Seruan ini disambut dan direspon oleh kader di daerah sehingga seluruh baliho yang bergambar Partai Demokrat dan Anies Baswedan dicopoti.

Pencopotan baliho tersebut sebagai dampak dari kekecewaan DPP Partai Demokrat yang sudah lama menantikan agar ketua umumnya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang dijadikan calon wakil presiden dari KPP.

Namun, tiba-tiba mendapatkan kabar yang sangat mengagetkan bahwa Cak Imin yang dirangkul oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh untuk dipasangkan sebagai cawapres Anies Baswedan.

Kabar ini, tentunya bagaikan mimpi disiang bolong bagi Partai Demokrat, merasa dikhianati penantiannya hampir satu tahun. Agar Ketua Umumnya AHY berpasangan dengan Anies Baswedan pada Pemilu 2024.

Sekjen DPP Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya pun menyatakan dengan tegas perihal sikap yang ditempuhnya dalam konteks menjaga maruah partainya yang sudah dikhianati tersebut.

Menurut dia, pertemuan atau keputusan Surya Paloh dengan Cak Imin sebagai cawapres Anies telah menciderai perjanjian yang disepakati sebelumnya dengan parpol yang tergabung dalam KPP.

Apakah Partai Demokrat akan mengambil langkah tegas untuk meninggalkan KPP? Riefky mengatakan, bukan partainya yang meninggalkan KPP tapi Nasdem dan Anies yang berkhianat.

“Bukan Demokrat yang keluar dari KPP tapi Nasdem dan Anies yang berkhianat dari perjanjian sebelumnya,” ungkap Riefky.

Menyikapi suasana politik yang mengguncang parpol dalam KPP, apabila Demokrat keluar dari koalisi pengusung Anies Baswedan maka bergabungnya PKB tetap memenuhi syarat elektoral.

Pada Pemilu 2019, PKB memperoleh 9,69 persen atau 13,57 juta suara, Nasdem meraih 12,66 juta suara atau 9,05 persen dan PKS sebanyak 11,49 juta suara (8,21 persen) secara nasional

Total elektoral ketiga parpol ini adalah 26, 95 persen. (Redaksi)

Artikel Merasa Dikhianati, Demokrat Serukan Cabut Baliho Anies Baswedan pertama kali tampil pada Independen.

Surat yang beredar luas di kalangan awak media ini, pada intinya Partai Demokrat kecewa atas ulah Partai Nasdem dan Anies Baswedan yang melakukan manuver dengan merangkul Muhammad Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sebagai bakal calon wakil presiden pada Pemilu 2024.

Kekecewaan Partai Demokrat ini disampaikan oleh Sekjen DPP partai berlambang mercy Teuku
Riefky Harsya melalui sejumlah media elektronik, Jumat, 1 September 2023.

Ia menyampaikan secara blak-blakan kekecewaannya atas manuver yang dilakukan Partai Nasdem tersebut. Tiba-tiba memaketkan Anies Baswedan-Cak Imin sebagai bacapres-bacawapres.

Menurut dia, kesepakatan itu tidak disampaikan sebelumnya kepada anggota koalisi persatuan dan perubahan (KPP) yang didalamnya tergabung Nasdem, Demokrat dan PKS.

Riefky menyatakan, sangat kecewa atas informasi ini. Alasannya, koalisi yang telah dibangun ketiga partai politik ini tiba-tiba ternodai.

Oleh karena itu, Sekjen Partai Demokrat ini menilai Partai Nasdem dan Anies Baswedan telah mengkhianati kesepakatan bersama ketiga parpol koalisi dal KPP tersebut.

“Jadi ini sudah pengkhianatan yang dilakukan Partai Nasdem dan Anies Baswedan,” ujar Teuku Riefky.

Ia mengaku, mendapatkan kabar bergabungnya PKB dan Cak Imin selaku Bacawapres Anies Baswesan diketahui dari Sudirman Said selaku jubir Anies Baswedan.

Namun Riefky menegaskan bukan Partai Demokrat yang keluar dari KPP tetapi Nasdem dan Anies yang berkhianat. (Redaksi)

Artikel Anies-Cak Imin Bakal Berpasangan, Demokrat: Nasdem-Anies Pengkhianat pertama kali tampil pada Independen.

Koalisi Perubahan dan Persatuan yang menggawangi Anies Baswedan pun ikut mulai saling menyalahkan.

Adalah Partai Nasdem, pendeklarasi Anies Baswedan pertama kali menyalahkan Partai Demokrat dan PKS.

Sebagaimana dikatakan langsung oleh Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Ahmad Ali kepada awak media, Senin, 12 Juni 2023.

Ahmad Ali mengatakan dengan tegas bahwa, Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak serius menggaungkan Anies Baswedan selaku bakal calon presiden (bacapres).

Bahkan dia menilai, ketidakseriusan dua partai koleganya di Koalisi Perubahan dan Persatuan menjadi penyebab elektabilitas Anies Baswedan terus anjlok ke posisi ketiga dibandingkan dua bacapres lainnya yakni Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto.

“Ya harusnya itu lah poin pertama (tidak maksimal sosialisasi Anies), harusnya itu lah uang menjadi (permasalahan) kita. Koalisi kan sudah terbentuk, di dalam koalisi ini yang disepakati itu hanya 1 poin, tentang capres,” ucapnya dikutip dari TVOne.news pada Rabu, 14 Juni 2023.

Ahmad Ali juga menyatakan, seyogyanya setelah koalisi dibentuk seharusnya bekerja bersama untuk mengsosialisasikan Anies Baswedan.

Sehubungan dengan hal ini, anggota Komisi III DPR RI ini mengatakan masih banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus dikerjakan oleh tim 8 untuk mengakselerasi kerja-kerja menyukseskan Anies Baswedan di bursa Pilpres 2024.

Ali mengaku, terus mendorong Partai Demokrat dan PKS agar gencar melakukan sosialisasikan Anies Baswedan sebagai bacapres kepada masyarakat.

“Ya, harusnya itu. Ya tidak khawatir. Maka terjebak dengan, misalnya kewenangan tadi. Kewenangan Pak Anies lewat piagam deklarasi itu. Kerja-kerja politik itu kan kerja panjang, konsolidasi, kerja bersama, terus hasilnya kita akan rasakan sendiri kok,” sebut Ali. (*)

Editor: M Rusman

Artikel Elektabilitas Anies Baswedan Terus Menurun, Nasdem Malah Menyalahkan PKS dan Demokrat pertama kali tampil pada Independen.

Partai politik terus bermanuver dengan menjalin komunikasi intens hingga rencana pertemuan antar petinggi masing-masing.

Misalnya, Partai Demokrat yang punya peluang untuk bertemu dengan PDIP untuk membahas langkah-langkah politik menjelang pendaftaran bakal capres-cawapres.

Rencana pertemuan tersebut antara Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani diiyakan petinggi kedua partai politik ini.

Termasuk mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono selalu Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat.

“Kalau tujuannya baik demi bangsa dan negara semuanya bisa terjadi,” ungkap SBY kepada awak media di Jakarta, Minggu, 11 Juni 2023.

Bukan hanya Partai Demokrat berniat merapat ke koalisi PDIP, tetapi sinyal kuat dari Partai Nasdem pun mulai dihembuskan akan menemui petinggi partai besutan Megawati Sukarnoputri tersebut.

Seperti yang diutarakan Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto dikutip dari Tribunnews.com bahwa Surya Paloh berencana bertemu dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani.

Artikel Nasdem dan Demokrat Bakal Merapat ke Koalisi PDIP, Denny: Bidak yang Dikorbankan pertama kali tampil pada Independen.

Politisi PKS malah lebih terbuka mulai menyebutkan sosok yang dianggap lebih tepat menjadi cawapres yang akan mendampingi capres usungannya.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyebut ada tiga sosok yang berpeluang besar menjadi pendamping bakal capres Anies Baswedan pada Pemilihan Presiden 2024.

Ketiga sosok yang dimaksudkan Mardani adalah Agus Harimurti Yudhoyono (Ketua Umum Partai Demokrat), Khofifah Indar Parawansa (Gubernur Jawa Timur) dan mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan alias Aher.

Hanya saja, dia tidak mematahkan apabila ada nama lain yang muncul selain dari tiga nama di atas.

“Tdak menutup kemungkinan ada nama kejutan,” kata Mardani di Hotel Millenium, Jakarta Pusat dikutip dari Tempo.co pada Rabu, 31 Mei 2023.

Dua kriteria utama yang menjadi pertimbangan dalam menentukan cawapres Anies, yakni elektabilitas dan chemistry.

Untuk membahas hal ini, Mardani menyatakan, ketua umum parpol koalisi akan bertemu dalam waktu dekat ini.

Namun, sesuai dengan Piagam Koalisi, bakal cawapres tetap ditentukan oleh Anies Baswedan selaku bakal Capres.

Mardani tidak menampik bakal adanya sosok lain yang muncul selain dari tiga nama ini.

Tetapi, pertimbangan utama yang akan mendampingi Anies adalah tiga nama tersebut. (Redaksi)

Artikel 3 Nama Ini Menguat Jadi Cawapres Anies pertama kali tampil pada Independen.

Melalui laman YouTube KompasTV, Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh tampak didampingi sejumlah petinggi partainya.

Pada press comference tersebut, Surya Paloh menyatakan penetapan kadernya yang juga Menteri Kominfo ini menghargai proses hukum.

Johny G Plate ditetapkan menjadi tersangka setelah beberapa kali diperiksa sebagai saksi oleh penyidik Kejaksaan Agung terkait dugaan korupsi pembangunan BTS 4G.

Ia juga menghindari adanya pihak yang beranggapan bahwa penetapan tersangka ini berkaitan dengan kekuasaan atau intervensi politik.

Jika benar ada intervensi politik atau kekuasaan biarlah hukum alam yang menjawabnya, sebut Surya Paloh dihadapan awak media.

Sebab, lanjut dia, senantiasa menjaga komitmen tetap berada dalam koalisi pemerintahan Presiden Jokowi hingga akhir masa jabatannya.

Surya Paloh juga meminta kepada semua pihak agar tetap menjaga stabilitas nasional.

Pada sesi pertanyaan dengan awak media, salah seorang wartawan mempertanyakan perihal pernyataan Surya Paloh sebelumnya bahwa apabila ada kadernya yang tersangkut kasus korupsi maka Partai Nasdem akan dibubarkan.

Kemudian, pasca penetapan Menteri Kominfo menjadi tersangka apakah Partai Nasdem akan tetap mengajukan penggantinya kepada Presiden Jokowi.

Wartawan juga mempertanyakan sekaitan dengan dua sekjen Partai Nasdem terjerat kasus korupsi.

Sebelumnya Johny G Plate, Sekjen Partai Nasdem yang terjerat kasus korupsi adalah Patrice Rio Capella.

Penetapan Johny G Plate oleh Kejaksaan Agung sebagai tersangka, penyidik langsung menahan di Rutan Salemba untuk 20 hari ke depan.

Johny G Plate pun digiring ke mobil tahanan Kejaksaan Agung dengan memakai baju merah muda dengan tangan terborgol. (Redaksi)

Artikel Sekjen Nasdem Tersangka Dugaan Korupsi, Surya Paloh: Bukan Intervensi Kekuasaan pertama kali tampil pada Independen.

Sebagaimana yang diutarakan mantan Wakil Presiden Yusuf Kalla kepada awak media usai buka puasa bersama tersebut pada Sabtu malam, 25 Maret 2023.

“Kita kan bukan ASN jadi tidak apa buka puasa bersama. Apalagi, sekarang ini pandemi COVID-19 bukan kendala lagi,” ucap Yusuf Kalla yang biasa disingkat JK.

Ketika ditanya awak media perihal pembicaraan yang dilakukan dari petinggi parpol yang hadir, JK mengatakan hanya menyinggung soal kondisi perekonomian semata.

“Bagaimana memperbaiki ekonomi ke depannya. Itu saja,” ujar JK lagi. Mengenai hal Pemilu 2024, JK membantah tidak membicarakan masalah itu.

Alasannya, bukan tempatnya membicarakan masalah politik di tempat buka puasa bersama tersebut.

“Tidak ada bicara politik apalagi soal 2024. Ini kan bukan tempatnya membicarakan masalah politik,” beber JK melalui laman Youtube Kompas TV. (***)

Artikel Buka Bersama Nasdem Dihadiri Sejumlah Petinggi Parpol, JK: Tidak Bicara Politik pertama kali tampil pada Independen.