Kabag Humas dan Protokol Pemkab Nunukan, Hasan Basri (kanan) didampingi Kasubag Humas Redemtus DT saat konferensi pers di Kantor Bupati Nunukan, Selasa (23/7).

Nunukan (BERANDATIMUR.COM) – Menanggapi isu adanya intervensi pemerintah daerah terhadap penghentian pasokan kebutuhan pokok sehari-hari dari Tawau Malaysia, Humas dan Protokol Pemkab Nunukan Kalimantan Utara menbantahnya. Alasannya, pemda tidak memiliki kewenangan terkait perdagangan luar negeri.

Kabag Humas dan Protokol Pemkab Nunukan, Hasan Basri pada konfrensi pers menyatakan, sebenarnya Pemkab Nunukan melalui surat wakil bupati telah menyurati bea cukai agar dibuka kembali pengangkutan sembako dari Tawau.

Surat Wabup Nunukan tersebut sebagai bentuk perhatian dan kepedulian Pemkab Nunukan terhadap pedagang lintas batas dan masyarakat di daerah itu.

Baca Juga:  Pemkab Nunukan hapuskan anggaran RTK, ancaman bagi ibu hamil

Ia menilai tudingan adanya intervensi Pemkab Nunukan berkaitan penghentian pengangkutan sembako dari Tawau tidak ada sama sekali sehingga tidak beralasan.

Mengenai tudingan adanya oknum pejabat Pemkab Nunukan yang berbisnis sembako yang dianggap mengintervensi bea cukai juga tidak benar, tegas Hasan Basri pada Selasa, 23 Juli 2019.

Kemungkinan tudingan masyarakat ini kata dia, adanya pasokan produk sembako dalam negeri akhir-akhir ini. Hal itu dilakukan untuk menutupi kekosongan ketersediaan kebutuhan pokok di Kabupaten Nunukan pasca penghentian pasokan dari negeri jiran.

“Sembako produk dalam negeri yang didatangkan akhir-akhir ini hanya sifatnya sementara waktu saja untuk menutupi kekurangan ketersediaan bahan pokok pasca penghentian pasokan dari Tawau. Jadi bukan berarti sembako dalam negeri adalah bisnis oknum orang pemda,” kata Hasan selaku juru bicara Pemkab Nunukan.

Baca Juga:  17 Mahasiswa Dari China Tiba di Nunukan, Tiga Orang Melalui Jalur Tikus

Jika kelak pasokan produk luar negeri dari Malaysia dibuka kembali alias lancar masuk ke daerah itu maka dapat saja produk dalam negeri ini akan dikurangi. Atau tetap diadakan dan didistribusikan sesuai dengan pasokan saat ini untuk dibiarkan bersaing di pasaran.

Hasan Basri juga mengajak masyarakat tidak salah memahami setiap permasalahan dengan mengaitkan dengan Pemkab Nunukan padahal bukan kewenangan kita. (***)

Editor: M Rusman 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here