Pada kesempatan itu, Laura mengapresiasi pimpinan dan anggota dewan atas tanggung jawab dan komitmen bersama dalam proses pembangunan daerah, terbukti dengan disetujuinya rancangan perda perubahan APBD tahun anggaran 2024 sesuai dengan mekanisme berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Kami bersyukur atas lancarnya proses pembahasan kepada semua anggota DPRD Kabupaten Nunukan yang telah berpartisipasi aktif dalam membahas rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2024,” ucap Laura.

Ia mengakui selalu ada dinamika dalam setiap proses pembahasan, baik pendapat, kritik dan saran serta masukan dari fraksi-fraksi DPRD Nunukan sebagai upaya wakil rakyat dalam menjalankan fungsinya. Kerja sama dan koordinasi sebagai mitra yang setara dalam penyelenggaraan pembangunan daerah yang terus terpelihara, menjadi harapan bersama dalam pelaksanaan berbagai kegiatan agenda pembangunan untuk kepentingan masyarakat demi terciptanya kesejahteraan bersama.

Sebagai tindak lanjut, raperda perubahan APBD tahun anggaran 2024 akan disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Utara untuk dievaluasi sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang bertujuan menguji kesesuaian aspek teknis, materil dan legalitas. Hasil evaluasi ini akan disempurnakan oleh Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemda. (*)

Artikel Bupati Nunukan Hadiri Rapat Paripurna KUA PPAS pertama kali tampil pada Independen.

Adapun agenda paripurna, yakni penandatanganan nota kesepakatan bersama antara Gubernur dan DPRD Provinsi Kaltara atas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran (TA) 2023. Rapat dipimpin Ketua DPRD Kaltara, Albertus Stefanus Marianus.

Gubernur Kaltara mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Kaltara yang telah bersama-sama membahas rancangan perubahan tersebut hingga nota kesepakatan ditandatangani.

“Sesuai kesepakatan bersama, baik eksekutif maupun legislatif, akan memberikan dukungan dan kontribusi sesuai dengan kewenangannya, dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, hingga tahap evaluasi,” ucap Paliwang.

Ia mengatakan disepakatinya Perubahan KUA-PPAS APBD TA 2023, diharapkan dapat membawa perubahan dalam pembangunan, terutama di Kaltara.

“Pemerintah Provinsi Kaltara, bersama seluruh Perangkat Daerah, akan terus berusaha untuk meningkatkan kinerja, pengabdian, dan dedikasi yang tinggi, dengan tujuan mencapai hasil yang maksimal dalam pembangunan,” ujar Gubernur Kaltara.

Sebagai informasi, berdasarkan data dari Pemprov Kaltara, rancangan perubahan KUA-PPAS APBD TA 2023 menetapkan pendapatan daerah sebesar Rp 3.089.918.044.809, belanja daerah sebesar Rp 3.484.031.981.520, dan pembiayaan daerah sebesar Rp 394.113.936.711.

Rapat ini dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota DPRD Kaltara, Forkopimda, Asisten dan Staf Ahli Pemprov Kaltara, Kepala OPD Kaltara, Kepala Perangkat Daerah, serta dihadiri oleh Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, dan para awak Media. (dkisp)///

Artikel Pemprov Kaltara dan DPRD Sepakati Perubahan KUA-PPAS APBD 2023 pertama kali tampil pada Independen.

Hadir dalam rapat paripurna tersebut, sejumlah pejabat di jajaran Pemprov Kaltara, Forkopimda, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan awak media.

Dalam sambutannya, Gubernur Kaltara mengucapkan rasa syukur dan terima kasih atas kerja sama yang baik antara eksekutif dan legislatif sejak awal pemerintahannya. Oleh karena itu, dia menekankan pentingnya kerja sama dalam terwujudnya “Provinsi Kalimantan Utara yang Berubah, Maju, dan Sejahtera”.

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), telah disusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) sebagai dasar dalam penyusunan rencana tahunan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

“Rapat paripurna ini juga menjadi wadah untuk menyampaikan rencangan perubahan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah serta prioritas dan plafon anggaran sementara tahun 2023, dan rancangan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah serta prioritas dan plafon anggaran sementara tahun 2024,” kata Gubernur Kaltara pada rapat paripurna tersebut, Senin, 28 Agustus 2023.

Salah satu yang menjadi pokok pembahasan dalam rapat paripurna itu adalah perhitungan inflasi di Provinsi Kaltara sejak 2020. Gubernur menyampaikan bahwa inflasi di provinsi ini mengalami peningkatan, dengan persentase tertinggi mencapai 7,98 persen di Tanjung Selor pada tahun 2022.

“Meskipun ekonomi global masih menghadapi tantangan, diharapkan ada perbaikan pada tahun 2024. Kementerian Keuangan memperkirakan pertumbuhan ekonomi global akan mengalami akselerasi menjadi 3,0 persen pada tahun tersebut,”ujarnya.

Selain itu, fokus utama pembangunan pada tahun 2024 adalah peningkatan keanekaragaman industri dan perdagangan produk unggulan daerah.

Ini mencakup pengembangan berbagai sektor industri, perdagangan, dan jasa, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan.

Pemprov Kaltara juga telah menetapkan sepuluh prioritas pembangunan untuk tahun 2024, termasuk pembangunan PLTA Sungai Mentarang dan Sungai Kayan, pengembangan kawasan industri dan pelabuhan internasional, serta peningkatan konektivitas kawasan perbatasan dan pedalaman. (dkisp)

Artikel Hadiri Rapat Paripurna DPRD Kaltara, Gubernur Singgung Soal Inflasi pertama kali tampil pada Independen.