum sebanyak era sekarang ini.

Bahkan mungkin memang belum ada sama sekali regulasi yang membatasinya sehingga pergerakan distribusi kebutuhan bahan pokok sehari-hari masyarakat di perbatasan tersebut dari dan ke Tawau Negeri Sabah, Malaysia masih lancar tanpa ada penangkapan atau pelarangan oleh negara.

Setelah adanya aturan pelarangan maka tentunya aparat hukum yang diberikan kewenangan melakukan pengawasan dan pemantauan hingga penangkapan bertindak terhadap produk luar negeri yang masuk wilayah Negara Kesatuan RI.

Akibatnya, tindakan tegas aparat hukum ini menuai banyak problematika disebabkan masyarakat yang menggeluti perdagangan antar negara merasa dirugikan.

Alasan masyarakat atau pedagang dianggap sangat masuk akal dikaitkan dari sisi kemanusiaan yakni masalah kebutuhan perut karena negara belum mampu menyediakan secara maksimal atas produk-produk dalam negeri yang dibutuhkan masyarakat di wilayah perbatasan.

Oleh karena itu, solusi satu-satunya dengan mendatangkan produk Malaysia ke Kabupaten Nunukan.

Selain mempertimbangkan aspek jarak yang dekat antara Tawau dengan Kabupaten Nunukan sehingga mudah menjangkau dan mendapatkan produk-produk yang dibutuhkan.

Baca Juga:  Kadin Harus Tegas Pada Malaysia Soal "Barter Trade"

Juga dari aspek keekonomian berkaitan mata pencaharian yang turun temurun dari masyarakat perbatasan yang telah menggerakkan dengan perekonomian di wilayah perbatasan.

Perdagangan antar negara di wilayah perbatasan dinilai sangat membantu perekonomian sehingga tidak banyak terdampak apabila terjadi gejolak pada ekonomi global dunia.

Munculnya regulasi tersebut tentunya pemerintah punya pertimbangan lain berkaitan dengan ekonomi nasional dan antisipasi gelombang pasang surut ekonomi dunia.

Kita harus pahami bahwa ekonomi Indonesia tetap tergantung pada kondisi ekonomi dunia. Maka fatsun regulasi perlu diadakan baik yang memberikan kelonggaran ataupun pembatasan atau pelarangan.

Di sisi lain, harus diakui regulasi yang dirancang dan dibuat bersama antara pemerintah Indonesia dengan legislatif berlaku secara menyeluruh tanpa melihat kondisi geografis dan sosial budaya masing-masing daerah termasuk Kabupaten Nunukan.

Kabupaten Nunukan yang masih banyak kekurangan khususnya pada sektor transportasi dan situasi kehidupan masyarakat hingga sumber dayanya terkena dampaknya.

Aparat hukum bertindak tentunya berupaya menegakkan peraturan yang menjadi kewenangannya sementara masyarakat perbatasan terbiasa dengan kelonggaran yang telah menjadi tradisi turun temurun yang diikat oleh kearifan lokal. Pun tidak bisa diabaikan.

Sehubungan dengan permasalahan yang belum ditemukan solusinya itu, maka terjadi pertarungan sengit antara kelonggaran masuknya produk Malaysia atau melarangnya.

Baca Juga:  Laura: Bappenas Siap Fasilitasi Pertemuan Kemendag Soal Kisruh PP 34/2019

Masyarakat di Kabupaten Nunukan punya alasan tersendiri sehingga masih perlu diberikan kebijakan oleh pemerintah melaui aparat hukum. Yaitu demi pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari yang mudah dan harga terjangkau.

Kedua permasalahan ini memang perlu kajian atau telaah mendalam oleh pemerintah Indonesia. Apakah memberikan kelonggaran dengan tidak memberlakukan regulasi yang membatasinya atau benar-benar melarangnya?

Namun solusinya adalah menyediakan produk-produk dalam negeri secara maksimal sesuai dibutuhan masyarakat. Lalu, mencarikan peluang lain kepada pedagang yang memasok produk Malaysia selama ini agar usahanya tidak vakum.

Jika tidak, maka kekhawatiran terjadinya gejolak sosial akan sulit dihindari terutama meningkatnya tindak kriminal.

Sesuai pengamatan selama ini terdapat produk-produk kebutuhan sehari-hari asal Malaysia yang masih menjadi urgen yakni gula pasir dan gas elpiji.

Kedua produk ini, pemerintah Indonesia dianggap belum mampu meng-adakan secara menyeluruh khususnya pada wilayah pelosok dan pedalaman karena kondisi geografis dan keterbatasan jalur transportasi.

Memang ada dilema krusial pada penanganan antara pemenuhan kebutuhan dan penegakan regulasi.

Dilematika ini, tidak ada yang harus disalahkan karena masing-masing memiliki alasan yang tepat. Dimana negara dan masyarakat perbatasan tentunya masing-masing berdiri pada aspek keekonomian.

Oleh karena itu, tidak ada salahnya apabila permasalahan ini secepatnya dilakukan pembahasan atau kajian bersama tanpa merugikan salah satu pihak.

Dalam hal ini, duduk bersama antara negara yakni pemerintah pusat di dalamnya aparat hukum terkait dengan masyarakat perbatasan di Kabupaten Nunukan.

Baca Juga:  Buruh Menjerit, Pemda Nunukan Diminta Peduli

Tidak membiarkan hal ini menggelinding liar yang dapat memunculkan efek lain yakni gejolak sosial.

Setelah melalui pengamatan, analisa dan pengumpulan informasi-informasi dimana tampak terjadi pertarungan pandangan dengan persepsi yang masih berbeda.

Mungkin disebabkan kepentingan ekonomi kedua belah pihak (negara dan pedagang lintas batas) yang belum terkoneksi.

Wajar jika pemberitaan pada media massa bahwa produk Malaysia khususnya gas elpiji belum siap “pensiun” di Kabupaten Nunukan.

Analisa penulis mengenai berita ini  menyiratkan masyarakat Kabupaten Nunukan melakukan perlawanan kepada kebijakan negara.

Terakhir, penulis mengulangi kembali bahwa penyelesaian permasalahan “pertarungan hidup mati antara produk Malaysia dan produk dalam negeri di Kabupaten Nunukan” perlu diselesaikan secepatnya.

Sekaligus dapat meminimalisir kesan adanya indikasi “pemaksaan” penggunaan produk dalam negeri yang masih sulit diterima oleh masyarakat setempat.

Solusi jalan terbaik! Terima kasih.

Penulis adalah Jurnalis sejak tahun 2000.

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here