PLBN yang berdiri di atas lahan seluas 68.169 m2 dibangun dengan menggunakan konsep hujau liingkungan dengan tujuan pemerataan ekonomi di wilayah 3 T ( terdepan, terluar dan tertinggal).

Namun setelah setahun lebih rampung pembangunannya, ternyata belum dioperasikan karena Perdana Menteri Malaysia belum menandatangani perjanjian batas darat dan laut dengan Indonesia di Pulau Sebatik.

Padahal, PLBN Terpadu Sei Pancang ini bangunannya bertingkat dengan fasilitas yang lengkap seperti perumahan pegawai dan Mess Indonesia.

Selain PLBN Sei Pancang, Pemerintah Pusat juba membangun 3 PLBN lain di Kalimantan Utara. Satu di Kabupaten Malinau dan dua lagi di Kabupaten Nunukan.

Keberadaan PLBN Sei Pancang ini diharapkan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi di perbatasan negara di Kabupaten Nunukan.

Sekaligus menjadi gerbang pusat pertumbuhan ekonomi wilayah perbatasan, di Kalimantan Utara.

PLBN Sei Pancang ini , bangunan utamanya tiga lantai dengan memiliki zona inti dan zona pendukung seluas 5.613 m2.

Mess pegawai seluas 1.904 m2 dua lantai dan Wisma Indonesia seluas 1.888 m2 dua lantai.

Pos lintas batas ini mulao dibangun pada 24 Februari 2020, dan selesai 13 Juni 2022. Nilai anggarannya sebesar Rp248,58 miliar sehingga menjadi PLBN termegah di Kaltara.

Berkaitan dengan PLBN Sei Pancang ini, terungkap dalam forum grup discussion (FGD) perdagangan lintas batas yang difasilitasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMK Provinsi Kaltara pada Selasa, 29 Agustus 2023.

Kadisperindagkop dan UMK Provinsi Kaltara Hj Hasriyani mengatakan, mengenai perdagangan lintas batas akan lebih tertib apabila PLBN Sei Pancang dioperasikan.

Sebab, dipastikan barang-barang dan perlintasan orang dari dan ke Malaysia melalui satu pintu yakni PLBN Sei Pancang nanti.

Rupanya, PLBN Sei Pancang ini belum dioperasikan karena belum memiliki izin yang jelas. (Redaksi) 

Artikel Batas Darat dan Laut Belum Diteken Malaysia, Penyebab PLBN Sei Pancang Sebatik Belum Dioperasikan pertama kali tampil pada Independen.