Saksi Paslon 02 Klaim Temukan Pelanggaran Pemilu di Nunukan

Nunukan (BERANDATIMUR.COM)¬†–¬†Saksi pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno mengklaim menemukan sejumlah pelanggaran pemilu 2019 di Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara.

Khoiruddin, saksi paslon capres cawapres nomor urut 02 di Nunukan pada rapat pleno terbuka rekapitulasi suara pemilu 2019, Kamis (2/5) mengungkapkan hal ini bahwa banyak saksinya di tempat pemungutan suara (TPS) tidak mendapatkan formulir C1.

Kemudian, kata dia, banyak panitia pemungutan suara (PPS) yang menempelkan formulir C1 pada kantor kelurahan atau desa.

Sementara PKPU Nomor 9 tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara pemilu 2019 disebutkan formulir C1 wajib ditempelkan di kantor kelurahan atau desa.

“Namun pada kenyataannya tidak ditemukan penempelan tersebut. Oleh karena itu perlu dijadikan bahan evaluasi bagi penyelenggara pemilu di Kabupaten Nunukan ini khususnya KPU,” ujar Khoiruddin.

Baca Juga:  Baru Satu Cabup-Cawabup Nunukan Yang Ditetapkan

Hanya saja, kata dia, saksi paslon 02 memaklumi kekurangan dan kelemahan tersebut karena kondisi yang tidak memungkinkan akibat proses penghitungan yang melelahkan dan berlangsung menguras tenaga.

Khoiruddin menilai pemilu serentak pilpres dan pileg 2019 ini paling buruk, kacau, melelahkan dan menguraa energi lebih besar ketimbang pemilu sebelumnya.

Salah seorang ketua PPK meminta paraf saksi capres cawapres atas perubahan data hasil penghitungan perolehan suara pilpres 2019 pada rapat pleno rekapitulasi suara yang berlangsung di Hotel Lenfin, Kamis (2/5)

Pelanggaran ini juga diakui oleh Bawaslu Kabupaten Nunukan namun tidak boleh menyalahkan sepenuhnya penyelenggara pemilu karena hanya menjalankan UU semata.

Ketua Bawaslu Nunukan, Muh Yusran, Kamis menyatakan, pada saat selesai penghitungan perolehan suara lebih banyak menempelkan form C1 pada H+3 setelah memberitahukan kepada masing-masing Panitia Pemungutan Suara (PPS) tingkat kelurahan dan desa.

Baca Juga:  Ombudsmen ingatkan instansi di Nunukan komitmen jaga integritas

Ia juga memaklumi jika banyak terjadi pelanggaran administrasi yang dilakukan penyelenggara pemilu pada tingkat TPS dan PPS karena faktor situasional akibat kelelahan.

Yusran pun meminta kepada saksi paslon nomor urut 02 agar tidak menyalahkan penyelenggara pemilu sepenuhnya karena UU Pemilu serentak yang menguras tenaga dan pikiran ini dibuat oleh seluruh partai politik di DPR RI sana.

Bawaslu maupun KPU Nunukan beserta perangkat-perangkatnya telah bekerja dengan baik sesuai dengan ketentuan dalam UU Pemilu yang dibuat oleh parpol pendukung kedua capres cawapres.

Memang harus diakui banyak kekurangan dan kelemahan pada proses pemilu serentak 2019 ini karena kondisi dan situasi yang tak memungkinkan.

Baca Juga:  KPU Nunukan Pastikan Hanya Menetapkan Hj Asmin Laura Hafid-H Hanafiah Jadi Paslon, Besok

“Kami dari penyelenggara pemilu telah bekerja maksimal sesuai ketentuan undang-undang yang dibuat anggota DPR RI sana,” ujar Yusran.

Jika memang menginginkan tidak terjadi kesalahan administrasi seperti sekarang ini maka perlu mengevaluasi UU Pemilu tersebut. (***)

Editor : M Rusman

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here