Bupati Nunukan Asmin Laura Hafid (ketiga kanan) saat berkoordinasi dengan Direktur Fasilitasi Ekspor Impor Kemendag RI, Olvy Andrianti (keempat kanan) soal upaya penundaan PP 34/2019 di Kantor Kemendag RI Jakarta, Senin (22/7)

Nunukan (BERANDATIMUR.COM) – Ungkapan penundaan pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2019 tentang Perdagangan Perbatasan sebuah langkah alternatif yang patut ditempuh Pemerintah Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara.

Kepada Olvy Andrianti selaku Direktur Fasilitasi Ekspor Impor Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI, Bupati Nunukan Asmin.Laura Hafid menyampaikan harapannya ini demi menjaga kondusifitas sosial dan stabilitas perekonomian di daerahnya.

Penyampaian permintaan agar implementasi PP 34/2019 ini yang berlaku secara nasional dan penundaan khusus di Kabupaten Nunukan hingga tiga tahun ke depan tersebut, sebuah sikap tegas yang dilakukan.

Meskipun PP yang disahkan pada Mei 2019 mustahil dapat ditunda secara khusus bagi Nunukan sangat mustahil ternyata mendapat respon positif dari Kemendag RI. Oleh karena itu, akan menurunkan tim untuk melihat langsung kondisi masyarakat perbatasan di daerah itu.

Kemendag RI berjanji tim yang akan diturunkan ke Kabupaten Nunukan pada awal Agustus 2019 nanti sebagaimana diungkapkan Olvy Andrianti kepada Laura yang didampingi Asisten Ekonomi Pembangunan Robby Nahak Serang dan Sekretaris Dinas Perdagangan Harman pada Senin, 22 Juli 2019.

Baca Juga:  Bupati Nunukan Serahkan SK Pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA)

Koordinasi dengan Kemendag RI yang dilakukan Bupati Nunukan ini tidak terlepas dari desakan dari pelaku usaha (pedagang) lintas batas dan masyarakat di daerahnya. Dimana Kantor Bea Cukai Nunukan tidak bersedia menerbitkan dokumen-dokumen terkait dengan “impor” kebutuhan pokok sehari-hari apabila melebihi RM600 per orang per bulan..

Laura beralasan, penundaan hingga tiga tahun ke depan sambil menunggu kesiapan masyarakat dan penyelesaian pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) sebagai titik masuk (entry point) perdagangan lintas batas.

“Kami (Pemerintah Kabupaten Nunukan) melihat aturan ini (PP Nomor 34 Tahun 2019) sangat baik dalam rangka menjaga kedaulatan negara dan menciptakan perdagangan yang legal diantara dua negara, dan kami mendukung,” ujar Laura di hadapan Direktur Fasilitas Ekspor dan Impor Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag RI, Olvy Andrianti.

Tetapi persoalannya, masyarakat Kabupaten Nunukan belum siap karena kebutuhan pokoknya selama ini masih bergantung dari negeri jiran Malaysia.

Baca Juga:  Kades di Lumbis Pansiangan Temui Langsung Jokowi Mau Ucapkan Terima Kasih

Tol laut yang diharapkan mampu menyuplai kebutuhan pokok dari pulau Jawa pun sampai sekarang kurang diminati oleh masyarakat,” kata Laura.

Akibat dari diberlakukanya aturan tersebut, Laura sampaikan, saat ini pasokan bahan-bahan pokok di daerahnya seperti minyak goreng, gula, dan tabung gas sudah mulai terganggu.

Memang ya, permasalahan ini belum sampai pada tahap timbulnya gejolak signifikan di Kabupaten Nunukan. Masyarakat yang selama ini hidupnya bergantung dari perdagangan lintas batas juga tidak bisa bekerja, dan mendapat penghasilan lagi.

Laura dalam kesempatan itu juga berharap agar ada persamaan persepsi diantara instansi terkait dalam menyikapi implementasi dari PP Nomor 34 Tahun 2019 tersebut, mulai dari Kementerian Perhubungan, Bea dan Cukai, Kementrian Perdagangan, Kepolisan dan lain sebagainya.

Menyikapi permintaan tersebut, Olvy Andrianti menyampaikan tujuan diberlakukanya PP Nomor 34 Tahun 2019 adalah untuk menertibkan kegiatan perdagangan lintas negara yang sering tidak terkontrol dan merugikan negara.

Baca Juga:  Lahan Tersisa 2.800 Ha, Pekerja PT NJL Siap Hengkang

Misalnya sering dimanfaatkan untuk memasukkan barang-barang berbahaya ke wilayah Republik Indonesia.

Disamping itu, tujuan dari aturan tersebut adalah untuk menciptakan satu hubungan perdagangan yang fair dan saling menguntungkan diantara dua negara.

Kendati demikian, karena implementasinya di lapangan ternyata menimbulkan keresahan di kalangan pedagang dan masyarakat di wilayah Kabupaten Nunukan, maka pihaknya berjanji akan menurunkan tim untuk melakukan survey dan pemetaan masalah sebelum menentukan solusi-solusinya.

“Mudah- mudahan awal bulan Agustus ini kami bisa ke Nunukan supaya bisa mengetahui permasalahanya dengan detail. Selanjutnya, kami akan melakukan rapat teknis dengan mengundang pihak-pihak terkait untuk mencarikan solusi terbaik atas persoalan ini,” kata Olvy Andrianti. (***)

Editor: M Rusman

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here