SE MenPAN-RB baru, pemda diingatkan honorer wajib didata ulang 

SE MenPAN RB, Ingatkan Pemda Wajib data Ulang Honorer
FOTO: Ilustrasi

Jakarta – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) kembali menerbitkan surat edaran baru bernomor: B/ISII IM SM.01.OO/2022 tertanggal 22 Juli 2022 berkaitan dengan pendataan pegawai non-ASN.

SE yang ditandatangani pelaksana tugas MenPAN-RB Mahfud MD tersebut sebagai tindaklanjut SE MenPAN-RB Nomor B/185/M.SM.02.03/2022 tertanggal 31 Mei 2022 tentang status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan daerah.

SE MenPAN-RB 31 Mei 2022 itu sebagai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK yang mewajibkan status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah terdiri dari dua jenis kepegawaian, yaitu PNS dan PPPK sampai dengan 28 November 2023.

Mahfud MD dalam SE MenPAN-RB tertanggal 22 Juli 2022 tersebut, mengingatkan pejabat pembina kepegawaian (PPK), bahwa sesuai PP Nomor 49 Tahun 2018, setiap instansi pemerintah harus melakukan pendataan pegawai non-ASN di lingkungan instansi masing-masing untuk mewujudkan kejelasan status, karier dan kesejahteraan honorer bersangkutan.

Baca Juga:  Bukan China, tapi Singapura paling banyak berinvestasi di Indonesia

“Honorer yang telah bekerja di lingkungan instansi pemerintah sesuai dengan PP Manajemen PPPK, Pasal 99 Ayat (2) menyebutkan bahwa pegawai non-PNS dalam jangka waktu paling lama lima tahun bisa diangkat menjadi PPPK apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam PP ini,” kata Mahfud MD dalam surat edaran itu.

Untuk pemetaan honorer ini,  Mahfud MD meminta PPK melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan inventarisasi data pegawai non-ASN atau honorer sesuai dengan ketentuan dan menyampaikan data dimaksud ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) paling lambat 30 September 2022.

Baca Juga:  Punya rencana amaliyah di kantor polisi, mahasiswa Malang ditangkap Densus 88

2. Penyampaian data honorer harus disertai dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) yang ditandatangani PPK.

3. Perekaman data honorer harus menggunakan aplikasi yang telah disiapkan BKN.

4. Bagi PPK yang tidak menyampaikan data pegawai non-ASN sebagaimana tersebut pada huruf a, b dan c dianggap dan dinyatakan tidak memiliki honorer.

5. Selanjutnya untuk kelancaran pemetaan data honorer agar PPK berkoordinasi dengan BKN dalam pelaksanaannya.

Deputi Bidang Sistim Informasi Kepegawaian BKN Suharmen yang dihubungi Jumat, 29 Juli 2022 membenarkan soal SE pendataan honorer tersebut.

Baca Juga:  Cakupan vaksinasi booster di Nunukan masih rendah, Laura terbitkan SE

Saat ini BKN masih menyiapkan sistim pendataan pegawai non-ASN yang berlaku, baik untuk honorer K2, non-K2 pegawai tidak tetap (PTT) maupun istilah lainnya.

“Pendataan honorer ini merupakan amanat MenPAN-RB, berlaku untuk seluruh honorer tanpa terkecuali. Ini akan menjadi database baru honorer,” pungkasnya. (***)

Sumber: Jpnn.com
Editor: M Rusman

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here