Selayar (berandatimur.com) – Kepala SMAN 4 Jampea Kabupaten Kepulauam Selayar, Sulsel, Patta Rahmat dituding tidak transparan soal penggunaan dana BOS 2018 oleh tenaga guru dan komite sekolah.

Ini salah satu poin yang menjadi alasan tenaga guru baik PNS maupun honorer dan komite di sekolah tersebut membuat petisi yang disampaikan kepada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Wilayah IV Selayar.

Surat ini juga ditembuskan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Selayar dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulsel.

Tuduhan tidak transparan soal penggunaan dan pembuatan laporan pertanggungjawabannya (LPJ) dana BOS dinilai Kepala SMAN 4 Jampea, Patta Rahmat tidak beralasan.

Ia menegaskan, LPJ dana BOS 2018 belum rampung karena masih ada sisa waktu hingga bulan Desember 2018.

Patta Rahmat yang dihubungi melalui telepon selulernya, Jumat (2/11) menyatakan, tidak tahu pasti apa motif dibuatnya petisi itu dimana semua tenaga guru hingga komite sekolah dengan mwncantumkan sejumlah poin sebagai alasannya.

Meskipun surat atau petisi itu belum dibaca secara utuh, namun dia pastikan tudingan itu tidak ada yang benar.

Ia mencontohkan masalah tidak mau membiayai kegiatan sekolah atau kesiswaan. Selama ini kegiatan kesiswaan seperti Persami, pertandingan persahabatan dan lomba O2SN dan OSN di Makassar, Sulsel tetap dibiayai menggunakan dana BOS.

Dana yang digunakan setiap kegiatan diserahkan kepada pembina masing-masing melalui prosedur dan regulasi yang berlaku diajukan melalui proposal.

Baca Juga:  Pembangkit PLTU Malinau Mulai Diujicoba

“Tidak benar kalau saya dituduh salah gunakan dana BOS atau tidak transparan. Sebab setiap ada proposal kegiatan yang dimasukkan pembinanya atau ketua OSIS-nya selalu kita kasi anggaran,” ungkap Patta Rahmat ini.

Menyangkut tudingan lainnya yakni penyusunan RKA dana BOS 2018 yang tidak dibahas dalam rapat guru dan komite sekolah diakui memang benar.

Patta Rahmat menjelaskan, hal itu tidak dapat ditempuh karena waktunya mepet sehingga hanya melibatkan guru-guru pembina organisasi sekolah dan laboratorium saja agar mengajukan usulan anggaran secepatnya karena diminta oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulsel.

Menurut dia, dirinya yang aktif menjabat Kepala SMAN 4 Jampea mulai Pebruari 2018 sedangkan pengajuan anggaran dana BOS seharusnya dilakukan pada awal tahun.

Sehubungan dengan kondisi tersebut, maka tidak ada kesempatan lagi untuk membahas RKA melalui rapat guru dan komite sekolah.

Kemudian berkaitan dengan siswa siswinya menggunakan  kertas bekas saat ulangan, Patta Rahmat pun membenarkannya dengan alasan kertas bekas digunakan siswa siswi hanya untuk menghitung atau mencoret-coret saja. Bukan digunakan menulis soal atau jawaban.

Alasan dia, kertas bekas yang menumpuk dalam gudang dan menjadi limbah harus dimanfaatkan yang masih kosong.

Patta Rahmat mengakui, pemanfataan kertas bekas yang masih kosong tersebut merupakan inisiatifnya. Sebab setelah ulangan tetap dibuang setelah dicoret-coret oleh siswa pada saat ulangan.

Baca Juga:  Tiga Tokoh Masyarakat Porsas Siap Menangkan Laura-Hanafiah

“Kan tidak salah kalau hanya untuk menghitung saja pakai kertas bekas yang ada dalam gudang. Daripada menumpul dam dibakar saja lebih baik dimanfaatkan yang masih kosong,” terang dia.

Jadi, dia katakan, tidak benar tudingan yang dialamatkan kepadanya oleh guru-guru dan komite sekolah. Namun dia juga tidak mengetahui motif daripada petisi yang dibuat itu.

Mengenai permasalahan ini, Patta Rahmat mengaku telah berinisiatif menghadap kepada Kepala UPT Wilayah IV Selayar untuk memgklarifikasinya.

Hanya saja, dia mengatakan, hanya diberikan petunjuk dan dinasehati agar tidak membuat kebijakan yang dianggap tidak sesuai dengan karakter dan lingkungan sekolahnya.

Kepala UPT Wilayah IV Selayar, Hj Rosdiana yang dihubungi terpisah pada hari yang sama mengaku, belum pernah memanggil Kepala SMAN 4 Jampea sekaitan dengan permasalahan itu.

Ia pun mengaku, belum menerima surat yang dikirimkan guru-guru dan komite sekolah kepada UPT Wilayah IV Selayar tersebut.

“Saya belum panggil kepala sekolahnya (SMAN 4 Jampea). Karena belum terima suratnya,” tutupnya mengakhiri pembicaraan dengan alasan ada tamunya.

Sedangkan Maryam yang ditunjuk sebagai bendahara sekolah yang dihubungi pula melalui telepon selulernya mengatakan, soal penunjukan dirinya sebagai bendahara sebenarnya sudah ditolak sejak awal kepemimpinan kepsek baru ini (Patta Rahmat).

Dengan alasan tidak mampu lagi berurusan dengan keuangan sekolah. “Cukuplah jadi bendahara waktu kepala sekolah sebelumnya,” ujar dia.

Oleh karena itu, dia menegaskan, tidak akan bersedia menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan laporan penggunaan anggaran baik dana BOS maupun lain-lainnya.

Baca Juga:  Antisipasi lonjakan pasien COVID-19, RSUD Nunukan datangkan oksigen dari Malaysia

Ketika ditanyakan soal transparansi penggunaan dana BOS, Maryam mengatakan tidak tahu menahu lagi. Seingatnya dia, honor tenaga guru tetap dibayar sesuai besaran yang seharusnya diterima setiap orang.

Maryam yang mengaku sedang  mengikuti PPG di Surabaya, Jatim saat dihubungi mengatakan, turut menandatangani surat atau petisi itu tetapi tidak ingat ada poin yang menyinggung soal penggunaan dana BOS yang tidak transparan.

“Setahu saya tidak ada poin yang menyinggung soal penggunaan dana BOS yang tidak transparan. Dan tidak poin yang berkaitan dengan dana,” beber dia.

Ia pun menyambung, entah kalau tidak diperhatikan karena petisi itu langsung saja ditandatangan dan tidak ingat lagi pokok persoalannya.

“Memang saya juga ikut bertandatangan karena waktu itu langsung saja tanda tangan dan tidak ingat lagi semua poin-poin yang menjadi pokok masalahnya,” aku Maryam yang ditunjuk sebagai bendahara sekolah oleh Kepala SMAN 4 Jampea sebelumnya. (***)

Editor: M Rusman

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here