PPI Minta Independensi KPU-Bawaslu Tetap Terjaga

Jakarta (BERANDATIMUR) – Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) menanggapi hiruk pikuk adanya upaya merongrong independensi dan kemandirian Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait hasil verifikasi faktual (verfak) terhadap partai politik non parlemen threshold (PT).

Ada 9 partai politik yang harus menjalani verfak untuk menjadi peserta pemilu 2024 termasuk empat partai politik baru terbentuk alias tidak ikut pemilu 2019. Yakni Partai Hanura, Perindo, PSI, PBB, Partai Gelora Indonesia, PKN, Partai Garuda dan Partai Buruh serta Partai Umat.

Organisasi kemasyarakatan PPI ini respek terhadap kinerja KPU selama tahapan verfak kepengurusan dan keanggotaan kepada 9 parpol.

Sebagai bentuk dukungannya terhadap penyelenggara pemilu, PPI pun membuat pernyataan sikap yang ditandatangani oleh Andy Socbakto Molanggato selaku Presidium dan SJ Arifin sebagai Sekretaris Jenderal tertanggal 13 Desember 2022 di Jakarta.

Baca Juga:  Berkinerja Baik, 4 Anggota PPK Dapatkan Reward

Ini pernyataan sikap Pimpinan Nasional PPI:

Sehubungan dengan proses dan tahapan pemilu yang sudah berlangsung dan tahapan- tahapan berikutnya yang akan diselenggarakan, Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI)
perlu menyampaikan pernyataan sikap sebagai berikut:

1. Bahwa terselenggaranya pemilu yang demokratis perlu dukungan dan keterlibatan
seluruh pihak pemangku kepentingan, sehingga terbangun sinergi yang positif dan konstruktif

2. Dalam tradisi demokrasi yang sehat, respek dan percaya kepada penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) adalah hal yang penting. Karena pihak-pihak itulah yang diberi tugas dan mandat untuk menyelenggarakan kontestasi politik demokrasi yang bernama pemilu

3. Karena itu, perlu keberanian untuk memberikan apresiasi atas kerja-kerja KPU dan Bawaslu selama ini termasuk dalam proses verifikasi administrasi dan verifikasi faktual yang telah berjalan, serta tahapan-tahapan berikutnya sampai tuntas
penyelenggaraannya nanti pada tahun 2024,

4. Mendukung dan mendesak KPU dan Bawaslu agar tetap bekerja dalam koridor aturan main sebagai lembaga yang mandiri dan terbebas dan intervensi dari lembaga atau pihak manapun juga. Kemandirian KPU dan Bawaslu dalam bekerja dan menetapkan hasil pada setiap tahapan adalah untuk menjamin tertib penyelanggaraan pemilu dan kepastian hasilnya.

5. Mendesak semua pihak yang terkait untuk tidak melakukan tekanan dan intervensi kepada KPU dan Bawaslu serta menyeret KPU dan Bawaslu ke dalam skenario politik yang keluar dari prinsip kemandirian.

Sekali lagi, respek dan percaya kepada KPU dan Bawaslu adalah hal yang sangat penting bagi kesuksesan pemilu 2024, baik dari segi proses maupun hasilnya bagi peningkatan kualitas demokrasi di Indonesia. (***)

Baca Juga:  Keterlibatan Oknum ASN di Pilkada KTT Diteruskan ke KASN

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here