Nunukan¬†(BERANDATIMUR.COM)¬†–¬†Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) di DPRD Nunukan Kalimantan Utara berjalan alot yang berujung pada pengembalian kepada eksekutif.

Namun setelah direvisi oleh eksekutif selama dua pekan akhirnya dibahas kembali antara Badan Anggaran DPRD dengan Badan Anggaran Pemkab Nunukan di Ruang Ambalat Gedung DPRD Nunukan pada Senin, 28 Oktober 2019.

Pembahasan secara tertutup ini diskor untuk isoma dan dilanjutkan sekira pukul 14.00 siang guna mempercepat pembahasannya.

KUA-PPAS adalah dokumen anggaran yang dibuat oleh Sekertaris Daerah untuk disampaikan kepada Kepala Daerah sebagai pedoman dalam penyusunan APBD berdasarkan Rencana Kerja Prioritas Daerah (RKPD) dari hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrenbang).

Baca Juga:  Pemkab Nunukan hapuskan anggaran RTK, ancaman bagi ibu hamil

Selanjutnya, diserahkan kepada DPRD untuk dibahas bersama tim anggaran kedua lembaga tersebut sebelum diparipurnakan menjadi Rancangan APBD.

Ketua DPRD Nunukan, Hj Rahma Leppa di Nunukan menginginkan pembahasan KUA-PPAS ini segera selesai dan diparipurnakan.

“Saya mau cepat saja KUA-PPAS ini selesai. Supaya secepatnya di paripurnakan,” harap Ketua Badan Anggaran DPRD Nunukan ini.

Alasannya, tidak ada lagi yang perlu diperdebatkan hingga alot karena semua keberatan dan poin-poin yang dianggap kurang tepat telah direvisi oleh tim anggaran Pemkab Nunukan.

Ia mengajak semua anggota DPRD Nunukan lebih proporsional dalam memandang urgensi KUA-PPAS ini sebagai bahan dasar daripada RAPBD 2020.

Baca Juga:  Ada bantuan dana bagi PKL dan warung, disalurkan oleh Kodim/Polres masing-masing

Hj Leppa menilai, poin-poin yang diperdebatkan pada pembahasan perdana telah dipenuhi dengan melakukan perbaikan secara menyeluruh oleh tim anggaran Pemkab Nunukan.

Oleh karena itu, pembahasan tahap kedua ini tidak perlu lagi menyita waktu terlalu berlarut-larut. Pada dasarnya, kita semua menginginkan usulan anggaran yang terbaik dengan menyinkronkan pandangan anggota DPRD setempat.

Anggota DPRD Nunukan perlu ingat, kata Hj Leppa, Rancangan APBD 2020 seyogyanya selesai dibahas dan ditetapkan menjadi APBD dalam bentuk peraturan daerah (perda) sebelum batas waktu yang ditentukan pemerintah yakni 30 Nopember 2019.

Baca Juga:  Ketua DPRD Nunukan Ajak Masyarakat Jangan Takut Divaksin COVID-19

Menurut Ketua DPC Partai Hanura Nunukan ini, pembahasan KUA-PPAS tahap kedua hasil revisi memang tidak ada lagi permasalahan yang ditemukan.

Kalaupun ada hanya hal kecil yang bisa disinkronkan secara bersama-sama antara tim anggaran DPRD Nunukan dengan tim anggaran Pemkab Nunukan. (***)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here