Berdasarkan data BPS Nunukan, angka kemiskinan Kabupaten Nunukan per Maret 2026 tercatat sebesar 5,23 persen. Angka ini turun 0,04 poin dibandingkan Maret 2025 yang mencapai 5,27 persen, atau turun 0,50 poin dibandingkan Maret 2024 yang mencapai 5,73 persen.

Walaupun persentase angka kemiskinan mengalami penurunan, tetapi jumlah penduduk miskin pada Maret 2026 mencapai 11,99 ribu jiwa atau mengalami peningkatan sebanyak 180 jiwa orang dibandingkan pada Maret 2025 tercatat 11,81 ribu jiwa.

Sekadar diketahui, pada Namun, pada Maret 2024, jumlah penduduk miskin Kabupaten Nunukan meenurun 620 orang.

BPS juga mencatat penghasilan masyarakat Kabupaten Nunukan yang tergolong miskin pada Maret 2026 maksimal Rp663.011 per kapita per bulan. Nilai ini meningkat dibandingkan tahun 2025 sebesar Rp621.290 dan Rp597.431 per kapita per bulan pada 2024.

Penghitungan angka kemiskinan, BPS menggunakan pendekatan kebutuhan dasar yang mencakup kebutuhan makanan dan non makanan. Penduduk dikategorikan miskin apabila rata-rata pengeluaran per kapita per bulan berada di bawah garis kemiskinan.

Sementara itu, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) turun dari 1,26 pada 2025 menjadi 0,39 pada 2026. Penurunan ini menunjukkan bahwa rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin kecil.

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) juga mengalami penurunan dari 0,55 pada 2025 menjadi 0,08 pada 2026. Angka tersebut menggambarkan semakin kecilnya ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Dalam laporan tersebut, BPS turut menggambarkan perkembangan kemiskinan Kabupaten Nunukan selama satu dekade atau 10 tahun periode 2016–2026 yang mengalami kenaikan dan penurunan. Meski demikian, persentase kemiskinan pada 2026 sedikit lebih rendah dibandingkan 2016, yaitu dari 5,25 persen menjadi 5,23 persen.

Sejumlah upaya yang berpotensi mendukung daya beli masyarakat antara lain kenaikan upah minimum kabupaten (UMK) Nunukan tahun 2026, pelaksanaan Gerakan Pangan Murah, subsidi ongkos angkut (SOA) dan jembatan udara untuk menjaga akses dan ketersediaan bahan pokok, terutama di wilayah perbatasan dan pedalaman.

Data ini menjadi gambaran penting bagi pemerintah daerah dalam mengevaluasi kondisi kesejahteraan masyarakat. Langkah mengurangi angka kemiskinan perlu terus dioptimalkan melalui program yang tepat sasaran, peningkatan akses pelayanan dasar, serta pemerataan pembangunan hingga ke wilayah pedalaman dan perbatasan.

Dengan demikian, penurunan persentase kemiskinan perlu diikuti dengan upaya berkelanjutan agar jumlah penduduk miskin juga dapat berkurang dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Nunukan semakin meningkat. (*)

Artikel Jumlah Penduduk Miskin Nunukan Meningkat, Persentase Angka Kemiskinan Malah Turun 0,04 Poin pertama kali tampil pada Independen.