Adapun 4 ranperda yang disampaikan Wabup Hanafiah yakni Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Pajak dan Retribusi Daerah, Rencana Pembangunan Kawasan Industri Kabupaten Nunukan Tahun 2023-2043 dan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan.

Secara umum pemerintah menilai perlindungan status hak sipil penduduk merupakan nilai pokok sekaligus tujuan dari diadakannya administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Melalui rancangan peraturan daerah ini diharapkan kedepannya administrasi kependudukan memberikan pemenuhan hak-hak administratif, seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berkenaan dengan dokumen kependudukan untuk semua masyarakat tanpa kecuali.

Rapat paripurna dimpimpin Ketua DPRD Nunukan Hj Leppa. (Prokompim Nunukan)

Artikel 2 Ranperda Usulan Pemerintah dan 2 Ranperda Inisiatif DPRD Disetujui  pertama kali tampil pada Independen.