Nunukan Kekurangan Blangko e-KTP
Plt Kadis Dukcapil Nunukan, Mesak Adianto

*Masih Kekurangan 500-an Lembar

Nunukan (BERANDATIMUR.COM) – Sebelumnya LSM Panjiku menyoroti kekurangan blangko KTP elektronik di Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara yang dianggap memperlambat pelayanan kepada masyarakat.

Kelambanan pelayanan itu diutarakan Ketua LSM Panjiku Muhammad Mansyur beberapa waktu lalu yang menyebabkan masyarakat mengeluh.

Ia mengharapkan, Pemkab Nunukan menempuh jalan terbaik demi kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan identitas kependudukan.

Kekurangan blangko e-KTP ini dibenarkan oleh Plt Kadis Dukcapil Nunukan, Mesak Adianto di Nunukan, Senin, 21 Oktober 2019.

Ia mengatakan, sesuai daftar tunggu jumlah wajib KTP dan telah perekaman mencapai 900-an orang.

Sementara blangko KTP-e yang diperoleh dari Kementerian Dalam Negeri baru-baru ini hanya 400-an lembar saja. Oleh karena itu, masih kekurangan sekira 500-an lembar lagi.

Mesak mengungkapkan, kekurangan tersebut belum termasuk warga yang melakukan perekaman baru per Oktober 2019 ini.

Mesak yang juga menjabat Sekretaris Disdukcapil Nunukan ini mengatakan, blangko yang diterimanya tersebut memprioritaskan kepada pelajar yang akan melanjutkan pendidikan di luar Kabupaten Nunukan dan KTP-e rusak.

Sedangkan warga yang baru melakukan perekaman sampai saat ini hanya diberikan surat keterangan (suket) sebagai identitas kependudukan pengganti KTP sementara

Baca Juga:  LAWAN COVID-19! Balansiku Tetapkan 40 KK Penerima BLT, Tapi...

Namun dia katakan, suket tersebut sudah dapat dipergunakan untuk mengurus surat-surat seperti paspor, BPJS dan lain-lainnya.

“Untuk blangko e-KTP yang kita terima baru-baru ini kita prioritaskan berikan kepada pelajar yang mau melanjutkan pendidikan di luar daerah karena katanya kampusnya tidak terima kalau pakai suket. Lalu kita juga mengutamakan kepada warga yang rusak e-KTP nya,” sebut Mesak.

Ia mengaku, tidak pernah memperlambat pelayanan bagi masyarakat yang hendak mendapatkan e-KTP. Tetapi memang masalah kekurangan blangko telah menjadi persoalan semua kabupaten/kota di Indonesia.

Mesak mengaku keinginannya sama dengan masyarakat agar pengurusan dipercepat. Tetapi kendalanya, blangko e-KTP harus menunggu jatah dari Kementerian Dalam Negeri terlebih dahulu.

Oleh karena itu dia pesankan kepada masyarakat yang akan dan telah perekaman agar bersabar. Sebab suket yang diberikan dapat digunakan selama enam bulan.

*Sebanyak 183.000 Lebih Warga Telah Perekaman e-KTP

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara membenarkan, jumlah warga yang telah perekaman KTP elektronik sebanyak 183.000 lebih.

“Hingga Oktober 2019 ini jumlah warga Kabupaten Nunukan yang telah perekaman KTP elektronik sudah mencapai 183.000 lebih,” sebut Plt Kadisdukcapil Nunukan, Mesak Adianto di Nunukan, Senin.

Baca Juga:  Kejar target, Disdukcapil Nunukan sepekan jemput bola di perbatasan negara

Ia mengungkapkan, per akhir Juni 2019 jumlah warga yang telah melakukan perekaman e-KTP mencapai 181.000 lebih. Melihat antusiasme masyarakat yang melakukan perekaman hingga Oktober ini diperkirakan jumlahnya sudah mencapai 183.000 jiwa lebih.

Hanya saja, kata Mesak, semuanya belum memiliki KTP-e tetapi sebagian masih menggunakan surat keterangan (suket). Dimana suket ini telah ditetapkan sebagai pengganti e-KTP atau bukti bahwa warga bersangkutan telah melakukan perekaman.

Jumlah tersebut tidak termasuk TKI yang melakukan perekaman untuk keperluan paspor. “Tapi 183.000 jiwa lebih itu tidak termasuk TKI yang perekaman untuk kebutuhan paspor ya,” ujar dia.

Data TKI yang perekaman e-KTP di Layanan Terpadu Satu Pintu  di BP3TKI Nunukan didaftar sebagai WNI di negara tempatnya bekerja. Jadi tidak termasuk penduduk Kabupaten Nunukan.

Mesak mengakui, dari 183.000 jiwa lebih yang terdaftar sebagai pendudukan Kabupateb Nunukan tersebut kemungkinan tidak semuanya bertempat tinggal di daerah itu.

Kemungkinan,  sebagian penduduk yang melakukan perekeman di Didukcapil Kabupaten Nunukan berada di negara tetangga Malaysia. Dimana suket yang diperoleh hasil perekaman di Disdukcapil setempat dipergunakan untuk mendapatkan paspor lawatan keluar negeri.

Baca Juga:  Penerbitan KIA, masyarakat Nunukan diimbau gunakan aplikasi SIMPEL CENDEKIA

Dikaitkan dengan data penduduk untuk keperluan pilkada serentak 2020, Mesak mengaku telah ditemui pihak KPU Kaltara dan Nunukan.

Ia katakan, memang memungkinkan tidak semua data penduduk yang melakukan perekaman di Disdukcapil Nunukan berdomisili di daerahnya.

Oleh karena itu, bisa saja data kependudukan berbeda dengan data pemilih tetap (DPT) pada setiap ajang pemilu termasuk pilkada 2020 nanti.

Mesak juga mengungkapkan, jumlah daftar penduduk pindah datang di Kabupaten Nunukab telah mencapai 2000-an orang. Pada umumnya berasal dari Sulsel, NTT, Jatim dan Lombok NTB .

“Ada empat provinsi paling banyak warganya yang pindah ke sini (Nunukan) yakni Sulsel, NTT, Jatim dan NTB,” beber dia.

Ia juga memaklumi banyaknya penduduk yang melakukan perekaman e-KTP di daerahnya karena termasuk salah satu daerah transit dari luar negeri khususnya dari Negeri Sabah Malaysia. (***)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here