KPU Nunukan terus menggelar sosialisasi berkaitan dengan tahapan Pemilu 2024 khususnya pelaksanaan kampanye. Kali ini, sosialisasi kampanye dan bimbingan teknis (bimtek) aplikasi Sikadeka pada Selasa 21 Nopember 2023 di Hotel Lenfin Jalan TVRI Kelurahan Nunukan Timur.

Ketua KPU Nunukan, Rahman yang membuka sosialisasi ini menyatakan, semakin intensnya pertemuan-pertemuan dengan peserta Pemilu 2024 berkaitan dengan tahapan menandakan hari H semakin dekat

“Biasanya jika kegiatan-kegiatan pertemuan yang semakin intens menandakan pelaksanaan Pemilu semakin dekat,” ucap Rahman.

Pada kesempatan itu, dia berharap, partai politik seyogyanya benar-benar memperhatikan tahapan-tahapan kampanye agar nantinya tidak melakukam kekeliruan.

Bahkan Rahman lebih menekankan kepada partai politik agar memperhatikan dengan sebaik-baiknya berkaitan dengan tahapan kampanye. Khususnya perihal administrasi yang dibutuhkan, agar selalu berkoordinasi dengan KPU Nunukan apabila ada hal-hal yang kurang dimengerti.

Rahman juga berpesan agar partai politik peserta Pemilu 2024 senantiasa mengikuti semua kegiatan yang diselenggarakan oleh penyelenggara pemilu dengan tidak mengganti perwakilan setiap kegiatan.

“Diusahakan mengutus perwakilan setiap kegiatan dengan tidak mengganti-ganti orangnya supaya bisa memahami materi yang disampaikan. Kalau setiap kegiatan orangnya diganti ditakutkan tidak memahami materi sebelumnya,” ujar Rahman.

Sosialisasi dan bimtek yang dilaksanakan kali ini berkaitan dengan pelaksanaan kampanye dan dana pelaporan dana khusus kampanye diikuti pimpinan dan perwakilan partai politik. Pelaksanaan kampanye secara rinci dijelaskan dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023. (Redaksi)

Artikel Sosialisasi Kampanye dan Bimtek Sikadeka, KPU Nunukan: Perhatikan Aspek Administrasi pertama kali tampil pada Independen.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nunukan pun terus mempersiapkan sarana prasarana berupa lokasi pemasangan alat peraga kampanye (APK) bagi peserta atau partai politik maupun calon legislatif dan calon presiden-calpn wakil presiden.

Sebanyak 175 titik pada 163 lokasi yang tersebar di 21 kecamatan di Kabupaten Nunukan ditetapkan menjadi tempat pemasangan alat kampanye bagi peserta Pemilu 2024.

Plh Ketua KPU Nunukan, Dedi pada rapat koordinasi titik alat peraga kampanye, Selasa, 14 Nopember 2023 berpesan kepada peserta pemilu 2024 agar pemasangan APK pada saat tahapan masa kampanye agar tetap menjaga estetika atau keindahan. Serta memperhatikan kenyamanan bagi masyarakat lainnya.

Penentuan lokasi dan titik pemasangan APK tidak lain adalah untuk menjaga estetika wilayah agar APK tidak tersebar disebarang tempat, ucap Dedi.

Mengenai adanya peserta Pemilu 2024 atau calon legislatif yang memasang alat peraga di luar titik yang telah ditentukan oleh KPU Nunukan pada intinya tidak dilarang. Sepanjang mendapatkan izin dari pemilik lahan atau lokasi tempat memasang, sebut Komisioner KPU Nunukan Divisi Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat, Rusli Haeruddin pada hari yang sama.

Adapun lokasi atau titik pemasangan APK yang ditetapkan KPU Nunukan yakni:
Kecamatan Nunukan terdapat 21 titik, Nunukan Selatan 16 titik, Sebatik (11), Sebatik Barat (16), Sebatik Utara (6), Sebatik Timur (7), Sebatik Tengah (13).

Lalu, di Kecamatan Seimenggaris (13), Sebuku (13), Tulin Onsol (11), Sembakung (7), Lumbis (9), Lumbis Ogong (6), Krayan (2), Krayan Selatan (1), Sembakung Atulal (7), Krayan Barat (2), Krayan Tengah (1), Krayan Timur (4), Lumbis Panslangan (2), Lumbis Hulu (2).

Rusli menyatakan, penentuan lokasi ini dilakukan oleh Kesbangpol Kabupaten Nunukan.

Titik yang sudah ditentukan ini, peserta Pemilu 2024 atau caleg  bebas memasang atau tidak dibatasi ukuran alat kampanyenya dalam bentuk baliho atau spanduk.

Sementara alat kampanye lainnya berupa, kartu nama, pamflet, selebaran, stiker, gantungan kunci, dan lain-lainnya.

Mengenai kampanye terbuka yang diberikan kepada calon agar memperhatikan prosedurnya yaitu terlebih dahulu mendapatkan izin keramaian dari aparat kepolisian dan menyampaikan kepada Bawaslu setempat. (Redaksi)

Artikel KPU Nunukan Siapkan 175 Titik Pemasangan Alat Kampanye pertama kali tampil pada Independen.

Sebanyak 15 parpol telah menandatangani pencermatan di KPU Nunukan pada Selasa, 31 Oktober 2023.

Sebelumnya, sebanyak 16 parpol yang mengajukan daftar caleg sementara (DCS), namun satu parpol ini belum melakukan pencermatan.

Komisioner KPU Nunukan Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Kaharuddin melalui pesan singkatnya pada Selasa malam, menyebutkan 15 parpol yang telah menandatangani pencermatan DCT.

Ke-15 parpol yang telah melakukan pencermatan sesuai jadwal adalah PBB, PDIP, Golkar, PKN, PKS, Demokrat, Perindo, PPP, PKB, Hanura, Nasdem, Gerindra, PAN, dan Gelora.

Sebanyak 332 bacaleg akan diumumkan menjadi caleg tetap yang akan bertarung untuk memperebutkan 30 kursi DPRD Nunukan pada Pemilu 2024.

Menurut Kaharuddin, pencermatan ini dilakukan guna memastikan tidak ada kekeliruan dalam penulisan nama dan gelar dari bacaleg parpol sebelum ditetapkan menjadi caleg.

Sekadar diketahui, kuota 30 kursi DPRD Nunukan tersebut masing-masing 10 kursi di dapil 1 Kecamatan Nunukan, tiga kursi di dapil 2 Kecamatan Nunukan Selatan.

Kemudian, tujuh kursi di dapil 3 Pulau Sebatik pada lima kecamatan yakni Sebatik, Sebatik Barat, Sebatik Timur, Sebatik Utara dan Sebatik Tengah.

Lalu 10 kursi di dapil wilayah empat meliputi Kecamatan Seimenggaris, Tulin Onsoi, Sebuku, Sembakung, Sembakung Atulai, Lumbis, Lumbis Ogong, Lumbis Pansiangan, Lumbis Hulu, Krayan, Krayan Selatan, Krayan Barat, Krayan Timur, dan Krayan Tengah. (Redaksi)

Artikel Hasil Pencermatan DCT di KPU Nunukan, 332 Caleg Perebutkan 30 Kursi pertama kali tampil pada Independen.

Bahkan sudah ada kabupaten/kota yang sudah menerima kiriman dari KPU RI, namun KPU Nunukan dikabarkan baru menerima sebagian logistik tersebut pada 3 Nopember 2023.

“Kemungkinan kita terima logistik tahap pertama pada tanggal 3 Nopember (2023),” ucap Rahman, Ketua KPU Nunukan pada 31 Oktober 2023.

Ia mengatakan, logistik Pemilu 2024 yang akan datang ini adalah bilik suara. Jumlahnya mencapai ribuan unit yang akan didistribusikan kepada 763 tempat pemungutan suara (TPS) termasuk 8 TPS khusus di Lapas Nunukan dan perusahaan perkebunan PT SIL/SIP di Sebakis.

Setiap TPS akan mendapatkan empat bilik suara, kata dia. Hanya saja, ribuan bilik suara yang akan diterima ini langsung di gudang yang berada di Sedadap Kelurahan Nunukan Selatan.

Rahman menyatakan, kedatangan logistik secara bertahap ini lebih bagus dibandingkan Pemilu sebelumnya yang didrop ke kabupaten/kota secara bersamaan.

“Bagus karena didrop secara bertahap sehingga memudahkan distribusinya ke PPK daripada datang sekaligus,” ungkap Rahman.

Logistik Pemilu 2024 diadakan oleh KPU RI melalui proses tender. “Kemungkinan yang terakhir datang itu adalah surat suara,” beber dia. (Redaksi)

Artikel KPU Nunukan Segera Terima Ribuan Bilik Suara Pemilu 2024 pertama kali tampil pada Independen.

Tepat pukul 23.59 WITA pada Minggu, 9 Juli 2023, KPU Nunukan menutup masa penyerahan dokumen perbaikan administrasi tersebut.

Informasi dari Ketua KPU Nunukan, Rahman pada Senin, 10 Juli 2023 menyebutkan,  hingga batas waktu yang ditentukan sebanyak 15 partai politik yang menyerahkan dokumen perbaikan bacaleg.

Jadi, lanjut dia, dari 16 parpol yang menyerahkan bacaleg pada tahapan sebelumnya hanya 15 Parpol yang menyerahkan dokumen perbaikan administrasi.

Sementara satu parpol yang tidak menyerahkan dokumen perbaikan bacaleg adalah Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Ia menyebutkan sebanyak 18 peserta Pemilu 2024 di Kabupaten Nunukan.

Sekadar informasi, 16 parpol yang menyerahkan bacaleg pada 1-14 Mei 2023 dengan total 423 orang.

Lalu, dua parpol peserta Pemilu 2024 yang tidak menyerahkan bacaleg yakni Partai Buruh dan Partai Garuda.

Sementara dari 16 parpol yang mengajukan bacaleg tersebut hany 15 Parpol yang menyerahkan dokumen perbaikan di KPU Nunukan minus PSI.

“Pelaksanaan kegiatan berjalan lancar, seluruh proses di awasi langsung oleh anggota serta Bawaslu Kabupaten Nunukan hingga ditutup pukul 23.59 WITA,” ujar Rahman.

Ke-15 parpol yang menyerahkan dokumen perbaikan bacaleg adalah PBB, PKB, Perindo, PDIP, Demokrat, PKS, Gelora, Gerindra, PKN, PAN, Golkar, Ummat, PPP, Nasdem, dan Hanura. (Redaksi)

Artikel 1 Parpol tak Menyerahkan Dokumen Perbaikan Bacaleg di KPU Nunukan pertama kali tampil pada Independen.

Setelah masa perbaikan yang diberikan oleh KPU Nunukan hingga batas waktu terakhir pada Minggu malam, 14 Mei 2023 pukul 24.00 Wita.

Ternyata pengurus dari Partai Gelora kembali mendatangi Kantor KPU Nunukan pada saat injuri time tepatnya pukul 23.35 Wita.

Hanya saja, berkas pengajuan bakal caleg yang menjadi akar permasalahan awal tidak mampu disinkronkan antara bukti fisik dengan silon KPU.

Akhirnya, berkas perbaikan dikembalikan lagi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nunukan karena sudah menunjukkan waktu dini hari.

Menyikapi permasalah yang dialami Partai Gelora Cabang Nunukan ini, KPU Nunukan menggelar rapat pleno sebagaimana disampaikan Kaharuddin, Divisi Teknis dan Penyelenggara Pemilu KPU Nunukan melalui sambungan telepon.

“Masih dirapatplenokan sekarang,” ucap dia dari balik telepon.

Divisi Pengawasan dan Penindakan Bawaslu Nunukan Abdul Rahman yang dikonfirmasi via telepon selulernya, Senin, 15 Mei 2023 menjelaskan, pihaknya bersedia memediasi terkait perihal ini.

Pada dasarnya, Bawaslu Nunukan akan memposisikan diri sebagai lembaga mediator sepanjang itu menerima laporan dari Partai Gelora Nunukan.

Adapun waktu pengajuan permohonan tersebut hanya tiga hari kerja setelah KPU Nunukan menerbitkan berita acara hasil rapat pleno terkait permasalahan Partai Gelora ini.

Menyinggung informasi adanya ribut-ribut di Kantor KPU Nunukan pada saat waktu telah berakhir, Rahman menjelaskan bahwa bukan ribut. Tetapi Bawaslu Nunukan hanya ingin meluruskan regulasi yang ada.

Kembali pada langkah yang bisa ditempuh Partai Gelora, Rahman menyatakan, waktu pengajuan permohonan kepada Bawaslu Nunukan diberikan selama tiga hari kerja sejak berita acara diterbitkan oleh KPU Nunukan.

“Jadi Bawaslu Nunukan memberikan ruang bagi partai peserta pemilu mengajukan permohonan atas permasalahan yang dialami pada saat pendaftaran bacaleg di KPU,” terang dia.

Langkah mediasi ini bisa dilakukan, sambung Rahman apabila menerima permohonan. Pada saat mediasi tersebut akan dilakukan win-win solution antara pemohon dengan termohon.

Sementara Bawaslu Nunukan hanya berposisi sebagai mediator semata. Waktu yang ditetapkan regulasi untuk mediasi hanya dua hari kerja saja.

Menanyakan akar permasalahan yang dialami Partai Gelora saat mendaftarkan bacalegnya di KPU Nunukan pada Minggu sore, 14 Mei 2023 dan waktu perbaikan pada malam itu juga, apakah layak mengajukan permohonan mediasi?

Rahman menegaskan perihal itu tidak ingin mengomentarinya sebelum ada berita acara hasil rapat pleno dari KPU Nunukan.

Informasi yang diperoleh, berkas fisik pengajuan bacaleg tidak sama dengan data dalam silon Partai Gelora berkaitan dengan komposisi susunan urutan bacalegnya.

Sehubungan dengan pengembalian berkas tersebut, admin Silon Partai Gelora tidak mampu menyinkronkan berkas yang bermasalah tersebut. Setelah diberikan waktu untuk memperbaiki hingga batas akhir pukul 24.00 WITA malam itu.

Akhirnya, KPU Nunukan mengembalikan lagi berkas tersebut dan masih tidak mampu diperbaiki hingga batas waktu berakhir.

Akibatnya, dikabarkan terjadi perdebatan antara KPU dengan Bawaslu setempat menyikapi permasalahan yang dialami Partai Gelora ini.

Rahman menyebutkan, meninggalkan Kantor KPU Nunukan sekitar pukul 03.00 sini hari. (Redaksi)

Artikel Pengembalian Berkas Bacaleg Gelora, Rahman: Bawaslu Nunukan Hanya Ingin Luruskan Regulasi pertama kali tampil pada Independen.

Sebanyak 14 bakal caleg yang didaftarkan pada tiga daerah pemilihan minus dapil Nunukan 4.

Partai besutan Anas Urbaningrum ini, dinyatakan oleh KPU Nunukan telah lengkap berkas pencalegan sehingga berhak melenggang pada tahapan Pemilu 2024 berikutnya.

“Partai Kebangkitan Nusantara dinyatakan berkas pencalegan lengkap dan diterima (untuk tahap Pemilu berikutnya),” sebut Rahman selaku Ketua KPU Nunukan pada Minggu malam, 14 Mei 2023 sekitar pukul 21.15 Wita.

Diterimanya PKN mengikuti tahapan Pemilu 2024 berikutnya ditandai dengan penyerahan tanda dokumen pengajuan bakal calon anggota DPRD Nunukan dari Ketua KPU Nunukan Rahman kepada Ketua Pimpinan Cabang (Pimcab) PKN Nunukan, Muhammad Rusman.

Ketua Pimcab PKN Nunukan, Muhammad Rusman menerangkan kepada awak media bahwa PKN adalah partai pergerakan sehingga senantiasa mengedepankan perjuangan yang tak kenal lelah.

Mengenai kurangnya bakal caleg yang diajukan kepada KPU Nunukan, Rusman menyatakan, tidak ada masalah. Sebab PKN sebagai partai politik baru ikut kontestasi pesta demokrasi, tetap “legowo” dengan kondisinya.

Cuma bukan berarti legowo dengan tinggal diam, tetapi PKN Nunukan akan terus berjuang mendapatkan simpati masyarakat pemilih di Kabupaten Nunukan demi mewujudkan target-target tersebut, ungkap Rusman sapaan akrabnya.

“Kami tau diri sebagai partai politik baru berkontestasi di Pemilu 2024. Namun, bakal caleg yang diajukan tetap punya target tapi tidak muluk-muluk,” ucap dia.

Menurut Rusman, PKN Nunukan sangat bersyukur telah mendapatkan simpati dari masyarakat pemilih akhir-akhir ini. Berkat pergerakan yang dilakukannya dengan metode persuasif.

Ia juga menyampaikan, meskipun jumlah bakal caleg tidak memenuhi kuota sebanyak 30 orang. Tetapi, pada prinsipnya PKN Nunukan akan fokus pada dapil-dapil yang dianggap benar-benar punya peluang mendapatkan suara untuk mendudukkan kadernya di DPRD Nunukan.

“Kami menganut prinsip fokus pada dapil yang memang punya peluang caleg bisa terpilih,” ucap Rusman yang juga seorang wartawan ini.

Rusman juga mengatakan, PKN Nunukan akan selalu setia pada aturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, akan tegak lurus dengan arahan dan instruksi pimpinan nasional (pimnas).

Pada kesempatan itu, Rusman juga mengucapkan terima kasih kepada penyelenggara pemilu yakni KPU dan Bawaslu Nunukan.

Rusman kembali menegaskan, PKN adalah partai pergerakan dan pantang mundur dalam memperjuangkan aspirasi dan keinginan masyarakat Kabupaten Nunukan. (Redaksi)

Artikel Berkas Bacaleg Lengkap, Rusman: PKN Adalah Partai Pergerakan pertama kali tampil pada Independen.

Terdapat 3.578 potensial pemilih yang belum memiliki e-KTP karena belum berusia 17 tahun. Artinya, calon pemilih ini akan berusia 17 tahun pada 14 Februari 2024.

Sebagaimana dikemukakan Ketua KPU Nunukan Rahman bahwa pemilih potensial yang non KTP sampai sekarang belum bisa direkam untuk mendapatkan KTP elektronik karena belum berusia 17 tahun. Namun, sudah dimasukkan sebagai calon pemilih karena berusia 17 pada 14 Februari 2024.

Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan Agustinus Palentek mengakui siap mengakomodir calon pemilih yang akan berusia 17 tahun pada 14 Februari 2024. Alasannya, Disdukcapil Nunukan tidak berkeinginan menghilangkan hak pilih masyarakat Kabupaten Nunukan pada Pemilu 2024 nanti.

“Kami siap melakukan perekaman kepada calon pemilih yang punya hak pilih tetapi belum memiliki KTP elektronik,” kata Agustinus.

Bahkan lanjut dia, calon pemilih yang berlum berusia 17 tahun sebelum hari H Pemilu 2024 pada umumnya masih berstatus pelajar. Oleh karena itu, untuk mendapatkan data ril, Disdukcapil Nunukan jemput bola dengan mendatangi sekolah-sekolah melakukan pendataan.

Agustinus juga mengatakan, bersedia merekam calon pemilih yang belum memiliki KTP-e pada hari H pencoblosan demi menggunakan hak pilihnya.

Jumlah 3.578 calon pemilih yang belum ber KTP-e, sebut Agustinus, sangat banyak, sehingga sangat merugikan apabila tidak menggunakan hak pilihnya.

Dari 3.578 calon pemilih yang belum memiliki KTP-e, terbanyak berada di Kecamatan Nunukan sebanyak 578 orang. Terbanyak kedua di Kecamatan Sebatik Timur (312), Selanjutnya Sebatik Tengah (306). (***)

Artikel 3.578 Calon Pemilih Belum ber-KTP, Disdukcapil Nunukan: Siap Lakukan Perekaman pertama kali tampil pada Independen.

Adanya tambahan delapan lokasi khususnya ini maka jumlah TPS sebanyak 763 titik dari sebelumnya 755 TPS yang tersebar pada 240 desa/kelurahan di 21 kecamatan.

Lokasi khusus ini di Lapas Nunukan Kecamatan Nunukan Selatan dan perusahaan kelapa sawit PT SIP/SIL di Kecamatan Sebuku masing-masing empat TPS, jelas Komisioner Divisi Data dan Informasi KPU Nunukan Mardi Gunawan pada rapat pleno terbuka Rekapitulasi DPHP di Kantor KPU Nunukan, Rabu, 5 April 2023.

Penempatan delapan TPS ini dilakukan sehubungan dengan upaya penyelenggara pemilu untuk mendekatkan TPS bagi WNI yang memiliki hak pilih pada Pemilu 2024.

Selain itu, kata dia, sebagian besar pemilih yang berada pada dua titik penempatan TPS khusus ini berasal dari daerah lain yang bukan ber-KTP Kabupaten Nunukan.

Sebab, lanjut dia, sesuai ketentuan dalam peraturan dan perundang-undangan berkaitan dengan Pemilu 2024, KPU Nunukan tidak menginginkan adanya WNI yang tidak menggunakan hak pilihnya.

Misalnya, ada pemilih hasil pencoklitan pemilih yang berasal dari daerah lain di luar Kabupaten Nunukan pada kedua lokasi itu berhak menggunakan hak pilihnya.

Hanya saja, jumlah suara nantinya tidak sama jumlahnya dengan pemilih yang ber KTP Kabupaten Nunukan, terang Mardi.

” Kalau pemilih itu dari kabupaten lain dalam wilayah Provinsi Kaltara maka hanya mendapatkan surat suara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPD RI dan DPR RI. Kalau (pemilih) berasal dari provinsi lain maka hanya berhak memilih Presiden dan Wakil Presiden saja,” ucap dia pada rapat pleno terbuka tersebut.

Jadi, penempatan TPS khusus ini diharapkan tidak ada WNI yang kehilangan hak pilihnya pada Pemilu 2024 nanti.

Ia menambahkan, jumlah pemilih sementara pada delapan TPS khusus ini masing-masing di Lapas Nunukan berjumlah 925 jiwa masing-masing 849 laki-laki dan 76 perempuan.

Kemudian di PT SIL/SIP adalah pekerja di perusahaan itu berjumlah 1.143 pemilih terdiri dari 885 laki-laki dan 258 perempuan.

Namun ata Mardi, tidak tertutup kemungkinan terjadi penambahan jumlah TPS khusus ini apabila ada perusahaan lain yang melaporkan kepada KPU Nunukan sebelum ditetapkan menjadi daftar pemilih tetap (DPT).

Oleh karena itu, KPU Nunukan mengajak kepada perusahaan-perusahaan yang memiliki jumlah pekerja lebih dari 100 orang agar segera melaporkan untuk dibentuk TPS khusus.

Hanya saja, lanjut Mardi, mengenai ketersediaan sumber daya manusia (SDM) untuk petugas pemungutan suara nantinya pada hari H pelaksanaan Pemilu 2024 harus siap.

“Petugas pemungutan suara ini harusnya pekerja atau orang yang berada di dalam area perusahaan itu sendiri,” harap dia.

Ketua KPU Nunukan Rahman menambahkan, penempatan TPS khusus atau lokasi khususnya telah diatur dalam ketentuan Pemilu 2024 pada lembaga pemasyatajat atau rumah tahanan serta perusahaan-perusahaan yang memiliki jumlah pekerja lebih dari 100 orang. (***)

Artikel 8 Lokasi Khusus, KPU Bentuk 763 TPS Untuk Pemilu 2024 pertama kali tampil pada Independen.

Berdasarkan hasil pencoklitan pemilih pada 240 desa dan kelurahan pada 21 kecamatan diperoleh daftar pemilih sementara (DPS) di Kabupaten Nunukan berjumlah 146.226 jiwa.

Rapat pleno yang dipimpin Ketua KPU Nunukan Rahman pada Rabu, 5 April 2023. Komisioner Divisi Data dan Informasi Mardi Gunawan membacakan hasil rekapitulasi DPHP dari 21 kecamatan tersebut.

Mardi menyatakan, dari 146.226 pemilih sementara itu terdiri dari 77.128 laki-laki dan 69.098 perempuan.

Adapun rincian DPS masing-masing kecamatan yakni Sebatik (4.811 jiwa), Nunukan (46.321), Sembakung (4.768), Lumbis (4.596), Krayan (2.636), Sebuku (9.021).

Kemudian Krayan Selatan (1.069), Sebatik Barat (8.241), Nunukan Selatan (17.097), Sebatik Timur (10.252), Sebatik Utara (5.679), Sebatik Tengah (6.337), Seimenggaris (7.275).

Selanjutnya Kecamatan Tulin Onsoi (7.238), Lumbis Ogong (2.223), Sembakung Atulai (2.233), Krayan Tengah (995), Krayan Timur (1.207), Krayan Barat (2.385), Lumbis Pansiangan (1.216) dan Lumbis Hulu (635).

Setelah ditetapkannya DPS Pemilu 2024 ini, Rahman menegaskan akan dilakukan pengumuman pada tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk mendapatkan tanggapan dari masyarakat.

Artinya tanggapan masyarakat ini, untuk memastikan tidak ada atau masih adanya warga negara Indonesia (WNI) di Kabupaten Nunukan yang belum tercatat sebagai pemilih.

“Kita akan umumkan DPS ini pada tingkat kelurahan atau desa melalui PPS untuk mendapatkan tanggapan dari masyarakat,” ujar Rahman.

Disisi lain, dia meminta kepada masyarakat yang belum tercoklit oleh panitia pendaftaran pemilih (pantarlih) agar melaporkan diri kepada PPS atau Panitia Pengawas Pemilu (panwaslu) di wilayah masing-masing. (***)

Artikel Daftar Pemilih Sementara Pemilu 2024 di Nunukan Berjumlah 146.226 Jiwa pertama kali tampil pada Independen.