Tergugat tak indahkan putusan MA, LSM eksekusi lahan sengketa. Praktisi Hukum: Tindakan LSM keliru

Bone (BERANDATIMUR.COM) – Gara-gara tergugat Alang dan Talibe tak mengindahkan putusan Mahkamah Agung (MA) akhirnya LSM Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) yang mendampingi penggugat H Nasir melakukan pembersihan lahan perumahan yang persengketakan dengan pengawalan puluhan aparat kepolisian.

Lahan yang terletak di Desa Kampoti Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone Sulawesi Selatan dieksekusi oleh LSM pada  Senin 26 Agustus 2019 pukul 10 wita.

Namun eksekusi yang dilakukan LSM ini menjadi sorotan di kalangan lembaga bantuan hukum dan advokasi karena bukan dilakukan oleh pengadilan.

Pantauan BERANDATIMUR.COM dilokasi, sebelum eksekusi di awali dengan membacakan keputusan MA oleh ketua LSM GMPK, Bustam Dg Tunru SH.

Eksekusi dengan penebang pohon dan penggusuran empat buah rumah yang berdiri di atas lahan tersebut disaksikan pemerintah dan warga masyarakat setempat.

Baca Juga:  FLASH! Pagi-pagi, terjadi kebakaran lagi di Makassar
LSM GMPK membacakan putusan MA sebelum mengeksekusi lahan sengketa di Desa Kampoti Kecamatan Dua Boccoe Kabupayen Bone, Rabu (28/8). Foto. Ani Hammer

 

Abustam Dg Tunru mengatakan, ini bukan eksekusi hanya pembersihan lahan karena pihak tergugat (Alang dan Talibe ) tidak mengindahkan keputusan MA yang sudah inkrah untuk di kosongkan.

Sementara itu, Kabang Ops Polres Bone Kompol Syamsu Alam di Bone, Senin mengungkapkan, tindakan yang dilakukan LSM bukan eksekusi hanya pembersihan sesuai keputusan MA dan surat permintaan dari LSM. Sedangkan aparat kepolisian hanya selaku keamanan saja.

Lain halnya dengan Kapolsek Dua Boccoe Iptu Herman Raba, berusaha melakukan mediasi kepada pihak yang kalah agar tidak terjadi pembongkaran.

Sskaitan dengan kasus ini, Ilham SH dari AAI Cabang Bone mengatakan, pada prinsipnya eksekusi ini sebagai tindakan paksa menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Baca Juga:  Pemilik bengkel di Toddopuli, Makassar sulap Vespa jadi motor balap

“Hal ini merupakan pilihan hukum apabila pihak yang kalah tidak mau menjalankan atau memenuhi isi putusan secara sukarela,” ujar Ilham.

“Jika pihak yang kalah bersedia menaati dan memenuhi putusan secara sukarela, tindakan eksekusi harus di singkirkan,” kata dia.

Oleh karena itu, harus di bedakan antara menjalankan putusan secara sukarela dan eksekusi.

Menanggapi permasalahan yang terjadi di Desa Kampoti tersebut Ilham mengatakan bahwa kewenangan eksekusi berada di tangan pengadilan apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah.

Itupun harus berdasar pada permohonan eksekusi dari pemenang gugatan. Jadi, eksekusi yang di jalankan waktu itu adalah eksekusi secara sukarela.

Namun seiring berjalan waktu, dia katakan, ternyata ada beberapa pihak yang lalai dari kesepakatan tersebut, sehingga langkah yang di tempuh adalah memohon eksekusi paksa atas putusan tersebut.

Baca Juga:  Pengurus Karang Taruna Puang Tanuntung Telah Dilantik

Ia menambahkan, dalam hukum tidak dikenal eksekusi putusan MA bisa dilakukan oleh lembaga di luar pengadilan apalagi LSM. Jadi ini keliru.

Informasi terakhir satu unit rumah pada lahan itu telah dibongkar. Sedangkan tiga unit rumah lagi bersedia membayar kepada penggugat (H Nasir). (*)

Penulis: Ani Hammer
Editor: M Rusman

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here