RDP Telah Disimpulkan, Pedagang Lintas Batas Tolak Bubar

Suasana rapat dengar pendapat di DPRD Nunukan dengan pedagang lintas batas terkait PP Nomor 34 tahun 2019 berlangsung alot, Senin (1/7)
Nunukan (BERANDATIMUR.COM) РRapat dengar pendapat (RDP) antara pemerintah daerah, forum pimpinan daerah dan pedagang lintas batas berlangsung alot. Meskipun pimpinan sidang telah menyimpulkan namun pedagang lintas batas menolak membubarkan diri.
Kesimpulan oleh DPRD Nunukan adalah memberikan peluang kepada pedagang lintas batas sambil menunggu hasil pertemuan dengan kementerian terkait yang akan berkunjung pada Senin, 8 Juli 2019.
Namun tanggapan muncul lagi dari pedagang lintas batas meminta agar diberikan keluasan kembali melakukan aktivitas secepatnya.
Melalui Ketua Umum Himpunan Pedagang Lintas Batas (HPLB) Indonesia-Malaysia Kabupaten Nunukan, Petrus Kanisius pada RDP tersebut meminta kepastian pedagang kembali melakukan aktivitas sebagaimana mestinya.
Bahkan dia mendesak agar Bea Cukai kembali membuka pelayanan import produk dari Malaysia mulai 2 Juli 2019. “Kami minta bea cukai membuka aktivitas lagi besok. Kalau tidak kami tidak meninggalkan ruangan ini,” ancam Petrus.
Petrus berpandangan, pedagang lintas batas telah banyak dirugikan atas kebijakan Bea Cukai yang berawal dari terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2019 tentang Perdagangan Perbatasan.
Penghentian aktivitas sejak pasca lebaran Idul Fitri 1440 Hijriyah telah menimbulkan keresahan bagi pedagang lintas batas di daerah itu.
Penolakan pedagang lintas batas tersebut, Ketua DPRD Nunukan Haji Danni Iskandar dan salah satu wakilnya, Hj Nursan menelpon langsung Kepala Bea Cukai Nunukan, M Solahudin untuk meminta kebijakannya soal permintaan pedagang lintas batas tersebut.
Sehubungan Kepala Bea Cukai Nunukan yang mengaku sedang membahas PP tersebut di Kanwil BC Kalimantan Bagian Timur di Balikpapan, maka RDP diskorsing sementara waktu tepat pukul 16.13 wita.
Melalui pembicaraan Pimpinan RDP DPRD Nunukan, Bea Cukai tetap menolak memberikan dispensasi kepada pedagang lintas batas apabila belum ada keputusan pertemuan pada 8 Juli 2019 nanti.
Penolakan Kepala Bea Cukai Nunukan ini tampak menimbulkan kegelisahan ratusan pedagang lintas batas yang hadir pada RDP tersebut.
Hingga pukul 16.44 wita, pedagang lintas batas masih memenuhi ruangan RDP menunggu kepastian dari Bea Cukai.
Pedagang lintas batas pun mempertanyakan soal eksistensi PP Nomor 34 Tahun 2019 karena belum disosialisasikan oleh instansi terkait.
Bahkan sempat terjadi debat kusir antara pedagang dengan anggota DPRD Nunukan sekaitan dengan PP yang ditandatangani oleh pemerintah pusat pada Mei 2019. (***)
Editor: M Rusman

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here