Jumlah DPT LN sebanyak 98.668 orang masing-masing
57.618 laki-laki dan 41.051 perempuan dari WNI yang tinggal dan bekerja di negara itu.

DPT LN ini diperoleh dari hasil perbaikan DPS LN sebelumnya sebanyak 63.224 orang. Atau mengalami penambahan sebanyak 35.444 pemilih.

Adanya peningkatan jumlah pemilih Pemilu 2024 secara signifikan ini, Panwaslu Luar Negeri Kota Kinabalu mempertanyakan sumber pemilih tersebut.

Panwaslu LN meminta PPLN transparan dalam setiap tahapan pemilu 2024 ini.

Rapat pleno rekapitulasi DPT LN dihadiri Konsulat Jenderal RI Kota Kinabalu Rafail Walangitan dan perwakilan partai politik (parpol) di Kantor Perwakilan RI di Kota Kinabalu.

Komisoner Panwaslu LN Kota Kinabalu Divisi Penanganan Pelanggaran, Rasyid Riza melalui siaran persnya, Kamis 22 Juni 2023 menyatakan pada rapat pleno DPS LN hasil perbaikan yang digelar pekan lalu, data pemilih sebanyak 63.224 orang.

Namun melihat dari jumlah DPT LN menjadi 98.668 pemilih sehingga terjadi pergerakan penambahan yang cukup signifikan selama dua pekan saja.

Menurut Rasyid, penambahan signifikan ini tentunya menjadi persoalan.

“Kita mau data yang masuk adalah data yang komprenship, akurat dan terkini. Tentu perlu di berikan informasi secara transfaran,” jelas Konjen RI Kota Kinabalu ditirukan Rasyid.

Sejalan dengan arahan Konjen RI Kota Kinabalu tersebut, Panwaslu LN setempat mengapresiasi saran perbaikan tersebut yang mengacu pada UU Pemilu Nomor 7/2017 Pasal 55 ayat (6) dan Peraturan Bawaslu Nomor 4/2023.

Rasyid mengingatkan, PPLN agar menanggapi surat Panwaslu LN yang dilayangkan pekan lalu mempertanyakan pergerakan data pemilih yang sangat besar junlahnya itu.

Komisoner Panwaslu LN Kota Kinabalu ini menegaskan, penambahan data pemilih sebanyak 35.444 orang ini menjadi isu krusial di tengah-tengah masyarakat

“Kantong-kantong data WNI yang mana menjadi data tambahan perbaikan pemilih,” tanya Rasyid

Ia mengatakan, proses tahapan pemilu dan saran perbaikan ini juga sangat penting selain menginput data.

Tujuannya adalah agar tidak menimbulkan pemahaman yang berbeda-beda khususnya dari partai politik.

Hal yang sama disampaikan Komisioner Panwaslu LN Kota Kinabalu Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, Irham Rizani mengatakan, pergerakan data pemilih yang signifikan ini akan mempengaruhi jumlah pemilih di TPS dan KSK.

Irham meminta, PPLN terus bersinergi agar setiap tahapan pemilu berjalan lancar dan memenuhi apa yang menjadi kesepakatan bersama pada rapat koordinasi sebelumnya. (Redaksi).

Artikel DPT LN Bertambah Signifikan, Panwaslu LN Kota Kinabalu Pertanyakan Sumbernya pertama kali tampil pada Independen.

Hal ini terjadi, salah satunya disebabkan oleh adanya majikan atau perusahaan yang menolak memberikan data WNI yang bekerja padanya akibat dari minimnya sosialisasi.

Anggota Panwaslu LN Kota Kinabalu Divisi Penanganan Pelanggaran Rasyid Riza melalui sambungan telepon pada Kamis, 20 April 2023 menerangkan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) di negara itu telah melakukan pencoklitan pemilih berdasarkan data WNI dari Kementerian Luar Negeri melalui Konsulat Jenderal Kota Kinabalu Sabah, Malaysia.

Pencoklitan sebagai tahapan pemutakhiran data pemilih di wilayah kerja PPLN Kota Kinabalu sejak 12 Februari 2023 oleh panitia pendaftaran pemilih (pantarlih) luar negeri yang direkrut oleh PPLN setempat.

Rasyid memgapresiasi kinerja pantatlih yang tentunya mendata WNI yang bekerja di perkebunan kelapa sawit maupun sektor lain hingga di perusahaan-perusahaan yang jauh dari jangkauan.

“Sebetulnya sudah maksimal melaksanakan tugas dan fungsi dan tentu kami juga mengapresiasi peluh dan keringat mereka selama bekerja,” ujar Rasyid.

Namun dibalik itu, lanjut dia, sebanyak 459 pantarlih yang dilantik hanya diberikan pembekalan materi yang singkat oleh PPLN Kota Kinabalu.

Akibatnya, pemahaman sistim pemutakhiran pemilih dengan cara dicoklit ini diperkirakan banyak WNI di perusahaan-perusahaan belum tersentuh secara menyeluruh.

Wilayah kerja PPLN Kota Kinabalu yang begitu luas ditambah pemahaman pantarlih yang minim maka memungkinkan masih banyak WNI yang memiliki paspor yang tidak mendapatkan informasi perihal tahapan Pemilu 2023.

Sementara keikutsertaan WNI menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2023 adalah sebuah keharusan yang dijamin oleh undang-undang.

Panwaslu LN Kota Kinabalu juga menemukan adanya majikan atau pemilik perusahaan seperti perkilangan, pelabuhan ataupun perkebunan yang menolak memberikan data pekerja WNI.

Hal ini tentunya akan berakibat fatal dalam penyelenggaraan dan kesuksesan pesta demokrasi lima tahunan ini, tegas Rasyid.

Oleh karena itu, Rasyid meminta kepada PPLN agar mengintensifkan komunikasi dengan majikan atau pemilik perusahaan semacam ini dengan sosialisasi masif dalam rangka menyukseskan Pemilu 2023 di Sabah, Malaysia.

Panwaslu LN Kota Kinabalu menemukan masih banyaknya WNI yang memiliki dokumen belum dicoklit oleh pantarlih.

Rasyid mengajak PPLN di negara itu agar lebih memaksimalkan dan memasifkan lagi sosialisasi di perusahaan-perusahaan sebelum penetapan daftar pemilih (DPT) atau selama perbaikan DPS ini.

Sekadar informasi, KPU RI telah menetapkan DPS di wilayah kerja PPLN Kota Kinabalu berjumlah 62.747 jiwa.

Secara keseluruhan pemilih sementara Pemilu 2024 berjumlah 205.853.518 jiwa atau meningkat 13 juta lebih dibandingkan Pemilu 2019..

Untuk menyukseskan Pemilu 2024, anggota Panwaslu LN Kota Kinabalu dari Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Irham Rizani mengaku selama pelaksanaan pemutakhiran pemilih terus berkoordinasi dengan PPLN.

Ia pun mengaku selalu mengingarkan PPLN agar menyandingkan DP4 dan data pemilih pada pemilu 2019 sebagai bahan penyusunan daftar pemilih sebagai acuan pencoklitan oleh Pantarlih merujuk pasal 26 PKPU 7/2022.

Hal ini penting untuk memperbanyak sumber data potensial dalam penyusunan DPSLN berkaitan juga dalam hal pembagian TPSLN dan KSK yang memperhatikan aspek domisili pada data pemilu terakhir termasuk daftar pemilih khusus. (Redaksi)

Artikel Panwaslu LN KK: Ada Perusahaan Menolak Memberikan Data WNI Saat Pencoklitan pertama kali tampil pada Independen.

Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022.

Pelantikan diselengarakan di Aula Hasanuddin KBRI Kuala Lumpur, Malaysia oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI.

Sebanyak 18 anggota Panwaslu LN Malaysia yang dilantik untuk wilayah Penang, Kota Kinabalu, Kuching, Tawau, dan Bandar Seri Begawan.

Pelantikan dihadiri oleh Anggota Bawaslu Herwyn J. H. Malonda Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Diklat dan Puadi selaku Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data dan Informasi).

Selain itu, hadir pula Duta Besar LBBP Republik Indonesia di Kuala Lumpur Hermono, pejabat Bawaslu dan Kemlu, Staf KBRI Kuala Lumpur serta anggota PPLN Kuala Lumpur.

Pelantikan yang diawali pengambilan sumpah sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing, disaksikan oleh para rohaniawan.

Ketua Bawaslu RI yang disampaikan oleh Herwyn JH Malonda mengatakan, tantangan Pemilu 2024 tidak ringan. Penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD diselenggarakan secara serentak dengan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Sebagai implikasinya bagi Panwaslu Luar Negeri, perlu melakukan konsolidasi maupun koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mengoptimalkan tugas pengawasan pada penyelenggaraan tahapan Pemilu.

Tidak hanya itu saja, sebagai pengawas Pemilu dituntut berintegritas dalam menjalankan tugasnya, ungkap Herwyn.

Anggota Panwaslu Luar Negeri yang baru dilantik diingatkan untuk menjalankan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Panwaslu LN merupakan bagian penting dari keberhasilan Pemilu ke depan. Maka laksanakanlah tugas dengan penuh tanggung jawab serta selalu berpegang teguh dengan kode etik Penyelenggara Pemilu,” pinta Herwyn.

Khusus Panwaslu Kota Kinabalu yang dilantik adalah Machdaniar Nisfah, Irham Rizani dan Rasyid Riza. Rasyid Riza adalah perwakilan dari Diaspora Indonesia di Kota Kinabalu.

Ketiga anggota Panwaslu LN Kota Kinabalu melakukan audiensi dengan Konsulat Jenderal RI Kota Kinabalu pada Rabu, 1 Maret 2023.

Pada kesempatan itu, Konsul Jenderal RI Kota Kinabalu, Rafail Walangitan meminta agar melaksanakan tugasnya dengan baik, sesuai dengan amanat yang diberikan oleh Bawaslu RI.

Reporter: Rasyid Riza
Editor: M Rusman

Artikel Belasan Panwaslu LN Pilpres 2024 di Malaysia Dilantik pertama kali tampil pada Independen.