Sekda Nunukan Dampingi Kemlu Pantau Kedatangan WNI di Pelabuhan Tunon Taka

Pemulangan WNI dari Malaysias
Sekda Nunukan Serfianus mendampingi Kemlu saat memantau kedatangan WNI dari Malaysia, Rabu malam (10/3)

Nunukan (BERANDATIMUR) – Sebanyak 58 warga negara Indonesia (WNI) atau pekerja migran Indonesia (PMI) dai Sabah, Malaysia yang tertahan akibat pandemi COVID-19 telah dipulangkan oleh Konsulat RI di Tawau pada Rabu 10 Maret 2021.

Waktu pemulangan ini bertepatan dengan kedatangan kunjungan Direktur Perlindungan WNI dan BMI Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Judha Nugraha di daerah itu.

Pemerintah Kabupaten Nunukan diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Serfianus mendampingi perwakilan Kemlu tersebut di Pelabuhan Tunon Taka untuk melihat langsung kedatangan puluhan WNI/PMI tersebut.

Kepada awak media, Judha Nugraha menyatakan tujuan dari peninjauan bersama BNPP ini untuk melihat langsung apa saja yang bisa dibantu terkait pemulangan WNI dari Malaysia ke depannya.

Baca Juga:  Rekapitulasi DPT Pilkada 2020 Tanpa Sanggahan, Ditetapkan 117.763 Pemilih dan 4 TPS Tambahan

“Intinya bagaimana negara hadir dalam konteks, yang pertama bagaimana memfasilitasi kepulangan warga negara kita dari Malaysia sesuai protokol kesehatan yang sudah ditetapkan,” sebut Judha.

Di sisi lain dia mengatakan perlunya langkah pencegahan yang dilakukan dengan harapan keberangkatan warga yang ingin ke Malaysia dengan cara yang legal.

“Yang saat ini dalam kondisi Covid, sehingga (di Malaysia) sebetulnya masih tutup, sehingga masyarakat agar tidak mengambil resiko berangkat dengan cara yang ilegal,” sebut dia.

Kemlu mengakui sangat memahami keberangkatan WNI bekerja di Malaysia karena desakan ekonomi namun langkah-langkah pencegahan tetap dikedepankan agar keberangkatannya keluar negeri dengan cara resmi.

Baca Juga:  Mengaku Tak Pernah Malu, Bocah 13 Tahun Jual Sayur Mayur di Pinggir Jalan

Tetapi, ungkap Judha, WNI sepatutnya memperhitungkan aspek risiko yang harus ditanggung dan tidak semata-mata mengukurnya dari segi ekonomi.

“Namun juga perlu diperhitungkan risikonya, jangan hanya mengukur dari sisi ekonominya saja, dengan berangkat undocumented maka mereka tidak terlindungi dalam sistem hukum setempat sehingga akan rawan dieksplotasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab”, beber Judha.

Lebih penting, membangun kesadaran masyarakat untuk berangkat ke Malaysia dengan cara yang legal. (Humas)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here