Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai BKD Provinsi Kaltara, Yusuf Suardi menyatakan Pemerintah Pusat menyediakan 2,3 juta formasi CPNS dan calon PPPK pada tahun anggaran 2024.

“Kami sedang melakukan pendataan kebutuhan CPNS dan calon PPPK. Tahun ini Pemerintah Pusat akan merekrut 2,3 juta CPNS dan calon PPPK,” kata Yusuf pada Jumat 26 Januari 2024.

Yusuf juga mengaku belum bisa merilis jumlah formasi yang akan dibuka di Provinsi Kaltara karena masih dalam proses finalisasi. “Berapa kebutuhannya belum final, banyak aspek yang perlu dipertimbangkan. Untuk keputusan akhirnya nanti kami serahkan kepada Gubernur,” lanjut dia.

Pada kesempatan yang sama Ia menjelaskan bahwa BKD telah memiliki data jumlah kebutuhan PPPK yang menjadi prioritas Gubernur kaltara sejumlah 1.402 PPPK.

Rekrutmen PPPK tersebut telah dimulai sejak tahun 2021 sebanyak 3 orang, tahun 2022 sebanyak 251 orang, dan tahun 2023 sebanyak 254 orang yang semuanya terdiri dari formasi tenaga fungsional guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis.

“PPPK ini selain program Pemerintah Pusat juga menjadi prioritas Gubernur sejak awal. Rekrutmen PPPK sudah dimulai sejak 2021 lalu. Kalau CPNS masih Kita petakan sembari melihat kemampuan daerah,” kata Yusuf.

Dilansir dari situs Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), rekrutmen Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2024 direncanakan akan digelar dan apabila memungkinakan dapat dilakukan paling banyak 3 kali dalam satu tahun yang tahap pertamanya akan dilaksanakan pada Mei mendatang. (dkisp)

Artikel Pemprov Kaltara Susun Formasi CPNS dan PPPK Tahun 2024 pertama kali tampil pada Independen.

“Berdirinya Fakultas Kedokteran UBT merupakan langkah konkrit kita untuk peningkatan SDM di Kaltara,” kata Gubernur Kaltara.

Ia menyoroti layanan kesehatan di perbatasan yang menjadi inisiatif kepeduliannya terhadap generasi Kaltara di masa yang akan datang.

“Pendidikan adalah hak semua warga negara, khususnya anak-anak kita di Kaltara. Ini sesuai dengan amanah UUD yang menggariskan hak pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia,” tuturnya.

Rencana berdirinya Program Studi Kedokteran dan Pendidikan Profesi Dokter di Universitas Borneo Tarakan menjadi harapan dapat meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Kaltara.

“Kami berkomitmen untuk terus mendukung perkembangan pendidikan kesehatan di Kaltara. Pembukaan program studi ini adalah bukti nyata bahwa kami berinvestasi dalam masa depan kesehatan masyarakat di Kaltara,” ujarnya.

Rencana tersebut akan melibatkan kerjasama erat antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan stakeholder untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program ini berdasarkan dengan visi dan misi Kaltara.

Selain itu, Zainal menyatakan adanya dampak positif dari rencana membuka program studi tersebut yakni dapat mendukung pengembangan sektor pariwisata dan industri lainnya di Kaltara.

“Selain memberikan akses pendidikan tinggi di bidang kesehatan, pembukaan Program Studi Kedokteran dan Pendidikan Profesi Dokter di Universitas Borneo Tarakan diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan ekonomi lokal,” tuturnya. (dkisp)

Artikel Upaya Peningkatan SDM, Pemprov Kaltara-UBT Genjot Berdirinya FK pertama kali tampil pada Independen.

Pertama kali sekolah Indonesia yang dikunjungi adalah CLC Holy Trinity Hall, Tawau didampingi Konsul RI Tawau Heni Hamidah.  “Sebenarnya sudah lama saya ingin ke Tawau, dan saat ini saya bangga melihat anak-anak masih punya semangat untuk mau sekolah dan itu adalah poin utama,” buka Gubernur dalam sambutannya.

Murid-murid di sekolah Indonesia ini adalah anak-anak pekerja migran asal Indonesia yang bekerja di perusahaan tersebut.  Pada kesempatan itu, Gubernur Kaltara mengapresiasi guru-guru yang telah mengabdikan diri mengajar anak-anak PMI di sekolah tersebut.

Sebagaimana diketahui, anak-anak PMI yang telah tamat di jenjang SMP mengalami kendala untuk melanjutkan pendidikan disebabkan belum tersedianya sekolah jenjang SMA atau sederajat. Untuk itu, Pemprov Kaltara berencana membuat program pendidikan SMA/SMK dengan memfasilitasi lulusan dari sekolah Indonesia di Sabah. Tentunya sesuai mekanismeyang berlaku.

“Karena jenjang SMA dibawah naungan Pemprov (Kaltara), maka Pemprov Kaltara bisa langsung menangani terkait solusi siswa-siswi yang ingin melanjutkan ke SMA tentunya melalui prosedur ataupun mekanisme yang ditentukan. Jadi nantinya SMA ini dapat dibangun wilayah perbatasan seperti di Nunukan, Sebatik ataupun di Seimenggaris,” ucap Zainal.

Turut dalam rombongan Gubernur Kaltara dalam kunker di Sabah adalah Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kaltara, Bustan, Kepala Badan Pengelola Perbatasan Ferdy Manurun Tanduklangi, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Sanusi, Kepala Dinas Perindagkop UKM, Hasriyani, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Rukhi Syayahdin, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Heri Rudiyono, Kepala DPMPTSP Ferry Ferdinand Bohoh, Kepala Biro Pemerintahan dan Otda Taufik Hidayat, dan Plt Kepala Dinas Perhubungan Andi Nasuha. (Redaksi)

Artikel Kunker ke Sabah, Gubernur Kaltara Sambangi Sekolah Indonesia di Tawau pertama kali tampil pada Independen.

Peluncuran dilakukan oleh Gubernur Kaltara, H. Zainal A. Paliwang, di Ruang Serbaguna Lantai 1 Gedung Gabungan Dinas, Senin pagi, 30 Oktober 2023.

Turut hadir pada peluncuran tersebut, Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara, Yansen T.P, Ketua TP-PKK Provinsi Kaltara, Hj. Rahmawati Paliwang, Plt. Deputi Bidang Pengembangan Regional, Tri Dewi Virgiyanti, dan Counsellor for Human Development, Kedutaan Besar Australia di Jakarta, Hannah Derwent secara daring (zoom meeting).

“Kita meluncurkan Program SKALA yang hari ini, mudahan bisa lebih masif menurunkan angka stunting Kalimantan Utara, dan peningkatan gizi bagi anak dibawah umur 2 tahun ” ucap Zainal.

Hadirnya Program SKALA bertujuan membantu pemerintahan dalam berbagai kegiatan sosial seperti pengurangan kemiskinan, dan stunting melalui peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin dan kurang mampu.

Ia bersyukur Kaltara telah masuk dalam 8 provinsi yang menjadi sasaran Program SKALA. Ada beberapa program dasar dari pemerintahan dan sosial yang akan dilaksanakan nantinya.

Zainal mengakui, pemerintah tengah memfokuskan penibgkatan pertumbuhan bagi anak di daerah yang tidak terjangkau. Khususnya untuk penambahan gizi.

Ia melanjutkan, pemerintah melalui instansi terkait memberikan bantuan kepada masyarakat yang dinilai perlu dibantu

Melalui BKKBN mengambil peran melaksanakan promosi dan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) Pengasuhan pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) sejak kehamilan hingga anak berusia 2 (dua) tahun. (Redaksi)

Artikel Pemprov Kaltara Luncurkan Program SKALA Turunkan Stunting pertama kali tampil pada Independen.

Sesuai rilis dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), Iraw Tengakyu 2023 ini menjadi salah satu bagian dari 110 Karisma Event Nusantara (KEN).

Kegiatan yang berlangsung sejak 1 Oktober 2023 ini, menampilkan pekan kebudayaan daerah dan olahraga tradisional serta pawai kebudayaan.

Pada acara puncak Iraw Tengkayu XII ini di tandai dengan penurunan dan pelarungan Padaw Tujuh Dulung Iraw artinya perahu tujuh haluan.

Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setprov Kaltara, Bustan yang menutup Iraw Tengkayu XII ini menjelaskan, ini merupakan acara adat yang dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat Suku Tidung yang berdomisili di Kota Tarakan.

“Upacara ini sebagai wujud rasa syukur dan terima kasih masyarakat Suku Tidung kepada Tuhan atas limpahan hasil laut yang diberikan,” kata Bustan.

Ia menambahkan, Pemprov Kaltara sangat mengapresiasi Pemerintah Kota Tarakan dan seluruh masyarakat Suku Tidung yang telah berupaya melestarikan tradisi ini.

Bustan berharap, diselenggarakannya Iraw Tengkayu ini masyarakat Suku Tidung dapat lebih mengenal dan memahami budayanya sendiri.

“Tentunya kita berharap, Iraw Tengakyu akan selalu menjadi bagian dari KEN tiap tahunnya. Untuk itu tradisi ini harus dikelola dengan baik dan profesional sehingga menjadi magnet wisatawan domestik maupun mancanegara,” pungkasnya.

Selain dihadiri langsung Walikota Tarakan Khairul, turut hadir Inspektur II Kementerian Parekraf Kamal Rimosan, Ketua APEKSI Nasional Arya Bima, unsur Forkopimda, dan para tokoh masyarakat. (dksip)

Artikel Iraw Tengkayu XII Kota Tarakan Masuk Agenda KEN pertama kali tampil pada Independen.

Sistim digitalisasi ini merupakan regulasi baru yang perlu diimplementasikan terkait dengan manajemen ASN untuk mewujudkan satu data ASN Nasional.

Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltara, Andi Amriampa menyatakan, sosialisasi penerapan sistim digitalisasi ASN ini digelar di Kabupaten Nunukan pada 21-22 September 2023.

Melibatkan seluruh pejabat pengelola kepegawaian Pemprov Kaltara yang ada di Kabupaten Nunukan. Seperti UPT Cabang Dinas Pendidikan, UPT KPH, UPT Bapenda, UPT Pelabuhan Lamijung, dan SMA/SMK.

Andi Amriampa menambahkan, pembinaan kepegawaian difokuskan pada penerapan e-Kinerja BKN, Si ASN dan Sikara.

“Pada kesempatan ini, pembinaan difokuskan pada penerapan e-Kinerja BKN, Si ASN, dan Update Sistem Presensi Berbasis Android (Sikara),” kata Andi Amriampa.

Ia menjelaskan implementasi e-Kinerja BKN bertujuan mempermudah ASN dalam mengisi SKP, dan akan memberikan dampak positif pada proses perhitungan angka kredit bagi jabatan fungsional serta proses kenaikan pangkat pada tahun 2024, dengan periode setiap 2 bulan.

Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SI ASN), lanjutnya, adalah sistem database Kepegawaian Nasional yang bisa diakses oleh setiap ASN melalui aplikasi MySapk yang tersedia di Play Store.

Sedangkan aplikasi SIKARA merupakan pengembangan sistem informasi absensi online menggunakan andoroid pribadi ASN masing-masing.

Sebelumnya, absensi ASN menggunakan mesin fingerprint. Sementara Sikara ini, dapat memverifikasi data titik koordinat menggunakan GPS dan wajah bersangkutan.

“Perubahan Sistem Informasi Manajemen ASN berbasis digital ini rencananya akan diuji coba pada tahun 2023 di Pemprov Kaltara,” ungkapnya.

Ia berharap penerapan sistem digitalisasi manajemen ASN ini dapat berlangsung secara bertahap hingga mencapai tingkat maksimal di UPT pada kabupaten/kota. Selain itu, pihaknya juga berencana untuk menyelenggarakan kegiatan serupa di kabupaten/kota lainnya.

Sistim digitalisasi ssbagai langkah untuk meningkatkan indeks profesionalitas ASN dan mencapai target peningkatan indeks NSPK (norma, standar, prosedur, dan kriteria) dalam tata kelola manajemen.

Andi Amriampa mengatakan, Pemprov Kaltara meraih peringkat ketiga apresiasi atas percepatan layanan pengangkatan, kenaikan pangkat, dan pensiun di wilayah Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara (BKN). Ini membuktikan layanan kepegawaian telah berjalan dengan baik dan akan terus ditingkatkan. (Redaksi) 

Artikel Pemprov Kaltara Terapkan Digitalisasi Manajemen ASN pada 2023 pertama kali tampil pada Independen.

Kegiatan sosialisasi ini dibuka oleh Kepala Bidang Ketenagalistrikan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltara, Abdul Muis, belum lama ini.

“Kita selalu berusaha memberikan pelayanan terbaik dan selalu membuka komunikasi dengan pemilik usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri untuk memudahkan pelayanan perizinan di bidang Ketenagalistrikan,” ucap Kabid Ketenagalistrikan, Abdul Muis

Pelaksanaan sosialisasi ini didasarkan pada pasca terbitnya Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, lalu Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Cipta Kerja.

Lalu, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, serta Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan, kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi khususnya di bidang Ketenagalistrikan mengalami perubahan.

Abdul Muis mengungkapkan perubahan kewenangan ini dimaksudkan untuk memberikan pelayanan serta kepastian hukum dalam penyelenggaraan bidang ketenagalistrikan oleh Pemprov Kaltara melakukan pembinaan, sosialisasi dan tata cara perizinannya.

Dalam meningkatkan pelayanan perizinan yang mudah dan cepat, Pemerintah Republik Indonesia telah menyederhanakan izin dan persyaratan izin yang dituangkan dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja melalui aplikasi OSS (Online Single Submission).

Ia menegaskan bahwa Dinas ESDM Pemprov Kaltara akan selalu siap melayani konsultasi tentang tata cara perizinan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri. Baik melalui tatap muka maupun komunikasi jarak jauh mengingat kondisi geografis Provinsi Kalimantan Utara yang luas dan kendala transportasi yang ada.

“Saya berharap kegiatan ini dapat bermanfaat serta mendorong penyelenggaraan perizinan yang sesuai perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. Serta dapat meningkatkan kepatuhan pemilik usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri untuk melaksanakan kewajiban yang diamanatkan di dalam perundang-undangan dan peraturan yang berlaku,” pungkasnya. (dkisp)

Artikel Dinas ESDM Sosialisasikan Perizinan Tenaga Listrik pertama kali tampil pada Independen.

Kegiatan yang dipelopori Bank Nasional Indonesia (BNI) Cabang Tanjung Selor dalam rangka Optimalisasi Transaksi Non Tunai dan Kartu Kredit Pemerintah Domestik (KKPD) ini digelar Ruang Rapat Lantai 3 Kantor Gubernur Kaltara, hadir juga pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

“Modernisasi pelaksanaan anggaran pemerintah dalam rangka mendukung program non-tunai dilakukan dengan menggunakan fasilitas kartu kredit dalam transaksi pembayaran belanja pemerintah,” ungkap Imam Pratikno

Definisi kartu kredit pemerintah (KKP) adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas belanja yang dibebankan pada APBD.

Kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh bank penerbit KKP dan instansi pemerintah berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran pada waktu yang disepakati dengan pelunasan secara sekaligus.

“Jadi penggunaan KKP adalah meningkatkan keamanan dalam bertransaksi mengurangi potensi bahan dari transaksi secara tunai, serta untuk mengurangi biaya dalam cost off atau idle cost dari pengguna uang persediaan,”katanya.

Penerapan KKP Domestik ini merupakan hubungan bagi pemberdayaan UMKM yang diterbitkan dengan Inpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro Usaha Kecil Dan Koperasi dalam rangka menyukseskan Gerakan Bangga Buatan Indonesia. (dkisp)

Artikel Sosialisasikan KKPD untuk Pengadaan Barang dan UMKM pertama kali tampil pada Independen.

Pada RDP , tokoh-tokoh masyarakat yang tergabung dalam Lembaga Adat Besar Dayak Lundayeh dan Forum Kepala Adat Besar Dayak Lundayeh Krayan membahas kondisi jalan lingkar Krayan yang mengalami kerusakan serius.

Sekretaris Provinsi Kaltara, Suriansyah, bersama Komisi III DPRD yang dipimpin oleh Albertus Stefanus Marianus, menerima sejumlah masukan. Ia pun mengungkapkan APBD Perubahan 2023 telah dialokasikan dana sebesar Rp15 miliar untuk perbaikan jalan lingkar Krayan.

“Berkaitan dengan jalan lingkar Krayan, dalam APBD-P tahun 2023, sesuai laporan Sekretaris DPUPR-Perkim Kaltara, telah dialokasikan sekitar Rp 15 miliar. Ini berarti bahwa jalan Lingkar yang menghubungkan 5 kecamatan di Krayan akan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 15 miliar melalui APBD-P2023,” jelas Sekprov Kaltara.

Selain itu, Sekprov Kaltara juga mendapat masukan menyangkut pelayanan subsidi ongkos barang (SOA) di Krayan, termasuk lokasi tujuannya.

“Agar penanganan SOA lebih efektif di tingkat lapangan, terkait SOA, Sekprov akan memanggil Dinas terkait, yakni Disperindagkop-UKM Kaltara,” tutup Sekprov Kaltara. (dkisp)///

Artikel Pemprov Kaltara Alokasikan Rp15 M Perbaikan Jalan Lingkar Krayan pertama kali tampil pada Independen.

Dalam kunjungan tersebut, turut hadir Managing Director of Asia GGGI, Achala Abeysinghe, Country Representative for Indonesia, Jae Seung Lee, serta Chris Bennett dari Provincial Strategic, beserta unsur perangkat daerah terkait.

“Kami telah bekerja sama dalam empat hal ini, dan tentunya masih ada beberapa yang menurut kami perlu direvisi dalam penyusunan kembali rencana kerja GGGI di Provinsi Kaltara, terutama dalam konteks pelaksanaan kegiatan yang telah kami diskusikan sebelumnya. Yaitu Nature-Based Solutions (NbS) for Climate-Smart Livelihoods in Mangrove Landscapes (NASCLIM) dan konsep blue carbon untuk mengatasi emisi,” ucap Plt Bappeda-Litbang Kaltara, Bertius.

Pada bulan Maret lalu, Pemprov Kaltara telah melaporkan empat langkah yang telah diambil yakni penguatan pengelolaan hutan, perencanaan program pengurangan emisi dari sektor berbasis lahan, penyusunan perencanaan pembangunan rendah karbon dan peningkatan kapasitas akademisi dan perangkat daerah di Provinsi Kaltara

“Kehadiran GGGI dalam kerjasama kita ke depan adalah untuk memastikan bahwa kita memiliki satu komitmen dalam melaksanakan pembangunan ekonomi hijau di Provinsi Kaltara,” ujarnya.

Saat ini, program Green Growth telah memasuki tahap ketiga, yaitu tahun 2021 hingga 2025. Dalam hal ini, bekerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Badan Perencanaan Nasional (Bappenas), dan. Lembaga Administrasi Nasional Republik Indonesia (LAN RI). Selain itu, Pemprov Kaltara juga telah memiliki regulasi dalam bentuk peraturan daerah yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi hijau, yang sejalan dengan RPJM periode 2021 hingga 2026.

Bertius juga menyatakan bahwa optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya dapat dilakukan secara berkelanjutan. Hal ini dapat memberikan dampak yang signifikan dan memiliki jangkauan yang lebih luas, sehingga perangkat daerah di Provinsi Kalimantan Utara dapat berperan aktif dan memberikan arti penting atas kehadiran GGGI di wilayah ini.

“Harapan kita dengan adanya regulasi dan kerjasama yang sudah berjalan dengan baik, pelaksanaan kegiatan, terutama NASCLIM yang akan berlangsung selama 5 tahun dan blue carbon selama 3 tahun dapat kita wujudkan,” pungkasnya. (dkisp)////

Artikel Menuju Pembangunan Ekonomi Hijau yang Berkelanjutan pertama kali tampil pada Independen.