Sekda dan Kepala BPBD Flores Timur jadi tersangka dugaan korupsi dana COVID-19

Sekda dan kepala BPBD Flotim Tersangka Dana COVID-19
Kajari Larantuka, Bayu Setio didampingi Kasi Pidsus, Kasi Intel, Kasi Pidum dan Kasi Datun saat konferensi pers dugaan korupsi dana COVID-19 pada Kamis (15/9). FOTO: Yakobus Elton Nggiri/BERANDATIMUR.COM

Larantuka (BERANDATIMUR) – Penyidik Kejaksaan menetapkan tiga tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dana percepatan penanganan COVID-19 di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Flores Timur, NTT tahun anggaran 2020. 

Penetapan tiga tersangka ini disampaikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Larantuka, Flores Timur, Bayu Setio Pratomo kepada awak media saat konferensi pers pada Kamis, 15 September 2022.

Ketiga tersangka tersebut ditetapkan setelah penyidik Kejari Larantuka menemukan dua alat bukti berdasarkan surat perintah penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Flores Timur Nomor: Print-01/N.3.16/Fd.1/02/2022 tanggal 11 Februari 2022. 

Bayu Setio menyebutkan ketiga tersangka yang dimaksudkan adalah Plt (Bendahara Pengeluaran BPBD Kabupaten Flores Timur), berdasarkan surat penetapan tersangka nomor :B- 01/N.3.16/Fd.1/09/2022 tanggal 15 September 2022.

Kedua adalah AHB (Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Flores Timur) berdasarkan surat penetapan tersangka nomor:B- 02/N.3.16/Fd.1/09/2022 tanggal 15 September 2022 dan PIG menjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Flores Timur.

Baca Juga:  Kasus dugaan korupsi dana COVID-19, Jaksa terbitkan panggilan kedua Sekda dan Bendahara BPBD Flores Timur

Tersangka PIG ini sekaligus Ex-Officio Kepala BPBD Kabupaten Flores Timur dan Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 pada 2020. Penetapannya, berdasarkan surat penetapan tersangka nomor:B-03/N.3.16/Fd.1/09/2022 tanggal 15 September 2022. 

Bayu Setio menyatakan, demi mempercepat proses penyidikan dan kekhawatiran melarikan diri, merusak dan menghilangkan barang bukti maka tersangka AHB langsung ditahan di Rutan kelas IIB Larantuka. Berdasarkan surat perintah penahanan nomor: PRINT-01 /N.3.6/Fd.1/09/2022, tanggal 15 September 2022 selama 20 hari ke depan. 

Sedangkan dua tersangka lainnya yakni PLT dan PIG tidak menghadiri panggilan penyidik sehingga akan dilakukan pemanggilan ulang, ungkap Bayu Setio. 

“Sementara untuk kedua tersangka yaitu PLT dan PIG hari ini tidak menghadiri pemanggilan dari kejaksaan tanpa adanya pemberitahuan apapun makanya akan dilakukan pemanggilan ulang,” ujar Bayu Setio. 

“Pemanggilan kedua tersangka yakni PLT dan PIG akan diperiksa sebagai tersangka,” lanjut dia. 

Baca Juga:  Wartawan di Flores Timur dipukul pemuda mabuk, polisi diminta segera bertindak

“Kedepanya akan kita kirimkan lagi surat pemanggilan sebagai tersaka dan jika sampai ke tiga kalinya surat pemanggilan dari kejaksaan tidak di Indahkan oleh kedua Tersangka maka kita akan menjemput paksa” kata Kejari Larantuka

Adapun kasus posisi singkat dijelaskan sebagai berikut:
1. Berdasarkan hasil refocusing Kegiatan dan Realokasi anggaran untuk Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Flores Timur, Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur mendapat alokasi dana belanja tidak terduga sebesar Rp. 6.482.519.650 untuk penanganan darurat bencana.

2. Bahwa dalam proses pengajuan pencairan anggaran belanja tidak terduga oleh BPBD Kabupaten Flores Timur dilakukan tidak sesuai dengan peraturan-peraturan perundang-undangan, kemudian anggaran tersebut digunakan lalu dibuatkan pertanggungjawaban yang tidak didukung bukti yang sah. 

3. Bahwa berdasarkan laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara dari BPKP nomor PE.03.03/SR-294/PW24/5/2022 tanggal 16 Agustus 2022 atas dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana COVID-19 pada BPBD Kabupaten Flores Timur TA 2020, yang diterima oleh penyidik Kejari Flores Timur pada 5 September 2022 disebutkan terdapat penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.569.264.435.

Baca Juga:  Anak Difabel di Pelosok Desa Aransina Dikunjungi Kajari Flotim, Asbach

Sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 
perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. tersangka melanggar pasal 2 ayat (1) Junto pasal 18 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1. Subsidair pasal 3 junto pasal 18 junto pasal 55 ayat (1) ke-1. (mg01)

Editor: M Rusman

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here