Pilkada Serentak 2020
Kantor KPU Nunukan

Nunukan (BERANDATIMUR.COM)Pilkada serentak 2020 akan memilih Bupati-Wakil Bupati Nunukan dan Gubernur-Wakil Gubernur Kalimantan Utara, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nunukan menyiapkan 572 tempat pemungutan suara (TPS).

Pada Pilkada serentak 2020 nanti, jumlah TPS  jauh lebih sedikit dibandingkan dengan TPS pada pemilu 2019 yang mencapai 757 TPS yang tersebar pada 19 kecamatan di Kabupaten Nunukan.

Ketua KPU Nunukan, Rahman di Nunukan menyebutkan, jumlah TPS untuk pilkada serentak ini telah dikooordinasikan dengan Pemkab Nunukan sekaitan dengan penganggarannya.

Jumlah pengurangan TPS sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilu dan Pilkada Serentak di mana jumlah jumlah pilkada maksimum 800 orang pada setiap TPS.

Baca Juga:  PKS se-Sulawesi dukung AAS dan Salim jadi Capres

Baca juga ini: 

Sedangkan pemilu 2019 yaitu pilpres dan pileg jumlah pemilih setiap TPS maksimal 500 orang. Oleh karena itu, KPU Nunukan menetapkan pilkada serentak yang akan digelar 23 September 2020 ini hanya menggunakan 572 TPS saja.

Rahman menambahkan, mengenai anggaran pelaksanaan tahapan pilkada Bupati-Wakil Bupati Nunukan diusulkan sebesar Rp44 miliar. Belum total diundangnya belum final atau masih dibahas pada tingkat Keuangan Pemkab Nunukan dengan KPU Nunukan.

Ia mengharapkan, jika perlu dilakukan rasionalisasi agar tidak perlu mempertimbangkan biaya operasional yang harus digunakan.

Baca Juga:  KPU Kaltara Wacanakan Tiga Sesi Debat Cagub-Cawagub

Pilkada Tahapan dimulai dengan diundang oleh KPU RI pada 23 September 2019 di Jakarta dengan menghadirkan KPU pelaksana pilkada 2020 .

“Peluncuran pilkada serentak dimulai 23 September 2019 bersamaan dengan dimulainya mulai pertama nanti,” ujar Rahman di ruang persiapan, Kamis, 4 September 2019.

Kemudian, meminta perekrutan perangkat penyelenggara pilkada serentak ini akan dilakukan pada Januari 2020. Baik Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) maupun Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Kembali pada anggaran untuk Pemkab Nunukan , Rahman mengakui, tidak memaksakan juga harus menantang 100 persen dari RP44 miliar tersebut.

Hanya saja, dia yang meminta, Keuangan Pemkab Nunukan Ciptanya merasionalisasinya karena penandatanganan Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) paling lambat 1 Oktober 2019.

Baca Juga:  Ibrahim Ali Komitmen Bangun KTT Demi Masyarakat

Hal ini berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019. Dimana jumlah pencairan sebanyak tiga kali dengan persentase 40 persen untuk pertama, 50 persen untuk kedua dan 10 persen untuk ketiga. (***)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here