Pada kesempatan itu Burhanuddin mengapresiasi terlaksananya kegiatan yang melibatkan tim SKALA, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dan akademisi Universitas Borneo Tarakan serta Universitas Kaltara.

“PUG bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender sehingga mampu menciptakan pembangunan yang lebih adil dan sejahtera bagi seluruh penduduk Indonesia,” katanya.

Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam proses pembangunan dimulai dari perencananan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi pengawasan dan pelaporan.

Burhanuddin sekaligus Kepala Dinas P3AP2KB provinsi Kaltara mengatakan tujuan utamanya adalah membangun rancangan PUG sendiri yang berkeadilan dan inklusif, jadi tidak ada kesenjangan bagi para gender. Selain isu kesetaraan gender, ada berbagai isu lain seperti isu ketimpangan disabilitas dan inklusi sosial dalam pembangunan telah menjadi isu global yang diadopsi oleh sebagian besar negara di dunia termasuk negara Indonesia.

Ia menyebutkan lokakarya pembahasan pengayaan naskah akademik ini menjadi sangat penting terlebih setelah peraturan daerah ini mendapat masukan dan penyesuaian kebijakan melalui konsolidasi untuk memperkuat pelaksanaan PUG itu sendiri

“Saya berharap semoga karya ini dapat memperkuat dan mempercepat proses penyusunan Ranperda PUG untuk Kalimantan Utara sehingga dapat Lahir menjadi regulasi atau kebijakan daerah yang kuat tentunya tidak menimbulkan kesenjangan gender,” tuntasnya.

Untuk diketahui Program SKALA adalah program kemitraan Australia – Indonesia, telah berjalan sealam 8 tahun dimulai bulan november 2022, dengan alokasi anggaran mencapai AUD 160 juta atau sekitar Rp 1,5 triliun.

Turut hadir Kepala Dinas Sosial Kaltara, Obed Daniel LT, Staf Ahli Hukum, Kesatuan Bangsa dan Pemerintahan, Robby Yuridi Hatman, dan perwakilan tim SKALA. (dkisp)

Artikel Pemprov Kaltara-SKALA Susun Naskah Akademik Raperda PUG pertama kali tampil pada Independen.

Demikian disampaikan Sekretaris Provinsi Kalimantan Utara, H. Suriansyah, pada pertemuan Komite Program Provinsi dan Lokakarya Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Program SKALA 2024 – 2025 Kalimantan Utara, di Hotel Luminor, Kamis 30 Mei 2024.

“SKALA bersama pemerintah provinsi terus bekerja keras dan mencari cara untuk mengupayakan berbagai langkah untuk menurunkan kemiskinan, mengatasi kesenjangan dan membuka akses bagi kelompok perempuan, disabilitas dan rentan,” ujar Sekprov Suriansyah membaca sambutan Gubernur Kaltara.

Dalam kesempatan tersebut, Sekprov Suriansyah menjelaskan program SKALA sejalan dengan tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 adalah “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan”.

Ada beberapa isu strategis yang menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan pembangunan di Provinsi Kaltara seperti masih rendahnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM) ditandai nilai IPM dibawah rata – rata nasional.

Kondisi geografis dengan bentang alam yang luas menyebabkan rendahnya daya saing dan tingginya kesenjangan antar wilayah, belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan SDM untuk mendukung pembangunan.

Lebih lanjut Sekprov Suriansyah, mengatakan salah satu program kerjasama bilateral antara Pemerintah Indonesia dan Australia, SKALA telah memberikan banyak manfaat bagi Pemprov Kaltara dalam rangka meningkatkan pendapatan, akses terhadap layanan dasar dan pemberdayaan perempuan.

“Kami berharap selama pelaksanaan program yang direncanakan 8 tahun, SKALA bersama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dapat terus bersinergi erat dan berkontribusi dalam membantu pemerintah Kalimantan Utara mewujudkan masyarakat yang sejahtera,” tuntasnya

Untuk informasi Program SKALA adalah program kemitraan Australia – Indonesia, telah berjalan selama 8 tahun dimulai pada November 2022, dengan alokasi anggaran mencapai AUD 160 juta atau sekitar Rp1,5 triliun.

SKALA berfokus dalam penguatan elemen strategis di sistem pemerintahan daerah di Indonesia, seperti manajemen keuangan publik (PFM), standar pelayanan minimal (SPM), perencanaan, penganggaran dan kepemimpinan lokal serta memperkuat perspektif dan pengarusutamaan GEDSI (Kesetaraan Gender, Disabilitas dan lnklusi Sosial).

Turut hadir dalam pertemuan perwakilan Kemenkeu, Muhammad Zikra, perwakilan Kemendagri, Agus Setiawan, perwakilan Bappenas RI, Rafdi Fadhil, Unit Leader of Decentralised Governance Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia, Astrid Kartika, Tim Leader Program SKALA, Petra Karetji, Plh. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kaltara, Burhanuddin, Plt. Kepala Bappeda dan Litbang Kaltara Bertius, dan seluruh kepala perangkat daerah tingkat provinsi. (dkisp)

Artikel Penguatan SDM Jadi Isu Strategis Pemprov Kaltara dan SKALA pertama kali tampil pada Independen.